Regulasi Tumpang Tindih Hambatan Utama Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia rupanya memiliki berbagai hambatan. Hambatan yang paling utama ternyata bukan pada infrastruktur tetapi soal regulasi.

 

MARINDO– Kemenko Bidang Kemaritiman telah mengindentifikasi beberapa masalah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dalam kunjungannya ke Makassar, pekan lalu (25/8), Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, persoalan regulasi yang saling tumpang tindih antar satu sektor dengam lain sektor menajdi permaslaham utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Sebenarnya persoalan utamanya bukan pada masalah infrastruktur, tetapi pada regulasi kita yang saling tumpang tindih,” ungkap Menko Luhut usai mengadakan rangkaian pertemuan masing-masing dengan PT Pelindo IV, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Bogatama Marinusa, PT Angkasa Pura I, PT PLN (Persero), PT KIMA, PT Perikanan Nusantara, dan PT Semen Nusantara pada kunjungan kerjanya di Makassar.

Direktur Utama PT Pelindo IV Doso Agung membenarkan masalah regulasi menjadi hal penting untuk dsegera dibenahi. Ia memberikan contoh bahwa saat ini terjadi tumpang tindih kewenangan pengelolaan pelabuhan.

“Yang dikelola oleh PT Pelindo adalah 112 pelabuhan komersial sementara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan ada sekitar 900 pelabuhan nonkomersial, dan tidak ada konektivitas antara keduanya.” kata Doso Agung.

Terkait soal ini Menteri Luhut berencana memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya untuk membicarakan bahwa seluruh masalah kepelabuhanan supaya diserahkan ke Pelindo dan Kementerian Perhubungan cukup menangani regulasi dan infrastruktur saja.

Menteri Luhut menjelaskan, Makassar nantinya akan menjadi pelabuhan Hub atau pengumpul untuk wilayah Timur Indonesia. Barang komoditi yang hendak dikapalkan tidak tidak lagi melalui Surabaya dan Tanjung Priok.

“Selama ini barang-barang dari Bitung yang akan diekspor ke Nagoya harus ke Surabaya dulu, padahal jarak Bitung-Nagoya lebih dekat daripada jarak Bitung-Surabaya, ini membuat waktu tempuh yang kapal muat menjadi 41 hari,”

ia memberi contoh proses sertifikasi ekspor kayu dari Papua yang harus dilakukan di Surabaya juga membuat biaya angkut barang jadi lebih mahal. Dengan menyederhanakan birokrasi, Menko meyakini akan terjadi efisiensi biaya.

Dalam kunjungan ini Menko Luhut juga meninjau pembangunan Makassar New Port dan aktivitas di Terminal Peti Kemas. Ia melihat ada kemajuan dan efisiensi yang sudah dicapai dengan meningkatnya jumlah peti kemas yang dapat dilayani setiap jamnya.

“Kontainer di sini dari (kapasitas) 77 per jam sekarang sudah sampai 350 per jam,” jelasnya.

Menurutnya, waktu dwelling time juga bisa dikurangi karena aturan yang tumpang tindih bisa dirasionalisasikan.

Saat berkunjung ke galangan kapal PT Industri Kapal Indonesia (IKI), Menko meminta jajaran direksi bekerjasama dengan gubernur Sulawesi Selatan untuk memperbesar skala usaha mereka.

“Industri ini (IKI) harus diperbesar, kenapa mesti ke Jawa kalau disini (PT IKI) bisa melayani permintaan di Indonesia timur,” katanya.

Gubernur Sulawesi Selatan, Syarul Yasin Limpo menyatakan kesanggupannya untuk membantu mempermudah berbagai regulasi sehingga semua bisa berjalan dengan baik. “Saya menangani operasional, (urusan) teknis ditangani PT IKI.” kata Gubernur Syahrul.

Untuk menjadikan Indonesia Timur sebagai lokomotif ekonomi nasional, Menko Luhut berpesan kepada semua karyawan di PT IKI dan PT Pelindo IV untuk bekerja keras.

“Jadi, kita harus mulai dengan Indonesia baru. Spirit kerja yang bagus, tidak usah macam-macam. Kita kerja, kerja dan kerja,” ujarnya yang disambut ramai oleh para pekerja di industri perkapalan tersebut. [mi/ns]

499 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *