MPN: Reklamasi Diteruskan, Nelayan Kehilangan Pekerjaan

Kebijakan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan akan memberikan rekomendasi agar reklamasi Pulau G dilanjutkan, banyak menuai protes. Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) meminta uji Amdal harus dilakukan secara transparan

MARINDO-Sepanjang reklamasi dilakukan dengan tujuan tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, nelayam khususnya, maka boleh saja dilakukan. Akan tetapi jika dilakukan berdampak buruk terhadap lingkungan dan merugikan masyarakat, tentu tidak dibenarkan. MPN sangat menentang keras terhadap kebijakan tersebut.

“Bagaimana kita bisa tahu bahwa hal tersebut merugikan, maka perlu dilakukan kajian Amdal. Tetapi Amdal yang dilakukan seyogyanya untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk menguntungkan pengusaha,” ujar Ketua Umum MPN Ono Surono dalam pernyataan sikapnya menanggapi gonjang-ganjing soal reklamasi Teluk Jakarta (14/9).

Namun Ono menilai, jika reklamasi Teluk Jakarta dilakukan, maka yang akan banyak dirugikan adalah masyarakat perikanan, dalam hal ini nelayan yang akan kehilangan pekerjaan. “Sehingga pada saat Menko Maritim memutuskan untuk melanjutkan reklamasi Pulau G, apakah sudah mempertimbangka aspek hukum, sosial dan ekonomi serta lingkungan yang selama ini kami anggap masih banyak masalah atau tidak,” tegas politisi PDIP itu.

Menurut Ono, dipandang dari aspek hukum, di mana saat ini soal reklamasi sudah diputuskan melalui pengadilan (PTUN) untuk dihentikan. Hal ini tentunya harus dihormati oleh pemerintah.

“Soal Amdal pun yang selama ini menjadi dasar, kan dari awal saya sampaikan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, di mana Amdalnya harus Amdal pusat karena DKI Jakarta masuk kawasan strategis nasional,” tambahnya.

Lebih jauh Ono Surono juga menyampaikan, reklamasi akan merubah habitat dalam perairan pantai yang dan menyebabkan perubahan struktur habitat serta posisi sumberdaya ikan, sehingga akan mempengaruhi daerah penangkapan ikan yang berada lebih jauh dari pantai.

Sementara dampak kepada rakyat di antaranya aakan menimpa nelayan Cilincing, Muara Baru dan Muara Angke. Kegiatan perikanan yang terdampak langsung dari kegiatan reklamasi ini adalah perikanan payang, dogol, bubu dan gilnet serta budidaya kekerangan hijau. Dengan demikian akan terjadi perubahan daerah penangkapan ikan hingga lokasi budidaya kerang hijau. Selain itu, gangguan juga terhadap jalur perahu nelayan dan penurunan kualitas sumberdaya ikan.

Daerah penangkapan ikan yang terkena dampak langsung mencakup 306,12 ha untuk daerah penangkapan ikan payang, 43,40 ha gill net, 500,84 ha bahan dan budidaya, 339,28 ha daerah penangkapan ikan dogol serta 337,70 ha untuk beberapa alat tangkap lainnya.
Seperti diketahui, Menko Luhut memastikan reklamasi di pantai utara Jakarta akan dilanjutkan menyusul pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta basuki Tjahaya Purnam (Ahok) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, di Jakarta (13/9).

Luhut menyatakan, keputusan melanjutkan reklamasi di pantai utara Jakarta termasuk Pulau G sudah dikaji dari berbagai sisi seperti lingkungan hidup, aspek hukum termasuk kajian dampak sosial. Koordinasi juga dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta PLN.

Bahkan menurut Luhut, Pemprov DKI akan menyiapkan unit rusun bagi para nelayan yang biasa mendapatkan penghasilan dari pantai utara Jakarta. “Bappeda sudah memberikan presentasi mereka mendapatkan rumah susun yang baik sekali dan mereka hidup layak. Mereka ada 1.900 sekian kapal dan mereka bisa berlayar, mereka sudah bisa berlayar ke air yang bersih 12 sampai 13 km ke Pulau Jawa,” jelasnya. [nss]

212 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *