Stok Ikan Meningkat Izin Penangkapan Harus Dikendalikan

Stok ikan nasional mengalami peningkatan dari 6,5 juta ton pada tahun 2011 menjadi 7,3 juta ton pada 2013 dan 9,9 juta ton pada tahun 2015. Peningkatan stok ikan juga tidak hanya disebabkan oleh kebijakan dan aturan yang telah diterapkan, juga dikarenakan semakin meningkatnya kemampuan penelitian serta observasi di lapangan dan baiknya metode yang digunakan untuk melakukan estimasi.

 

MARINDO– Stok ikan nasional mengalami peningkatan dari 6,5 juta ton pada tahun 2011 menjadi 7,3 juta ton pada 2013 dan 9,9 juta ton pada tahun 2015. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim peningkatan stok ikan nasional tersebut disebabkan adanya kebijakan moratorium bagi kapal-kapal ikan eks asing dan pelarangan penggunaan alat tagkap yang tidak ramah lingkungan.

“Meningkatnya stok ikan nasional disebabkan adanya kebijakan pemberantasan illegal fishing, moratorium terhadap kapal eks asing, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, serta kepedulian nelayan terhadap aturan pemerintah,” ujar Kepala Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitang KP), KKP, Hari Eko Irianto kepada Maritim, di Jakarta, beberapa waktu lalu

Menurut Eko, peningkatan stok ikan juga tidak hanya disebabkan oleh kebijakan dan aturan yang telah diterapkan, juga dikarenakan semakin meningkatnya kemampuan penelitian serta observasi di lapangan dan baiknya metode yang digunakan untuk melakukan estimasi.

Jika pengkajian stok ikan pada tahun-tahun sebelumnya hanya mengandalkan data statistik, yang didasarkan dari laporan dinas ataua perusahaan. Saat ini, menurut Hari Eko, Balitbang KP menggunakan data akusitik, sehingga ikan yang di laut benar-benar bisa dihitung semua. Dengan demikian, metode yang baru ini maka data ikan yang diperoleh lebih akurat.

“Kita terapkan metode holistik dan analitik di mana kita manfaatkan trawl agar jenis ikan dan penyebarannya ketahuan. Kita pun hanya butuh waktu 36 hari untuk melakukan penelitian di 2 WPP dan hasilnya pun lebih efektif dan efisien,” kata Hari Eko.

Pengkajian stok ikan yang dilakukan di laut di 11 WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) pada tahun 2015 bisa dilakukan lebih detil dan rinci dengan memanfaatkan data akuistik. Metode pengkajian stok ikan pun dilakukan perbaikan, sehingga setiap observasi atau penelitian yang dilakukan di lapangan bisa merekam jenis dan penyebaran ikan lebih cermat.

“Anggaran pengkajian stok ikan pada tahun 2015 pun cukup untuk melakukan kajian stok ikan di 11 WPP plus 2 WPP baru. Kalau sebelumnya, kajian hanya dilakukan secara sampling di 2-3 WPP saja, sehingga hasilnya kurang maksimal,” tambahnya seraya menyebutkan angka stok ikan asional itu haya untuk perikanan laut, sementara untuk ikan air tawar (waduk, embung dan sungai) bisa mencapai 3 juta ton per tahun.

Meskipun stok ikan nasional pada tahun 2015 meningkat signifikan, lanjut Hari Eko, pemerintah dalam hal ini KKP tidak boleh melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya ikan (SDI) di sejumlah wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Penangkapan ikan yang dilakukan di sejumlah WPP harus dikendalikan agar SDI tetap berkelanjutan. Ikan yang boleh ditangkap di sejumlah WPP hanya sebesar 80 persen dari potensi yang ada (9,9 juta ton).

“Saat ini pemulihan SDI di sejumlah WPP sudah tercapai. Meskipun demikian, dalam membuat kebijakan tak serta-merta dibarengi dengan penambahan jumlah kapal penangkap ikan dalam jumlah yang banyak. SDI tetap harus dikendalikan, karena yang boleh ditangkap hanya sekitar 80 persen dari potensi SDI yang ada,” katanya.

Arafura Meningkat

Laut Arafura (WPP 718) dikenal sebagai lokasi strategis nelayan untuk menangkap ikan pelagis besar dan kecil. Laut Arafura juga dikenal sebagai kawasan rawan terhadap pencurian ikan oleh kapal asing. SDI strategis yang melimpah seperti udang, tuna, cakalang, cumi-cumi, ikan demersal dan karang serta bola-bola, banyak mengundang minat armada penangkapan ikan dari luar kawasan untuk mengangkap ikan di sini.

Sesuai pengkajian stok ikan yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Balitbang KP pada tahun 2015, ada kecenderungan jumlah pelagis besar dan kecil terjadi kenaikan bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Kecenderungan ini disebabkan adanya kebijakan moratorium kapal eks asing dan gencarnya KKP dalam memerangiillegal fishing. Kalau sebelumnya, sebagian wilayah Laut Arafura merah saat ini sudah berangsur berubah jadi kuning. Sedangkan yang kuning sudah berubah menjadi hijau,” jelas Hari Eko.

Sesuai data Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Balitbang KP, potensi pelagis kecil tahun 2013 di Laut Arafura sebanyak 696,5 ribu ton. Setelah dilakukan pengkajian stok ikan tahun 2015, potensi pelagis kecil naik menjadi 823 ribu ton. Sedangkan, jumlah pelagis besar dari 43.7600 ribu ton (2013), naik menjadi 489 ribu ton (tahun 2015).

Untuk jenis udang dari 49.500 ribu ton pada tahun 2013, terjadi kenaikan sebanyak 53.502 ribu ton pada tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi pada komoditi lobster, dari 251 ribu ton pada tahun 2013, naik menjadi 386 ribu ton pada tahun 2015.

“Berkurangnya aksi illegal fishing tampaknya berpengaruh terhadap kenaikan stok ikan di Laut Arafura. KKP bisa saja merekomendasikan untuk menambah jumlah kapal penangkap ikan di wilayah ini. Bahkan, KKP bisa menambah hari layar di kawasan Laut Arafura dan kawasan (WPP) lainnya yang stok ikannya meningkat,” tegas Hari Eko.

Jawa Stagnan

Sementara itu SDI di Laut Jawa hingga saat ini sudah masuk kategori over fishing. Hampir semua kawasan perairan di Laut Jawa menunjukkan lampu merah, karena adanya penangkapan ikan berlebihan. Dari empat komoditas strategis seperti udang, pelagis kecil, pelagis besar, dan demersal, tiga di antaranya di Laut Jawa sudah dalam kategori “merah”, yakni pelagis kecil, udang, dan demersal. Sedangkan untuk pelagis besar, jumlahnya pun relatif kecil.

“Sesuai kajian stok ikan nasional pada tahun 2015, kondisi SDI di Laut Jawa sampai saat ini masih belum banyak kemajuan. Pasalnya, masih banyak kawasan yang berwarna merah. Kondisi SDI tak jauh beda dengan kondisi stok ikan pada tahun 2013,” jelas Hari Eko lagi.

Hari Eko menilai, masih banyaknya nelayan yang menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan seperti cantrang tampaknya menjadi salah satu penyebab SDI di Laut Jawa menurun. Selain itu banyaknya kapal yang beroperasi yang tak sebanding dengan daya dukung lingkungan, juga menjadi penyebab terjadinya penurunan SDI di Laut Jawa.

“Kami berharap hasil dari tim pengkajian stok ikan nasional ini menjadi acuan bagi otoritas yang berwenang, dalam hal ini Ditjen Perikanan Tangkap KKP, untuk memberikan izin penangkapan ikan yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing WPP. Artinya perizinan tetap harus dikendalikan dengan baik,” tutup Hari Eko. [nss]

385 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *