Reklamasi Dilanjutkan, Menko Luhut Tabrak Putusan PTUN

Proyek reklamasi hanya akan mematikan pendapatan dan nasib nelayan pesisir pantai utara Jakarta. Kebijakan satu arah ini jelas tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan untuk kehidupan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari dilanjutkannya proyek reklamasi yang berada di wilayah tangkap nelayan

MARINDO-Sejumlah elemen masyarakat yang terdir dari nelayan dan mahasiswa Jakarta melakukan aksi damai di depan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jalan Thamrin Jakarta, Selasa (11/9). Mereka menolak reklamasi pantura Jakarta dilanjutkan. Tuntutan itu menanggapi rencana rekomendasi Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melanjutkan reklamai terhadap pulau G yang telah dihentikan di era pendahulunya, Rizal Ramli.

Saifudin, Kordinator Nelayan Muara Angke, mengatakan, jika reklamasi tetap dilanjutkan maka nasib nelayan jakarta akan semakin terpojokkan. Pemerintah, dalam hal ini Menko Luhut Panjaitan dinilai tidak pro terhadap nasib nelayan Jakarta.

“Kalau reklamasi terus jalan, sama saja memagari ruang gerak kami, kami di sini mau makan apa. Reklamasi itu bukan untuk kami, tapi hanya menguntungkan bagi orang-orang berduit,” ujar Saifudin saat melakukan aksinya.

Untuk itu ia berharap Menteri Luhut lebih bijak dalam bersikap. Sebab jika hal ini terus dilanjutkan, akan mematikan di sektor perikanan Jakarta, khususnya bagi nelayan Muara Angke. “Jadi sekali lagi, kami meminta Menteri Luhut berpikir ulang untuk tidak memberikan rekomendasi meneruskan reklamasi,” tambahnya.

Hal yang sama diungkapkan Arya Adiansyah, Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Universita Indonesia (BEM UI) menyatakan, jika Menteri Luhut Binsar Panjaitan tetap mendukung untuk meneruskam reklamasi Pulau G maka dipastikan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Sebaliknya Menteri Luhut hanya berpihak kepada para pengembang.

Menurut Arya, keputusan pemerintah untuk kembali melanjutkan proyek tersebut, tentunya sebuah keputusan yang sangat keliru. Pasalnya reklamasi jelas-jelas telah merusak lingkungan dan ekosistem pantai. Hal ini telah dibenarkan dengan kajian yang dilakukan oleh Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Teluk Jakarta.

“Kajian itu merekomendasilan agar reklamasi dihentikan karena berdampak buruk pada lingkungan. Tetapi kenapa Menteri Luhut malah mau melanjutkan kembali proyek yang tidak berpihak kepada rakyat kecil itu,” tanyanya.

Arya juga menyebut, proyek reklamasi menabrak putusan hukum PTUN yang menyatakan bahwa pembangunan pulau G sebagai bagian dari proyek Reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan. Pasalnya, dengan melanjutkan reklamasi maka pemerintah telah menutup mata dengan proses moratorium yang sedang dilakukan.

“Pengabaian terhadap keputusan PTUN terhadap proses moratorium ini sama saja dengan melecehkan dan melanggar hukum yang ada. Menko Luhut pun tidak dapat menjelaskan dengan baik soal pengabaian hukum yang dilakukan demi kelanjutan proses reklamasi ini,” katanya.

Namun yang paling krusial, BEM UI menilai proyek reklamasi hanya akan mematikan pendapatan dan nasib nelayan pesisir pantai utara Jakarta. Kebijakan satu arah ini jelas tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan untuk kehidupan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari dilanjutkannya proyek reklamasi yang berada di wilayah tangkap nelayan. “Kami menyayangkan sikap Kemenko Maritim yang tidak berpihak terhadap nelayan,” katanya.

Namun Menko Luhut seolah bergeming dengan sikapnya. Mantan Menko Polhukam itu tetap memastikan reklamasi di pantai utara Jakarta dilanjutkan. Sementara terkait banyak keluhan dari para nelayan, ia menjelaskan Pemprov DKI akan menjamin kehidupan para nelayan dengan menyediakan fasilitas hunian di rumah susun.

Seusai rapat tertutup yang dihadiri Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Luhut menyatakan, keputusan melanjutkan reklamasi di pantai utara Jakarta termasuk Pulau G sudah dikaji dari berbagai sisi seperti lingkungan hidup, aspek hukum termasuk kajian dampak sosial. Koordinasi juga dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta PLN.

“Alasan lingkungan hidup teknis, listrik, alasan nelayan dibahas. Nelayan menjadi prioritas, presiden tegaskan itu. 12 ribu nelayan harus mendapat yang lebih baik dari sekarang, itu perintah untuk gubernur yang harus ditindaklanjuti,” katanya.

Bahkan menurut Luhut, Pemprov DKI akan menyiapkan unit rusun bagi para nelayan yang biasa mendapatkan penghasilan dari pantai utara Jakarta. “Bappeda sudah memberikan presentasi mereka mendapatkan rumah susun yang baik sekali dan mereka hidup layak. Mereka ada 1.900 sekian kapal dan mereka bisa berlayar, mereka sudah bisa berlayar ke air yang bersih 12 sampai 13 km ke Pulau Jawa,” jelasnya. [nss]

 

160 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *