Pemilik Kapal dan Oknum Pejabat Daerah Terlibat Pemalsuan KTP Nelayan Asing

Susi menghimbau kepada nelayan yang memiliki KTP palsu segera menyerahkan diri untuk dideportasi ke negara asal (Filipina).

MARINDO–Kepolisian Daerah Sulawesi Utara telah menetapkan tersangka pemalsuan KTP atas nama DL sebagai pemilik KM D’VON dan KM Triple D-00 serta NCY sebagai pejabat Pemerintah Kota Bitung yang menerbitkan KTP Indonesia kepada WNA Filipina.

DL juga ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan yang ditangani oleh Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung.

Tersangka DL disangka melanggar pasal 93 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 50.000.000 dan/atau pasal 263 ayat (1)KUHP dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

“Saya selaku Komandan Satgas 115 menghimbau pejabat dan pengusaha yang melalukan membantu proses pembuatan KTP palsu agar segera menyerahkam diri,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di GMB IV, Rabu (12/10).

Susi juga menghimbau kepada nelayan yang memiliki KTP palsu segera menyerahkan diri untuk dideportasi ke negara asal (Filipina).

Penggunaan KTP Indonesia oleh WN Filipina dalam kegiatan illegal fishing di Indonesia merupakan modus yang tergolong baru pasca giatnya pemerintah Indonesia dalam melarang penggunaan ABK asing pada kapal perikanan sesuai amanat UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Dilindungi oknum pejabat

Kasus ini berawal dari penangkapan terhadap 8 kapal ikan ilegal yang melakukan penangkapan ikan di Laut Sulawesi bagian utara, pada 22-26 september 2016, oleh kapal pengawas prokanan PSDKP Hiu Maban Tutul 401 dan Hi Macan 306.

Berdasarkan hasil penyidikan tindak pidana perikanan, PPNS Pangkalan PSDKP Bitung, menemukan dugaan tindak pidana lain, yakni dari 8 kapal yang ditangkap, terdapat 2 kapal berbendera Indonesia menggunakan ABK berkebangsaan Filipina, namun memiliki KTP Indonesia yang diduga palsu.

Pemalsuan KTP itu ialah, pertama, 11 ABK KM D’VON menggunakan KTP elektronik yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Bitung. Kedua, 10 ABK KM Triple D-00 menggunakan KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bolaang Mongondow Timur dan 1 ABK menggunakan KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Sorong.

Untuk menindaklanjuti hasil penyidikan di atas, Satgas 115 dan Pangkalan PSDKP Bitung melakukan pendalaman fakta dan ditemukan bahwa para ABK tersebut mengaku sebagai WN Filipina dan berasal dari Saeg Calumpang, General Santos, Filipina.

Selanjutnya Satgas 115 dan Pangkalan PSDKP Bitung bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, melakukan penyidikan bersama. Pangkalan PSDKP Bitung menyidik tindak pidana perikanan, sementara Satgas 115 dari unsur Pol Air dan Polda Sulut menyidik tindak pidana pemalsuan KTP Indonesia.

Selaku komandan Satgas 115, Menteri Susi meminta penyidik kepolisian untuk terus bekerja sama dalam mengembanngkan kasus ini, menangkap siapa pun yang terlibat terutama pelaku usaha perikanan ilegal yang menggunakan ABK asing, pemilik kapal, dan petugas pemerintahan catatan sipil, jika memang terlibat.

“Saya juga meminta instansi lain khususnya Pemda untuk mendukung pemerintah dalam perang melawan kejahatan perikanan,” katanya.

Menurut Susi, pemalsuan KTP oleh nelayan-nelaayan Filipina sudah berlangsung lama. Nelayan-nelayan ber-KTP palsu itu beroperasi di wilayah perairan Suaweis Utara, Maluku tara dan Papua bagian utara. “Mereka dilindungi oleh oknum pejabat daerah. Mereka yang diduga ber-KTP palsu ini sudah ditangkap sekitar 300 orang dan sekarang di tempat penampungan di Bitung,” katanya.

Staf Ahli Kaplori yang juga Staf Ahli Satgas 115, Brigjen (Pol) A. Kamil Razak berjanji akan segera menindak siapa pun yang terlibat di sana, baik pemilik kapal maupun oknum pejabat daerah. “Kami tentunya akan terus melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk menindak kasus ini,” katanya saat mendampingi konfres tersebut.

Sebagai informasi, saat ini General Santos sebagai salah satu pelabuhan perikanan terbesar di kawasam Asia Pasifik mengalami kemunduran akibat giatnya Indonesia dalam memberantas illegal fishing. Menurut keterangan ABK yang diwawancarai Satgas 115 lebih dari 50 persen perusahaan perikanan yang beroperasi di General Santos, sebagai eksportir utama produk perikanan ke kawasan Eropa dan Amerika, telah tutup dan tidak beroperasi lagi. [nss]

211 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *