Usaha Pengangkatan Harta Karun Distop, Pencurian Kian Marak

Sejak tahun 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan moratorium (penghentian sementara) terhadap usaha pengangkatan benda-benda asal muatan kapal tenggelam (BMKT).

 

MARINDO– Keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka, semakin menutup rapat-rapat investasi di bidang BMKT. Pasalnya, dalam Perpres tersebut, BMKT menjadi bagian dari daftar negatif investasi atau usaha yang tertutup.

Tetapi fakta di lapangan, seiring moratorium diberlakukan, justru pencurian (pengangkatan illegal) terhadap BMKT malah kian marak. Berdasarkan informasi dari seorang pengurus asosiasi nelayan yang tidak mau disebutkan identitasnya, pengangkatan terhadap harta karun secara illegal kian tinggi dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. “Percuma pemerintah menutup usaha ini, di lapangan kami sering memergoki para pencuri itu (harta karun),” ujarnya kepada Maritim Indonesia, beberapa pekan lalu.

Saat dikonfirmasi, Kasubdit Pengawasan Pengelolaan dan Jasa Kelautan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Khalid K. Yusuf membenarkan masih sering terjadinya pencurian terhadap barang yang tersimpan di dasar laut itu. “Mereka kadang sering kucing-kucingan dengan aparat. Namun kami akan terus meningkatkan pengawasan secara ketat bersama instansi lain di laut,” ujar Khalid.

Khalid K. Yusuf
Khalid K. Yusuf

Menurut Khalid, aparat sering mendapat laporan dari masyarakat, khususnya nelayan, tentang pencurian harta karun di bawah laut itu. Namun Khalid menjelaskan, tidak benar jika pencurian dilakukan pasca diberlakukannya moratorium. Sebelum moratorium pun sering pengangkatan secara illegal dilakukan. Hal ini karena titik lokasi yang begitu luas, sementara aparat pengawas di lapangan yang sangat minim.

Khalid juga menjelaskan, KKP sendiri telah melakukan penangkapan terhadap 4 kasus pencurian BMKT dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun tiga di antaranya dilepas karena tidak cukup bukti kuat melakukan pengangkatan secara illegal. “Aparat dari KKP sudah menangkap pencuri di Kepulauan Riau, Bangka, dan Jepara. Bahkan di Selayar ada pencurian yang dibekingi oleh aparat hukum. Ini tentunya sangat disayangkana. Tapi kini sedang diproses dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut,” ungkap Khalid.

Terkait dengan pengawasan terhadap BMKT, lanjut Khalid, kewenangan tidak saja ada pada Dtjen PSDKP KKP semata, tetapi semua aparat memiliki kewenangan, seperti TNI AL dan Polri. “Kami terus melakukan pengawasan melalui koordinasi dengan aparat terkait lainya yang memang bertugas mengamankan harta karun ini. Kami saat ini fokus mengawasi di daerah-daerah rawan pencurian seperti di Babel, Laut Jawa dan Kepulaan Riau,” ujarnya.

Sementara itu Kasubdit Air Laut Non Energi dan BMKT Direktorat Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Muh. Zaki Mahasin mengungkapkan, berdasarkan Perpres No 44 Tahun 2016 maka perosoalan izin survei dan pengangkatan terhadap harta karun sudah tertutup. Artinya, harta karun di bawah laut itu sudah tidak dikomersilkan lagi seperti dulu. Selanjutnya jika ada pengangkatan hanya akan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Panita Nasional BMKT, dengan tujuan untuk keperluan studi dan wisata bawah air.

“Ke depan pemerintah akan melakukan pengangkatan sendiri yang diperuntukkan sebagai pendidkan kemaritiman. Di daeah-daerah yang rawan akan dilakukan pengangkatan, sementara di daerah yang tidak rawan hanya akan diawasi saja,” ungkapnya.

Diakui Zaki, BMKT memang masih menjadi magnet bagi sebagian orang. Tak sedikit orang dan perusahaan mengeluarkan biaya besar untuk mengangkat harta karun dari bawah laut itu karena keuntngannya pun akan berlipat dari biaya yang dikeluarkan. Namun pengangkatan ini dilarang oleh badan dunia seperti UNESCO, PBB.

Wisata Arkeologi

Sebelum adanya moratorium hingga terbitnya Perpres 44/2016, kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap BMKT memang diarahkan untuk dikomersilkan dan pengangkatannya pun dilakukan oleh pihak swasta. Jutaan dolar telah diraup oleh para pengusaha yang bergerak di bidang ini sejak masa orde baru hingga masa reformasi dari harta karun bawah laut ini. Namun menurut badan dunia, kapal-kapal karam dan tinggalan arkeologi bawah air lainnya dianggap sebagai benda cagar budaya yang dilarang untuk dilakukan kegiatan eksploitasi komersial.

Sebagai gambaran, hasil penjualan atau lelang yang telah dilakukan per titik lokasi BMKT adalah antara US$ 15 juta sampai dengan US$ 40 juta, atau rata-rata US$ 27,5 juta. Jika saja 463 lokasi tersebut dapat dikelola dengan baik dan benar, negara akan memiliki pendapatan ekonomi sebesar ±US$ 12,7 miliar atau setara dengan Rp 127,6 triliun,

Terkait dengan soal ini, Kemenko Kemaritiman bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah menyepakati arah kebijakan BMKT ke depan sebagai benda cagar budaya yang harus dilindungi dan tidak diperjualbelikan. Penjualan secra komersial ini tidak sejalan dengan Convention for the Protection of the Underwater Cultural Heritage, UNESCO.

Kabag Humas Kemenko Kemaritiman Shahandra Hanitiyo mengatakan, kapal-kapal karam dan tinggalan arkeologi bawah air lainnya merupakan benda cagar budaya bawah air dan lokasinya dijadikan sebagai Kawasan Cagar Budaya Bawah Air, sehingga dilarang untuk dilakukan kegiatan ekspoitasi komersial. Hal ini sejalan dengan kebijakan UNESCO.

Dengan arah kebijakan baru ini, kata Shahandra, pemerintah akan mengembangkan museum bahari di seluruh Indonesia dan menempatkan BMKT sebagai bagian dari objek yang dipamerkan. “Pemerintah juga akan mengembangkan wisata arkeologi bawah air sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kunjungan wisata mancanegara,” katanya dalam siaran pers yang diirimkan kepada Maritim, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data KKP, Indonesia memiliki potensi BMKT 463 titik lokasi kapal-kapal yang karam di perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut umumnya adalah kapal dagang VOC, Portugis, Amerika, Perancis, Jerman, Belgia, dan Cina. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini terdapat 463 situs kapal tenggelam (shipwreck) yang telah berhasil disurvei di perairan Indonesia dari perkiraan sekitar 3.000-an berdasarkan catatan sejarah. Namun hingga saat ini baru 10 titik yang telah diangkat yaitu yang terdapat di perairan sekitar Subang, Karawang, Cirebon, Jepara, Batam, Tanjung Pinang, dan Belitung.

Saat ini lokasi kapal tenggelam yang belum diangkat ada di Selat Bangka 7 lokasi, Belitung 9 lokasi, Selat Gaspar, Sumatera Selatan 5 lokasi, Selat Karimata 3 lokasi, Perairan Riau 17 lokasi, Selat Malaka 37 lokasi, dan Kepulauan Seribu 18 lokas. Selain itu di Pelabuhan Ratu 134 lokasi, Perairan Jawa Tengah ada 9 lokasi, Karimun Jawa, Jepara 14 lokasi, Selat Madura 5 lokasi, NTB/NTT 8 lokasi, Selat Makassar 8 lokasi, Perairan Cilacap, Jawa Tengah 51 lokasi, Perairan Arafuru, Maluku 57 lokasi, Perairan Ambon, Buru 13 lokasi, Perairan Halmahera, Tidore 16 lokasi, Perairan Morotai 7 lokasi, Teluk Tomini, Sulawesi Utara 3 lokasi, Irian Jaya 32 lokasi, dan Kepulauan Enggano 11 lokasi. [nss]

455 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *