Pemerintah Diminta Bentuk Komisi Percepatan Pembangunan Maritim

Untuk mengembangkan industri perikanan saja, misalnya, harus 7 sampai 8 menteri yang ikut serta di dalamnya. Sebab membangun industri perikanan tidak sekadar menembaki kapal, tetapi harus membangun armada. Padahal dalam pembangunan armada kapal itu akan melibatkan banyak pihak. Di sana ada keikutsertaan Kementerian Perindustrian, Kehutanan, Pemda, Perdagangan dan Keuangan.

MARINDO–Pembubaran Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) tinggal teken Presiden Jokowi. Sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Neara dan Reformsi Birokrasi sudah mengajukan 14 lembaga non struktural (LNS), salah satunya DEKIN, untuk dilikuidasi. Berkas pembubaran itu sudah mendapat dukungan dari Menko Polhukkam dan saat ini sudah berada di Sekretaris Kabinet.

Namun rencana pembubaran DEKIN dinilai oleh pakar dan pengamat kemaritiman Son Diamar sebagai sebuah kesalahan besar Pemerintahan Jokowi. Pasalnya, saat Indonesia sedang giat-giatnya membangun kemaritiman, justru lembaga yang mendukung gerakan ini malah mau dilikuidasi. Para menteri terkait dinilai Son Diamar hanya berpikir sempit dan pendek, tidak mengerti betapa bidang kemaritiman sangat membutuhkan kebijakan lintas dan multi sektor.

“Ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Mereka tidak mengerti maritm dan berpikirnya pendek, simple, singkat dan sempit. Para menteri, termasuk Mentri Kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti sendiri malah mau membubarkan, itu artinya dia tidak mengerti kebijakan itu lintas fungsi,” ujar Son Diamar kepada Maritim Indonesia, beberapa waktu lalu.

Son Di memberi contoh, untuk mengembangkan industri perikanan saja, misalnya, harus 7 sampai 8 menteri yang ikut serta di dalamnya. Sebab membangun industri perikanan tidak sekadar menembaki kapal, tetapi harus membangun armada. Padahal dalam pembangunan armada kapal itu akan melibatkan banyak pihak. Di sana ada keikutsertaan Kementerian Perindustrian, Kehutanan, Pemda, Perdagangan dan Keuangan.

Namun jika pemerintah tetap ngotot ingin membubarkan DEKIN, pemerintah harus membentuk lembaga sejenis DEKIN. Katakanlah sebuah Komisi Percepatan Pembangunan Maritim di mana nantinya diketuai oleh Presiden dan Ketua Harian Menko Maritim. Menurut Son Di, lembaga tersebut penting dibentuk mengingat keberadaan Kemenko Maritim yang hanya membawahi empat kementerian, ruang geraknya akan terlalu sempit. Padahal di bidang kemaritiman sangat multi fungsi sektor dan lintas fungsi.

“Jadi tidak hanya berkutat pada empat sektor itu. Maka dari itu sebuah komisi khusus yang menangani upaya perceapatan pembangaun kemaritiman sangat diperlukan. Dan itu semua tidak bisa dijawab oleh Kemenko Maritim yang ada sekarang ini,” katanya.

Komisi ini, menurut Son Diamar, natinya bisa bersidang sebulan sekali dan dilakukan di Istana Merdeka. Dengan demikian, semua menteri dan instansi terkait akan menghadirinya karena dilakukandi Istana Presiden. “Jika kita ingin menjadi Poros Maritm Dunia, ya harus seperti itu. Bukan malah membubarkan lembaga yang selama ini jelas-jelas mendukung percepatan pembangunan di bidang  kemaritiman,” ujar Son Di.

Lebih jauh Son Di menjelaskan, dalam struktur organisasi, dalam komisi itu nantinya ada semacam deputi atau Sekretaris Jenderal atau entah namanya seperti apa, namun keberadaannya setingkat menteri. Ia akan bertugas membahas upaya percepatan pembangunan kemaritiman di Tanah Air. “Tiap bulan harus rapat dan tiga bulan sekali rapat dengan Presiden. Jadi nanti Presiden tinggal memutuskan saja setelah dibahas secara detail di tingkat Sekretariat Jenderal tadi,” terang Son Diamar.[nss]

207 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *