Gagasan Inti Plasma Kemendag Bisa Matikan Petambak Garam Rakyat

Gagasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mendorong kemandirian produksi garam rakyat dan menekan impor garam industri melalui skema investasi usaha inti plasma tambak garam, dinilai justru akan membuat 3 juta petambak garam semakin terpojokkan.

MARINDO– Mereka akan mengalami ketergantungan kepada perusahaan atau korporasi dan perbankan yang ujung-ujungnya akan mematikan usaha mereka.

“Pola kemitraan usaha yang mencerminkan jiwa gotong-royong di dalam masyarakat petambak garam adalah koperasi, bukan inti plasma. Apalagi sudah ada pengalaman pahit sebagaimana dialami oleh pembudidaya udang di Bumi Dipasena, Lampung,” ujar Susan Herawati, Deputi Pengelolaan Program dan Evaluasi KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) dalam siaran persnya kepadaMaritim, pekan lalu.

Kasus Bumi Dipasena dimaksud adalah di mana perusahaan selaku Inti melakukan wanprestasi, namun pembudidaya (plasma) harus menanggung akibat pelbagai pelanggaran yang dilakukan Inti. Susan juga menyebut skema inti plasma merupakan praktek eksploitasi manusia atas manusia. Oleh karena itu, gambaran yang ideal dari petambak garam adalah perlu difasilitasinya pembentukan koperasi-koperasi petambak garam.

Lebih jauh Susan mengungkapkan, permasalahan yang dihadapi oleh petambak garam saat ini adalah, pertama, minimnya sarana dan prasarana di tambak garam. Kedua, buruknya akses air bersih dan sanitasi di tambak garam. Ketiga, minimnya intervensi teknologi berbiaya murah untuk produksi dan pengolahan garam. Keempat, besarnya peran tengkulak di dalam rantai distribusi dan pemasaran garam. Dan kelima, harga garam yang rendah.

“Kelima permasalahan yang dihadapi oleh petambak garam di atas semakin diperburuk dengan adanya ketentuan impor garam industri tidak dikenakan bea masuk melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam yang berlaku sejak Desember 2015,” ungkapnya.

Untuk tu, menurut Susan, Menteri Perdagangan mesti melakukan audit internal di kementeriannya. Karena carut-marut pengelolaan garam nasional disebabkan oleh ketidakberpihakan Kementerian Perdagangan kepada petambak garam nasional. Apalagi saat ini telah terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. “UU ini mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi dan memberdayakan petambak garam,” tambahnya.

Dalam konteks perlindungan, lanjutnya, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk penyediaan prasarana dan usaha pergaraman, kemudahan memperoleh sarana usaha pergaraman, jaminan kepastian usaha, jaminan risiko pergaraman, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, pengendalian impor komoditas pergaraman, jaminan keamanan dan keselamatan, dan fasilitasi dan bantuan hukum.

Sementara dalam konteks pemberdayaan, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, danpenguatan kelembagaan.

“Kami minta Menteri Perdagangan segera mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam karena bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam,” katanya. [nss]

216 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *