Pemuda Muhammadiyah Minta Presiden Jokowi Hentikan Watak Kekuasaan Rente

Keputusan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berniat memberikan rekomendasi untuk melanjutkan reklamasi TelukJakarta, khususnya di Pulau G, dikritik berbagai kalangan. Salah satunya dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhamadiyah.

MARINDO-Ketua Umum Pusat Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, keputusan pemerintah melanjutkan pembangunan reklamasi Pulau G menunjukkan watak kekuasaan yang merawat nalar rente yang mencampakkan nilai kemanusiaan, keadaban dan hukum.

“Ternyata pembangunan ekonomi sekadar dimaknai tentang memperoleh uang dan melindungi investor besar, mencampakkan mereka yang miskin dan tidak berdaya,” ujar Dahnil dalam pernyataan sikapnya yang dikirimkan kepada Maritim Indonesia (14/9).

Keputusan melanjutkan reklamasi, lanjut Dahnil, telah mengabaikan keputusan PTUN yang memerintahkan reklamasi untuk menghentikan reklamasi tersebut, yang sebelumnya juga telah dibatalkan Mantan Menko Maritim Rizal Ramli.

“Pemerintah melawan keputusan hukum, dan bagaimana mungkin rakyat bisa berharap dengan pemerintah yang dengan terang benderang melawan hukum demi kepentingan pemilik modal,” tegas Dahnil.

Dahnil berharap, Presiden Joko Widodo harus menghentikan watak rente seperti ini, yang mengabaikan kemanusian, keadaban dan hukum. Bila tidak rakyat pasti akan sangat marah.

Seperti diketahui, Menko Luhut memastikan reklamasi di pantai utara Jakarta akan dilanjutkan menyusul pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta basuki Tjahaya Purnam (Ahok) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, di Jakarta (13/9).

Luhut menyatakan, keputusan melanjutkan reklamasi di pantai utara Jakarta termasuk Pulau G sudah dikaji dari berbagai sisi seperti lingkungan hidup, aspek hukum termasuk kajian dampak sosial. Koordinasi juga dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta PLN.

“Alasan lingkungan hidup teknis, listrik, alasan nelayan dibahas. Nelayan menjadi prioritas, presiden tegaskan itu. 12 ribu nelayan harus mendapat yang lebih baik dari sekarang, itu perintah untuk gubernur yang harus ditindaklanjuti,” katanya.

Bahkan menurut Luhut, Pemprov DKI akan menyiapkan unit rusun bagi para nelayan yang biasa mendapatkan penghasilan dari pantai utara Jakarta. “Bappeda sudah memberikan presentasi mereka mendapatkan rumah susun yang baik sekali dan mereka hidup layak. Mereka ada 1.900 sekian kapal dan mereka bisa berlayar, mereka sudah bisa berlayar ke air yang bersih 12 sampai 13 km ke Pulau Jawa,” jelasnya. [nss]

203 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *