APBMI Sesalkan PBM Dijadikan “Kambing Hitam” Dwelling Time di Medan

Masalah dwelling time itu pokok persoalannya ada di birokrasi karena menyangkut sistem dan clearance. Perusahaan bongkar muat hanya menurunkan dan menaikkan barang dari dan ke kapal

MARINDO–Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPP APBMI) menyesalkan adanya penangkapan oleh Polda Sumatera Utara  terhadap salah seorang pengusaha bongkar muat di Pelabuhan Belawan dengan tuduhan menghambat dwelling time, lantaran yang bersangkutan meminta uang muka 75 persen dari tariff yang disepakati kepada pemilik barang.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum DPP APBMI Sodik Harjono yang didampingi Sekjen Capt. Oggy Hargiyanto dalam acara jumpa pers di kantornya kamis petang 6 Oktober, menyikapi adanya penangkapan pengusaha bongkar muat di Medan Herbin Marpaung sebagai anggotanya pada 3 Oktober 2016 lalu. Menurut sumber yang didapat DPP APBMI, Herbin ditangkap setelah menerima uang muka tambahan yang diserahkan dari pihak pemilik barang.

“Hasil monitoring kami, sepertinya ini telah terjadi aksi salah kaprah. Perusahaan bongkar muat (PBM) meminta uang muka untuk membayar buruh dan ini sudah menjadi kelaziman bisnis kepelabuhanan ditangkap polisi dengan tuduhan menghambat dwelling time,” kata Sodik Harjono.

Sekjen DPP APBMI Capt. Oggy Hargiyanto menambahkan, terjadi salah kaprah jika  PBM dijadikan “kambing hitam” (sebagai biang masalah-red) untuk masalah lamanya dwelling time di pelabuhan.

“Harus dipahami, terutama aparat dan pemerintah bahwa masalah dwelling time itu pokok persoalannya ada di birokrasi karena menyangkut sistem dan clearance. Perusahaan bongkar muat hanya menurunkan dan menaikkan barang dari dan ke kapal, dan rata-rata kami telah melebihi standar yang ditetapkan dalam MT/H (metric ton per hour). Setelah barang turun dari kapal, maka di situlah proses yang perlu menjadi perhatian, karena untuk mendapatkan ketetapan barang boleh keluar harus melalui sejumlah birokrasi,” ujar Oggy.

Kronologis

Menurut Capt. Oggy Hargiyanto yang bersumber dari salah seorang anggotanya di Belawan Medan, komoditas bahan bangunan berupa batu split yang akan dibongkar oleh perusahaan Herbin Marpaung itu,  sebelumnya melakukan bongkar muat di dermaga khsusus  Lantamal. Oleh Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Pelabuhan Belawan, ditetapkan untuk dialihkan kegiatan bongkar muat ke dermaga umum, sebagai mana mestinya sesuai ketentuan. Selanjutnya, proses bongkar muat di dermaga umum itu lelang dimenangkan oleh Herbin Marpaung.

Sebelum membongkar, Herbin Marpaung meminta uang muka pembayaran bongkar muat utuk ampragh buruh sebesar 75 persen. Pihak pemilik barang hanya menyanggupi bayar 40 persen. Namun Herbin Marpaung tetap meminta 75 persen. Akhirnya pihak pemilik barang datang membawa uang untuk melengkapi 75 persen seperti yang diminta oleh Herbin Marpaung, namun begitu uang telah diterima langsung dia ditangkap dengan tuduhan menghambat dwelling time. “Jadi kalau memang begitu kejadiannya, maka ini sudah salah kaprah menterjemahkan masalah dwelling time. Jadi kami meminta agar PBM tidak dijadikan kambing hitam dalam masalah dwelling time.***HB

194 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *