DPR Akan Dalami Motif Dilanjutkan Kembali Reklamasi

Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan atas gugatan penghentian reklamasi Teluk Jakarta yang telah dikabulkan pengadilan (PTUN).

 

MARINDO-Komisi IV DPR RI merasa heran dengan sikap pemerintah yang menyatakan reklamasi di Pulau G tidak ada masalah. Padahal sebelumnya komite gabungan pimpinan Menko Rizal Ramli yang terdiri dari berbagai instansi menyatakan reklamasi Pulau G ada masalah terkait dengan lingkungan dan harus dihentikan.

“Masyarakat bingung ada motif apa dilanjutkannya reklamasi di pulau tersebut setelah beberapa bulan lalu dibatalkan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron kepada Maritim Indonesia (14/9).

Herman menduga, persoalan pembatalan hingga kembali dilanjutkannya reklamasi Pulau G, dipastikan karena ada motif tertentu yang harus didalami.

Ia juga menyatakan, semestinya ada beberapa aspek yang mesti dipenuhi sebagai syarat dilanjutkannya reklamasi Teluk Jakarta. Antara lain, ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan kawasan strategis nasional, amdal dan tata lingkungan yang terintegrasi, karena terkait dengan laut sebagai commond property.

“Meski sudah menjadi pulau maka mekanisme pengelolaan harus menjadi milik negara. Raperda zonasi, aspek sosio ekonomi, karena kawasan tersebut termasuk zona tangkap nelayan,” ungkap Herman.

Herman juga mempertanyakan dari mana pasir laut sebagai material urukan didapat. “Apakah sudah memenuhi kaidah lingkungan. Sebab pembangunan harus diletakan pada philosofis, kaidah, dan peraturan yang benar.,” tambahnya.

Apalagi jika mengacu pada persoalan hukum, lanjutnya, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan atas gugatan penghentian reklamasi Teluk Jakarta yang telah dikabulkan pengadilan (PTUN).

Namun menurut Herman, Komisi IV tetap mengembalikan persoalan reklamasi kepada pemerintah. “Toh pemerintah juga yang memastikan ada masalah dengan pulau G, dan sekarang tidak ada masalah. Ini yang bikin bingung,” katanya.

Sementara itu Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bramantyo S. Purwadi mengatakan, dengan dilanjutkanya reklamasi di Pulau G, maka KKP akan memgawal jangan sampai nelayan dirugikan dengan kebijakan tersebut. “Tapi kan Pak Menko Maritim sudah menjamin nelayan dapat prioritas dan kompensasi yang layak,” katanya.

Selain akan mengawal nelayan, KKP juga akan mengawal soal Amdalnya. Apakah penerapan Amdal sudah sesuai yang dipersyaratkan atau tidak. “Amdal juga soal penting dalam satu kawasan pengelolaan apalagi yang terkait dengan reklamasi,” jelasnya. [nss]

144 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *