Menteri Susi Himbau Nelayan Pantura Tidak Jual Izin Kapal

Thai Overseas Fisheries Association (TOFA) diminta untuk tidak menerima petugas-petugas yang mengaku dari KKP, yang mengatakan bahwa kapal asing boleh melakukan penangkapan lagi di Indonesia.

MARINDO-Keberadaan oknum yang diduga pihak asing ditengarai berupaya membeli Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) dari nelayan di wilayah pantai utara Pulau Jawa.

“Saya mengingatkan seluruh nelayan di Pantura untuk tidak menjual kapal ikan lokal dan sikpinya, karena asing ini bergerilya untuk membeli kapalnya,” ungkap Menteri Susi dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (27/9).

Sebelumnya Susi menjelaskan, ada beberapa oknum yang mengiming-imingi uang untuk membuat kapal baru dengan orang lokal yang dipinjam namanya, kemudian diberikan saham sebesar 5 persen.

Menteri Susi juga mengingatkan naiknya jumlah ikan yang diperbolehkan tangkap dari 6,5 juta menjadi 9,9 juta agar nelayan bisa dinikmati oleh nelayan lokal.

Adapun wilayah di Pantura yang terindikasi menjadi lokasi pembelian kapal-kapal oleh asing adalah di sekitar Juwana (Pati) dan Rembang. Kapal-kapal yang diincar biasanya adalah kapal lama yang perpanjangan pengurusan SIPI secara otomatis.

“Masih ada 8.900 SIPI lebih yang di atas 30 GT (yang lama). Mereka ini incar kapal yang punya SIPI lama. Karena kalau yang lama otomatis perpanjangannya,” tuturnya.

Selain itu, Susi juga meminta kepada Thai Overseas Fisheries Association (TOFA) untuk tidak menerima petugas-petugas yang mengaku dari KKP, yang mengatakan bahwa kapal asing boleh melakukan penangkapan lagi di Indonesia.

“Karena saya dapat bukti foto dan rekaman, bahwa ada orang/staf-staf non struktural yang mendatangi TOFA, menjanjikan (mereka bicara itu dari orang-orang KKP) bahwa pemerintah Indonesia akan membuka lagi tangkapan untuk asing.

Tapi kelihatannya banyak orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan, mengaku-ngaku nama KKP, katanya pemerintah akan buka lagi tangkap untuk asing, saya tegaskan di sini, itu tidak benar,” papar Susi.

Susi menjelaskan, saat ini memang ada penurunan dari jumlah kapal yang beroperasi di wilayah Pantura. Meski begitu, tercatat hasil tangkapan periode 2012-2015 meningkat.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo saat dimintai keterangannya terkait dengan ada sejumlah oknum melakukan jual beli izin SIPI dan SIKPI, mengatakan bahwa dirinya belum tahu secara persis kasus seperti itu. “Kalau memang benar, saya belum tahu motifnya apa itu,” kata Herwindo.

Namun Herwindo menegaskan tidak begitu sepenuhnya percaya dengan kasus tersebut. Berdasarkan daya nalar dan logikanya sebagai pengusaha, hal itu tidak akan dilakukan oleh pihak asing (pengusaha). Pasalnya, selain hasil tangkapan nelayan yang belum tentu seluruhnya bisa dimanfaatkan oleh pabrik pengolahan di Indonesia atau untuk ekspor, pengusaha asing juga tidak mau direpotkan dengan urusan birokrasi soal perizinan kapal di Indonesia.

“Repot-repot amat sampai itu orang asing beli kapal nelayan, ngatur ABK, urus SIPI, logistik untuk berlayar. Mendingan dia (asing) tungguin saja di pelabuhan, kapal nelayan datang, ikannya dipilih , yang bagus dibeli , kemudian di ekspor. Kan tidak ada larangan ekspor . Jadi, tinggal siapin saja duit, tunggu di pelabuhan, nelayan akan senang ikannya ada yang beli, tidak harus beli izin, utuk apa,” ujarnya tidak percaya dengan isu tersebut. [nss]

334 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *