Protes Kebijakan KKP : Pengusaha dan Pemilik Kapal Ikan Muara Baru Mogok Operasional

P3MB, ASTUIN dan HNPN bersepakat melakukan aksi mogok operasional mulai tanggal 10 Oktober 2016 dengan tidak melakukan kegiatan apapun di kawasan, termasuk bongkar muat ikan, pengolahan ikan, baik ekspor maupun lokal, dan akan menambatkan semua kapal penangkapan ikan milik anggotanya.

MARINDO-Gabungan pengusaha ikan di Muara Baru kembali menyuarakan sikap terkait perlakuan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB) merasa kecewa atas sikap Perindo dan KKP yang dinilai tidak adil dalam mengeluarkan kebijakan.

Kekecewaan dilontarkan P3MB lantaran turunnya SK Direksi No KEP-069/PERINDO/DIR.A/IV/2013 dan No KEP-226/PERINDO/DIR.A/VIII/2016 yang menaikkan tarif sewa lahan sampai dengan 560% yaitu dari Rp 236.000.000/ha/tahun menjadi Rp 1.558.000.000/ha/tahun.

Tak hanya itu, hak tanah bersertifikat HGB hilang, dan jangka waktu sewa diperpendek dari 20 tahun menjadi hanya 5 tahun. Perum juga mengubah perhitungan biaya tambat labuh kapal di Muara Baru dan menaikkan biaya administrasi hingga 100%.

P3MB adalah wadah pengusaha perikanan di Muara Baru dengan anggota lebih dari 60 perusahaan pengolahan dan pemilik ribuan kapal penangkap ikan. Sebagian besar anggota juga tergabung dalam Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) dan Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN).

“Kami menyuarakan sikap tegas untuk merlawan ketidakadilan yang ingin merampas jerih payah dan investasi yang telah dilakukan pengusaha lokal di Muara Baru,” ujar Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Muara Baru (P3MB), Tachmid W.P. di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu (5/10).

Menurut Tachmid, mereka yang tergabung dalam P3MB adalah pengusaha lokal yang sudah berjuang berpuluh tahun menghadapi kondisi rawa-rawa dan kebanjiran berkepanjangan di Muara Baru. Mereka telah berinvestasi tidak kurang dari Rp 8 triliun dan mempekerjakan 10.000 tenaga kerja langsung dan 20.000 tenaga kerja tidak langsung.

“Hal ini tidak memberikan kepastian usaha karena investasi milyaran yang kami bangun setelah jangka waktu 5 tahun habis menjadi tidak jelas, mengakibatkan industri perikanan menjadi tidak bankable,” keluhnya.

Tachmid menampik berita yang dihembuskan KKP bahwa harga sewa lahan Perindo hanya Rp 10.000.000/tahun. “Itu tidak benar, itu adalah harga sewa 30 tahun yang lalu”, tandasnya.

Semua kebijakan dan keputusan dibuat dengan memposisikan semua stakeholder pengusaha kapal penangkapan ikan, pemilik pabrik pengolahan dan investor cold storage dalam posisi terjepit. Karena jika tidak mau mengikuti maka tempat usaha mereka akan diambil alih Perum Perindo.

“Kebijakan ini pasti langsung mematikan usaha penangkapan ikan yang dua tahun terakhir ini sudah babak belur oleh larangan transshipment, pembatasan ukuran kapal max 150 GT, sulitnya pengurusan ijin kapal dan berbagai macam aturan yang dikeluarkan KKP,” tambah Ketua HNPN James Then di lokasi yang sama.

Karenanya, P3MB, ASTUIN dan HNPN bersepakat melakukan aksi mogok operasional mulai tanggal 10 Oktober 2016 dengan tidak melakukan kegiatan apapun di kawasan, termasuk bongkar muat ikan, pengolahan ikan, baik ekspor maupun lokal, dan akan menambatkan semua kapal penangkapan ikan milik anggotanya. Gugatan hukum juga akan dilayangkan secara resmi ke PTUN Jakarta.

“Sudah cukup dua tahun kami menunggu dan bertahan untuk perubahan yang lebih baik, kami sudah laporkan tindakan semena-mena ini ke Presiden Jokowi, Kemenkomaritim, dan Kementerian Perindustrian. Bagaimana kita mau membangun perikanan Indonesia bila nelayan lokal dan pengusaha lokal yang berjuang untuk bangsanya diperlakukan seperti ini,” tutup Tachmid. [nss]

491 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *