KKP Serahkan 30 Dokumen Izin Kapal Nelayan Muara Angke

Gerai perizinan merupakan salah satu bentuk dari pengampunan terhadap kapal-kapal markdown atau bisa juga disebut markdown amnesty (MA).

MARINDO-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup gerai perizinan usaha penangkapan ikan di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, dengan menyerahkan sebanyak 30 dokumen kapal berupa SIUP/SIPI/SIKPI kepada perwakilan pemilik kapal di Aula Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jumat (7/10). Gerai perizinan di Muara Angke dibuka pada 3 Oktober lalu dan telah mengukur ulang sekitar 200 kapal.

“Kami ingin menyampaikan, khusus di Muara Angke, kapal yang sudah diukur ulang yaitu sebanyak 200 kapal. Sementara yang sudah diproses sekitar 30 kapal,” ujar Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Saifuddin.

Pengukuran ulang dilakukan sebagai upaya pembenahan pemanfaatan sumberdaya daya alam sektor kelautan dan perikanan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai, permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang menjadi persoalan bertahun-tahun adalah minimnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini disebabkan adanya mark down ukuran kapal perikanan.

Saifuddin menjelaskan, kapal seharusnya memiliki ukuran lebih dari 30 Grose Tonage (GT), namun dikecilkan menjadi di bawah 30 GT. Akibatnya, tidak ada PNBP yang masuk ke negara.

Sesuai aturan, apabila kapal berukuran di atas 30 GT maka perizinannya diterbitkan pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan penyetoran PNBP ke negara. Namun, apabila ukuran kapal kurang dari 30 GT maka kapal tersebut berizin provinsi dan menjadi retribusi daerah.

Untuk itu, KKP dengan menggandeng Kementerian Perhubungan telah proaktif melaksanakan pengukuran ulang kapal perikanan di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini KKP telah menerbitkan 443 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal-kapal yang telah diukur ulang dan mengalami markdown. Gerai ini juga merupakan salah satu bentuk dari pengampunan terhadap kapal-kapal markdown tersebut atau bisa juga disebut markdown amnesty (MA).

Saifuddin juga menekankan bahwa gerai perizinan merupakan kesempatan emas bagi para pemilik kapal/nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap untuk mengikuti markdown amnesty agar kapal perikanan aman melaut dan nelayan sejahtera tanpa merasa was-was.

“Soal izin, mari kita ukur kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga ini adalah awal yg baik khususnya di bidang perikanan,” ungkap Saifuddin.

Sejalan dengan Saifuddin, Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan, Darjamuni juga mengimbau para pemilik kapal untuk mengikuti kebijakan KKP agar semua berjalan dengan baik.

“Bapak dan ibu harus mematuhi aturan. Kalau tidak, kita akan bermain hukum nanti. Saya menghimbau mari kita ikuti kebijakan dari KKP ini secara baik. Kami berusaha agar semua dapat tertib administrasi,” ujar Darjamuni.

Pada Gerai Perizinan Muara Angke, telah diterbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 76 Izin, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 43 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 31 kapal. Hasil ini merupakan kerja sama yang baik antara KKP, Kemenhub, dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta.

Muara Angke memiliki lokasi strategis sebagai pelabuhan pendukung Pelabuhan Muara Baru yang rencananya akan dibangun sebagai National Fisheries Center dan berskala internasional. Tentunya pelaksanaan gerai ini akan menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya hal tersebut. [nss]

252 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *