Industri Perikanan Nasional Kian Terpuruk Presiden Terbitkan Inpres

Untuk menyelamatkan industri perikanan dalam negeri yang kian terpuruk dalam beberapa tahun terakhir ini, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

MARINDO– Inpres yang diteken pada 22 Agustus 2016 lalu itu tidak hanya ditujukan kepada Manteri Kelautan dan Perikanan, tetapi untuk 11 menteri lainnya, Panglima TNI, Kepala Bakamla, Kepala BKPM dan sejumlah pejabat lainnya.

Sejumlah kalangan menyebut, kian terpuruknya industri perikanan disinyalir adanya moratorium bagi kapal eks asing dan larangan transshipment di tengah laut. Terkait dengan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah membantahnya. Ia menjelaskan, terpuruknya industri perikanan memang telah terjadi sejak lama karena pasokan ikannya dikuras oleh kapal-kapal pencuri asing.

Isi dari Inpres tersebut, secara khusus Presiden menginstruksikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan, dan tambak garam nasional.

Selain itu, Presiden juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan menyusun roadmap industri perikanan nasional, penetapan lokasi, dan masterplan kawasan industri perikanan nasional sebagai proyek strategis nasional.

“Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan industri perikanan nasional,” demikian salah satu perintah pada diktum Inpres tersebut.

Langkah-langkah itu adalah, pertama, peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Kedua, perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing. Ketiga, percepatan penataan pengelolaan ruang laut dan pemetaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan daya dukung dan sumber daya ikan dan pengawasan sumber daya perikanan.

Keempat, penyediaan sarana dan prasarana dasar dan pendukung industri perikanan nasional. Kelima, percepatan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan bidang perikanan. Keenam, percepatan pelayanan perizinan di bidang industri perikanan nasional. Dan ketujuh, penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

Sementara kepada menteri lainnya, Presiden antara lain memerintahkan Menteri Perhubungan agar meningkatkan transportasi bahan baku industri perikanan, baik darat dan laut sehingga terjadiya koneksitas antar pulau-pulau kecil terluar dan terisolasi.

Kepada Menteri Perindustrian, Presiden mengintruksikan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan industri perikanan nasional. Untuk Menteri Perdagangan, Presiden menginstruksikan untuk melakukan peningkatan dan perluasan pasar di luar negeri untuk produk perikanan nasional. Dan instruksi Presiden kepada Menteri ESDM agar menjamin ketersediaan pasokan energi terutama listrik untuk sistem rantai dingin dan industri pengolahan hasil perikanan dan penjaminan ketersediaan bahan bakar minyak di sentra perikanan.

Demikian hal yang sama diinstruksikan Presiden kepada Menteri Koperasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Panglima TNI, Kepala Bakamla, para gubernur dan bupati sesuai masing-masing tupoksinya dalam mendukung percepatan industri perikanan nasional.

Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2016 itu juga, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mengoordinasikan dan menyinergikan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan perikanan nasional dan mengoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden untuk rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

Presiden juga menginstruksikan kepada kemenko Maritim untuk berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi Presiden ini paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Buat Peta Industri
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengapresiasi terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. KNTI berharap Inpres ini dapat secara tajam menggerakkan Kementerian/Lembaga yang terkait guna menyatukan langkah dan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

Ketua DPP KNTI Bidang Hukum Martin Hadiwinata mengatakan, ironi kebijakan impor ikan yang didasari kurangnya persediaan bahan baku di tengah peningkatan produksi ikan nasional sangat disayangkan. “Hal ini tentunya menunjukkan belum ada kejelasan peta jalan industri perikanan nasional. Maka Inpres ini menjadi daya dorong terhadap perbaikan tata kelola tersebut,” ujar Martin kepada Maritim.

Lebih jauh Martin mengungkapkan, merujuk data organisasi pangan dunia (FAO), bahwa Indonesia menempati tiga besar produsen perikanan dunia. Namun masih lemah dalam hal pengolahan hasil perikanan yang lebih memiliki nilai tambah ekonomi. Untuk itu, KNTI berharap Inpres tersebut menjadi pemicu optimalisasi kinerja industri perikanan nasional yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan para pelaku perikanan skala kecil.

“Obsesi negara atas poros maritim dunia akan konstitusional bilamana kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan adalah berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia dan semakin memperkecil ketimpangan ekonomi secara nyata,” katanya.

Wakil Sekjen DPP KNTI Niko Amrullah menambahkan, saat ini permodalan juga masih menjadi kendala bagi pelaku usaha perikanan. Nilai kredit macet (NPL) UMKM perikanan dalam dua tahun terakhir masih mendekati 5 persen. Hal ini menjadi potret kelesuan pelaku perikanan skala kecil. Untuk itu, Niko berharap bahwa Inpres ini mampu memberikan regulasi yang mampu memberikan kondisi lebih baik dan berkeadilan bagi mereka.

“Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi amanat UU Desa, khususnya di desa-desa pesisir merupakan intrumen strategis untuk mengelola sumberdaya laut dan pesisir, untuk difungsikan sebagai buffer stock bagi penyediaan bahan baku industri perikanan nasional,” katanya. [nss]

Teks Foto: Demo nelayan Jateng mendukung pelaksanaan Inpres 7/2016 untuk mengevaluasi kebijakan yang menghambat industri perikanan.

183 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *