KKP Berikan “Pengampunan” Bagi Kapal Ikan “Markdown”

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka gerai perizinan kapal hasil pengukuran ulang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan pada pengurusan perizinan kapal perikanan hasil pengukuran ulang.

MARINDO-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan pengampunan (amnesty) bagi kapal perikanan yang melakukan ‘markdown’ atau pengecilan ukuran dan bobot kapal untuk dilakukan pengukuran ulang. Kebijakan ini diterapkan untuk menertibkan dan mengendalikan usaha perikanan tangkap serta peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di KKP.

Sampai pada 24 September 2016, data dari Kementerian Perhubungan yang telah melakukan pengukuran ulang sebanyak 2050 kapal di seluruh Indonesia. Sayangnya dari jumlah tersebut, belum separuhnya pun yang diberikan izin penangkapan ikan, sebagai bentuk pengampunan atas pengecilan ukuran kapal (markdown amnesty) tersebut. Gerai perizinan dari hasil ukur ulang yang dilakukan di Merauke, Papua, misalnya, yang dilakukan antara 12-18 September 2016, baru 373 kapal yang melakukan yang diberikan izin penangkapan ikan.

Di Muara Baru, tepatnya di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, pun telah dilakukan gerai perizinan bagi kapal yang telah diukur ulang. Gerai yang dilakukan antara 13-23 September 2016 itu telah menghasilkan 413 kapal yang telah dilakukan penyesuain SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), BKP (Buku Kapal Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkan Ikan). Ditaksir lebih dari Rp 4 miliar telah masuk sebagai PNBP KKP yang dilakukan di Muara Baru.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, Saifuddin mengatakan minimnya kapal perikanan yang melakukan penyesuaian perizinan kapal disebabkan masih banyak kapal-kapal yang sedang berlayar di laut. “Jadi walau pun sudah diukur ulang, syahbandar masih memperbolehkan melaut, dan saat ini mereka masih di laut,” ujar Saifuddin kepad Maritim Indonesia di sela-sela gerai perizinan di PPS Nizam Zachman, Jumat (23/9).

Sebagai catatan, hingga Jumat 23 September 2016 dari verifikasi atau pengukuran ulang kapal yang telah melakukan penyesuain SIUP, BKP dan SIPI di gerai perizinan Muara Baru, dihasilkan antara lain penerbitan surat ukur tetap dengan jumlah permohonan 7 kapal dan baru terealisasi 7 kapal. Penerbitan SIUP 108 kapal dan terealisasi 71, penerbitan BKP 73 dan terealisasi 66. Sementara jumlah penerbitan SIPI sebanyak 93 terealisasi dan 50 kapal.

“Dari hasil pengukuran ulang ternyata memang bobot dan ukuran kapal bertambah berkisar pada rerata 100 GT. Tentu hal ini akan menambah penerimaan terhadap negara melalui PNBP kapal perikanan. Di sisi lain keuntungan bagi pemilik kapal semakin bertambah karena ketenangan dan kenyamanan dalam berusaha,” ujar Saifuddin.

Penambahan bangunan

Penambahan bobot dan ukuran kapal memang diakui oleh pemilik kapal. Satu dari pemilik kapal di Muara Baru yang tidak mau disebutkan identitasnya kepada Maritim Indonesia mengatakan, pada awalnya bobot kapal yang dimiliki perusahaannya berkisar pada rerata di bawah 100 GT (grose tonage). Setelah dilakukan pengukuran ulang, kini bobotnya menjadi rerata di atas100 GT.

“Bayar PHP (Pungutan Hasil Perikanan, red) pun jadi nambah, yang tadinya paling Rp 80 juta kini di atas Rp 100 juta,” ujarnya.

Namun pemilik kapal tersebut enggan dikatakan terjadinya penambahan bobot kapal pada ukur ulang disebabkan karena ‘markdown’. Bobot kapal bertambah, katanya, karena adanya penambahan pada bangunan kapal. Pemilik 50 kapal itu menyebutkan, jika pada pengukuran kapal pertama menggunakan es curah, sekaramg memakai frizer sehingga menambah bobot kapal.

Penambahan bobot kapal juga dikarenakan bergantinya alat tangkap. Jika pada pengukuran awal menggunakan alat tangkap rawai tuna, kini menggunakan alat tangkap puse seine. Sehingga terjadi penambahan bangunan pada kapal untuk kamar-kamar ABK.

“Kalau dulu pakai rawai tuna hanya mempekerjakan 14 orang, sekarang dengan alat tangkap purse seine bisa mecapai 40 ABK, sehingga perlu kamar tambahan,” jelasnya, seraya menyebutkan bergantinya alat tangkap karena ikan dengan alat rawai tuna sudah semakin jauh ke tengah laut, sehingga kurang ekonomis.

Yanto, pemilik kapal lainnya pun mengakui adanya penambahan bobot kapal setelah dilakukan ukur ulang. Sebelumnya bobot kapalnya 59 GT, kini bertambah menjadi 61 GT. “Empat puluh persen bayarnya juga nambah, Pak. Tapi tidak apa-apa sih, yang peting kita berusaha nyaman,’ ujarya kepada Maritim Indonesia. [nss].

 
Teks foto : Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan Saifuddin saat menyerahkan dokumen kapal keada salah satu pemilik kapal perikanan pada gerai perizinan di Muara Baru, Jakarta (23/9).

370 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *