Jika Tidak Ditangani Pusat, Reklamasi Teluk Jakarta Bisa Jadi Masalah Besar

Presiden meminta reklamasi jangan sampai melanggar Undang-undang, tidak boleh merusak lingkungan, tidak merugikan nelayan dan tidak ada yang menabrak peraturan.

MARINDO-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyayangkan langkah para pihak yang mendahulukan pembangunan pulau-pulau, yang merupakan bagian dari reklamasi Teluk Jakarta, ketimbang harus membangun bendungan terlebih dahulu dengan tujuan pencegahan banjir.

“Padahal pada rapat dengan Menteri Koordinator Maritim terdahulu, hal yang dibahas adalah mengenai pembangunan bendungan dengan tujuan pencegahan banjir Jakarta. Namun, dalam pelaksanaannya, yang dibangun lebih dahulu adalah pulau,” ujar Menteri Susi dalam Diskusi Publik bertajuk Kebijakan Reklamasi, di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (4/10).

Menurut Menteri Susi, jika sekarang Jakarta banjir, bukan hal aneh, sebab flooding project, di mana bukan mempercepat air dari hulu, tapi malah memperlambat air menuju pantai. “Bukan naturalisasi atau dibelokkan,” tambahnya.

Padahal, lanjut Susi, pembangunan reklamasi seyogyanya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Presiden meminta reklamasi jangan sampai melanggar Undang-undang, tidak boleh merusak lingkungan, tidak merugikan nelayan dan tidak ada yang menabrak peraturan.

Saat ini tercatat 37 lokasi yang akan dikembangkan melalui reklamasi. Dari total ada 37 lokasi, yang 17 sedang reklamasi, dan sisanya 20 akan melakukan reklamasi.

Susi menyadari, bahwa izin reklamasi dengan luas tanah 500 ha adalah wewenang pemerintah provinsi, sementara tugas KKP adalah memberi rekomendasi, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menyebut bahwa izin pelaksanaan reklamasi harus dengan izin KKP.

“Pulau yang dibawah 500 hektar memang menggunakan ijin Pemprov. Tapi ya kalau pulaunya ada 17, apa lagi melibatkan tiga provinsi, mau bagaimana,” imbuhnya.

Saat ini, Susi beserta kementerian terkait tengah menunggu keputusan dari Bapennas terkait pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta yang sepakat dihentikan bersama karena tumpang tindihnya peraturan.

“Kalau ini tidak ditangani secara komprehensif oleh pusat, maka akan menjadi masalah besar nantinya. Saya setuju harus melibatkan swasta. Tapi drive harus di pemerintah. Karena kalau hanya swasta, bisa seenaknya sendiri,” tutup Susi. [nss]

203 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *