Pemerintah Kebut Program 3.450 Kapal Perikanan

Karena ada penghematan anggaran pihaknya kemungkinan besar akan melakukan revisi target pembuatan kapal. Itu artinya dari 3.450 kapal bisa saja menjadi separuh target yang harus diselesaikan pada tahun ini.

[Marindo]. Selain penindakan terhadap kapal illegal fishing, pembangunan kapal perikanan secara massal adalah satu dari terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tujuannya agar para nelayan kecil berdaulat di lautnya sendiri sesuai Nawacita Presiden Jokowi. Di tahun 2016, terobosan pembangunan kapal perikanan ditargetkan sebanyak 3.450 unit yang selanjutnya akan dihibahkan kepada nelayan di seluruh Indonesia. Dianggarkan Rp 2,5 triliun untuk program pembuatan kapal perikanan tersebut.

Namun meskipun program ini telah dimulai sejak januari 2016, tetapi proyek pembangunan di galangan baru bisa dilaksanakan pada awal September 2016. Dari 140 galangan kapal nasional yang ikut melakukan penawaran lelang, misalnya, hanya baru sekitar 50 perusahaan galangan yang telah melakukan kontrak dimulainya pembuatan kapal tersebut. Keterlambatan ini dinilai karena berbagai faktor, satu di antaranya adalah kehati-hatian dalam pemberian bagi calon penerima (nelayan) sehingga tidak salah sasaran.

Salah satu pemenang lelang dari proyek tersebut adalah PT Kurnia Marina. Perusahanan yang bergerak di bidang perkapalan dengan bisnis uatama galangan dan berlokasi di Desa Kalibaru, Pakuhaji, Tangerang, Banten, ini satu dari empat perusahaan yang melakukan teken pertama pada awal September. PT Kurnia Marina akan mengerjakan sebanyak 16 unit untuk ukuran kapal 20 GT dan 19 unit untuk bobot kapal 3 GT.

Dirut PT. Kurnia Marina Lies Kurniawati kepada Maritim di galangan kapal miliknya di Pakuhaji, Tangerang, Banten, mengatakan, keterlambatan teken kontrak memang membuat pihaknya harus menghitung waktu dan anggaran. Pasalnya, empat bulan ke depan, hingga bulan Desember di mana kapal harus sudah sampai ke tangan penerima, merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Sebab ia tidak ingin pekerjaan yang dipercayakan kepadanya oleh pemerintah (KKP) dengan kondisi kapal yang tidak bagus.

“Saya lebih mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas. Makanya meskipun pemerintah menawarkan banyak kapal kepada kami, tapi kami ambil separuhnya saja. Bukan apa-apa, karena waktunya yang sangat mepet. Dari pada nanti kami tidak nyeyak tidur, lebih baik mengukur kemampuan diri saja,” katanya.

Lies Kurniawati mengungkapkan, meskipun perusahaan galangan kapal miliknya sudah pengalaman dalam pembuatan kapal, khususnya tender milik pemerintah, tetapi jika waktu pembuatan tidak sesuai (sempit) maka pihaknya tidak akan mengambil resiko. Sebagai catatan, saat ini PT Kurna Marina telah banyak mengerjakan kapal-kapal milik pemerintah, swasta maupun kapal pribadi. Tidak saja bagi kapal militer, kapal-kapal penumpang dan kapal perikanan pun telah banyak dikerjakan oleh PT Kurnia Marina.

Satu asumsi jika selama ini membuat kapal itu mahal dan orang tidak akan mampu memiliki kapal, itu tidak berlaku bagi PT. Kurnia Marina. Sebab, menurut praktisi galangan kapal lulusan Universitas Brawijaya, itu, pelanggan bisa dilibatkan dalam desain berdasarkan keinginan, kebutuhan dan budget calon pemilik kapal. Bahkan ibu dari satu anak ini memiiki obsesi jika nelayan harus memiliki kapal sendiri. “Negeri kita ini memiliki kekayaan laut yang besar, kenapa nelayan-nelayan kita masih belum sejahtera,” katanya.

Lies Kurniawati.
Lies Kurniawati.

Saat ditanya, apakah dengan waktu yang mepet pihaknya dapat mengerjakan kapal tepat waktu, Lies mengatakan cetakan kapal untuk spesifikasi kapal yang akan dibuat sudah tersedia sehingga untuk pembuatan kapal berbahan fiber glass ukuran 20 GT hanya membutuhkan waktu 2 bulan per unitnya. “Kalau cetakannya sudah ada tinggal cetak saja, dan untuk ukuran dan spesifikasi yang diinginkan kami sudah memilikinya,” ujar Lies.

Pilihan nelayan

Pemerintah memang dinilai lambat dalam proyek pembuatan kapal perikanan tersebut. Terang saja, meskipun proyek ini telah dicanangkan sejak Januari 2016, tapi untuk teken kontrak saja baru dilaksanakan pada awal September 2016. Bahkan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Minhadi Noer Sjamsu kepada Maritim mengatakan, karena ada penghematan anggaran pihaknya kemungkinan besar akan melakukan revisi target pembuatan kapal. Itu artinya dari 3.450 kapal bisa saja menjadi separuh target yang harus diselesaikan pada tahun ini.

Sebelumnya Minhadi juga pernah mengatakan, keterlambatan pembuatan kapal ini karena pihak pemerntah tidak mau salah sasaran bagi penerima bantuan kapal perikanan. Menurut Minhadi, untuk program pengadaan kapal kali ini, nelayan diberikan pilihan, baik spesifikasi maupun bobot kapal melalui pengajuan proposal. “Kesesuaian antara galangan kapal dengan calon penerima tidak selalu persis. Sementara beberapa ukuran proses lelang melalui E-Katalog masih dalam proses,” ujar Minhadi, pekan lalu.

Keterlambatan juga disebabkan kehati-hatian dalam memberikan kapal bagi penerima. KKP tak ingin program kapal Inka Mina pada tahun 2004 terulang di mana tidak sesuai yang diharapkan oleh nelayan. Artinya nelayan memang harus memiliki badan hukum seperti koperasi. Penerima (nelayan) dipersilahkan memilih jenis kapal atau sesuai dengan karakter di daerah masing-masing. Namun meskipun jenis dan desain juga berdasarkan keinginan nelayan, untuk standar keselamatan dan keamanan kapal tetap menjadi milik pemerintah, dalam hal ini diserahkan kepada Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), misalnya untuk ketebalan kapal yang akan dibuat.

Terkait dengan desain kapal, lanjut Minhadi, KKP telah memiliki 25 desain dan 40 spesifikasi kapal, mulai dari ukuran 3 GT sampai 30 GT. Nelayan bisa pilih mana yang akan dioperasikan, baik alat tangkap maupun ukuran. “Tapi kami tetap kami akan melihat kebiasaan nelayan juga, selama ini menggunakan kapal dan alat tangkap apa,” jelas Minhadi.

Sebagai catatan, dari 3.450 kapal yang akan dibuat KKP di antaranya 1.510 unit untuk ukuran 3 GT (Gross Tonage), 1.020 unit kapal 5 GT, 690 unit kapal 10 GT, 200 unit kapal 20 GT dan sebanyak 30 unit untuk kapal berukuran 30 GT. Adapun galangan kapal yang akan terlibat terdiri dari 33 galangan di regional Pulau Jawa, 20 galangan di regional Pulau Sumatera, 6 galangan di regional Pulau Kalimantan, 7 galangan di regional Bali dan Nusa Tenggara, 51 galangan di regional Sulawesi Tengah, Selatan dan Tenggara, 11 galangan di Sulawesi Utara dan Maluku Utara, 4 galangan di regional Maluku serta 8 galangan di regional Papua.[nss]

500 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *