KKP Akan Kaji Pembayaran PHP Sistem Palka

Buat pelaku usaha apakah dengan sistem palka atau GT tidak jadi masalah, yang penting bisa sesuai tidak PHP dengan kemampuan bayar pengusaha.

MARINDO-Sebagian para pengusaha kapal perikanan merasa keberatan dengan semakin tingginya biaya Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Di tengah iklim usaha perikanan yang kurang kondusif, kenaikan hingga 40 persen jelas sangat memberatkan. Untuk itu, pemerintah diminta meninjau kebijakan pembayaran PHP dengan hitungan sistem Grose Tonage atau GT.

Para pemilik kapal perikanan beralasan, ruangan setir, kemudi kapal, kamar tidur ABK, kamar mandi dan toilet, bukanlah tempat penyimpanan ikan. Namun semua itu masuk hitungan GT yang secara otomatis sebagai bagian dari PHP. Seharusnya yang mesti dikenakan PHP adalah tempat di mana menaruh hasil tangkapan ikan atau biasa disebut palka.

“Pengusaha minta PHP sebaiknya dihitung berdasarkan palka saja bukan dari GT. Sebab kalau menghitung berdasarkan GT, banyak ruangan lain yang saya sebutkan tadi yang bukan sebagai tempat peyimpanan ikan,” ujar Darkum (bukan nama sebenarnya), pengusaha perikanan tangkap asal Muara Baru, Jakarta, beberapa waktu lalu (23/9).

Ia menjelaskan di dalam palka tidak hanya berisi ikan, tetapi ada juga bahan logistik untuk keperluan para nelayan melaut seperti es, perbekalan makanan, dan lainnya. Saat ini tiap kapal ukuran 100 GT rerata memiliki palka antara 10 sampai 15 palka.

Disebutkan dengan kapasitas palka, akan lebih dapat angka PHP yang benar. Namun soal perhitungan ini perlu dirumsukan secara bersama antara pengusaha dan pemerintah. Sebagai catatan, selama ini rumusan dengan menggunakna GT adalah 2,5 persen pendapatan dikalikan GT dan dikalikan Harga Patokan Ikan.

Menanggapi usulan pembayaran dengan sistem palka, Direktur Pengendalian Penangakpan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Saifuddin mengatakan, KKP akan mengkaji apakah dengan sistem pembayaran tersebut memungkinkan atau tidak. Pasalnya, pembayaran dengan sIstem GT sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlakau pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kalu kita rubah berarti melanggar aturan tersebut. Namun kita tetap akan kaji dan teliti bagaimana untung ruginya baik bagi pengusaha maupun bagi pemerintah. Namun saya kira dengan sistem yang ada, berdasarkan hasil penelitian sebuah lembaga terpercaya, pengusaha tetap untung kok. Kalau pun sekarang ada kenaikan, saya kira tidak rugi, apalagi ini buat negara, buat rakyat-rakyat juga,” jelas Saifuddin.

Saifuddin juga mengungkapkan, terkadang selama ini para nelayan menaruh hasil tangkapan ikan tidak hanya di palka, tetapi juga di ruang lainnya. “Tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Bisa saja para nelayan menaruh ikan di atas kapal, tidak saja di palka, jika hasil tangkapan memang lagi panen,” terang Saifuddin.

Lebih jauh Saifuddin mengungkapkan, ada pengusaha yang mengusulkan sistem pembayaran di belakang setelah menangkap ikan. Menjawab usulan ini, ia mengatakan jika pembayaran PHP dilakukan di belakang, maka kontrol produksinya belum siap. Di sisi lain disiplin pengusaha atau pemilik kapal masih dipertanyakan. “Kita umpamakan bayar STNK saja lah, STNK kan bayarnya di depan bukan di belakang,” katanya.

Menanggapi kritikan yang menyatakan masih lambatnya pengurusan perizinan, Saifuddin menjelaskan jika semua berkas dan dokumen sudah lengkap tidak mungkin pengurusan sampai berbulan-bulan. Jika surat-surat sudah lengakap, katanya, idealnya pengurusan surat izin penangkapan ikan (SIPI) hanya membutuhkan waktu antara 3 sampai 7 hari.

Kapal ikan sedang sandar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta (Dok Pemuda Maritim)
Kapal ikan sedang sandar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta (Dok Pemuda Maritim)

Sementara itu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo mengatakan, buat pelaku usaha sebenarnya palka atau GT tidak jadi masalah. Tetapi yang penting bisa sesuai tidak PHP dengan kemampuan bayar pengusaha.

“Yang jadi soal saat ini, kapal 200 GT saja harus bayar Rp 1 miliar, kalau 200 GT ke atas bisa Rp 4 miliar. Untuk dunia usaha terlalu mahal ini, karena penangkapan ikan di laut itu kan sifatnya berburu. Belum tentu tiap berangkat, dapat jumlah ikan yang banyak,” tegasnya.

Menurut Herwindo, resiko usaha perikanan yang terlalu tinggi dan penuh dengan ketidakpastian, menyebabkan sektor permodalan seperti perbankan segan mengucurkan modalnya terhadap sektor perikanan, khusunya bagi perikanan tangkap. [nss]

433 total views, 2 views today

One comment

  1. Penentuan PHP berdasarkan besaran ruang muat ikan (palka) jauh lebih mendasar dibanding GT (berat kotor), karena makna dari PHP adalah pungutan hasil perikanan; yg dipungut adlh ikannya bukan kapalnya. Kalau disebut ikan bisa ditaruh di tempat lain selain palka itu artinya si dirjen tidak pernah melaut, krn ikan adlh produk yg mudah busuk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *