KKP Tawarkan Kredit Alat Tangkap Pengganti Cantrang

Bagi para pemilik kapal cantrang yang ingin mengganti dengan alat tangkap lain, KKP menyiapkan posko setiap hari kerja di kantor perizinan di KKP.

 

MARINDO-Terbitnya Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) sudah tidak bisa ditawar lagi. Nelayan yang selama ini menggunakan alat tangkap tersebut harus segera menggantinya hingga akhir tahun 2016.

Namun untuk mempermudah regulasi terkait penggantian alat tangkap cantrang dengan alat tangkap ramah lingkungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan solusi dengan memberikan kredit perbankan bagi nelayan yang akan membeli alat tangkap lain pengganti cantrang.

“Kami tawarkan kemudahan kredit perbankan bagi para nelayan yang ingin membeli alat tangkap baru menggantikan cantrang yang selama ini digunakan mereka. Kami akan mempertemukan nelayan dengan pihak perbankan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepada wartwan, Rabu (5/10).

Menurut Susi, besaran bantuan kredit tersebut minimal Rp 200 juta sampai kecukupan kebutuhannya alat tangkap. Susi juga memastikan fasilitas kredit ini mudah diakses oleh para nelayan.

Untuk itu, KKP akan membuka posko pelayanan di kantor pusat KKP yang buka setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB. “Mohon kepada para pemilik kapal cantrang yang ingin mengganti cantrang, saya siapkan posko setiap hari kerja di kantor perizinan di KKP,” jelasnya.

Langkah berikutnya, KKP akan memfasilitasi kredit kepada para nelayan untuk melakukan peminjaman kepada bank, yang juga akan merestrukturisasi hutang nelayan yang telah jatuh tempo dan dapat melakukan peminjaman kembali. “Bahkan kalau yang punya hutang lama, perbankan akan merestrukturisasi sampai 2 tahun dan diberi hutang baru,” tambahnya.

Hingga saat ini telah ada dua bank yang menjalin kerjasama dengan KKP terkait program fasilitas pembiayaan ini, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Susi berharap nelayan untuk segera memanfaatkan pinjaman kredit ini. Sebab ia optimis dengan bertambahnya ikan di mana-mana, makin baik pengelolaan perikanan, ikan makin banyak, sehingga yang diuntungkan nelayan-nelayan pemilik kapal itu sendiri.

Baru wacana

Sementara itu Koordinator Front Nelayan Bersatu (FNB) Bambang Wicaksana mengatakan, rencana pemberian bantuan ini sudah lama didengungkan KKP, tapi tidak pernah diwujudkan di lapangan. Bahkan pihak bank terkait malah kebingungan ketika ditanyakan. Artinya, program ini baru menjadi wacana.

“Permasalahannya adalah pemaksaan aturan tanpa waktu jeda yg mencukupi. Praktis begitu diundangkan, kegiatan bekerja nelayan cantrang telah terganggu dengan adanya tindakan gakum di laut oleh kamla seperti adanya operasi penangkapan, penahanan dan peradilan, dan tidak dikeluarkannya ijin beroperasi, dan keharusan ukur ulang,” beber Bambang.

Secara de jure, lanjut Bambang, nelayan memang diberi waktu transisi, tapi secara de facto sudah sulit bekerja. Akibatnya, penghasilan menurun dan kewajiban pembayaran bank terganggu.

“Jadi bagaimana menyelesaikan hutang bank yang lama masih menjadi masalah, sudah harus berpikir untuk cari modal baru untuk beralih alat tangkap yang tidak hanya sekedar ganti alat tangkap tapi juga harus memodifikasi kapal berikut peralatan pendukung yang ada yang keseluruhannya bisa mencapai jumlah sampai milyaran rupiah. Sementara jumlah yang ditawarkan Bu Susi sangat tidak memadai dengan kebutuhan yang diperlukan,” terang Bambang. [nss]

 

387 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *