Dinilai Salah Sasaran Kasus Dwelling Time, Herbin P. Marpaung Ajukan Praperadilan

Melalui tim pengacara, pihak Herbin P. Marpaung resmi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan atas penetapan dirinya sebagai tersangka, pemerasan, padahal menurutnya itu bukan pemerasan tapi murni bisnis dan yang dilakukan adalah meminta uang muka dari tariff yang telah disepakati untuk melakukan bongkar muat batu split.

MARINDO— Dialihkannya kasus Herbin P Marpaung di Pelabuhan Belawan Medan dari semula oleh Direktorat Kriminal Khusus ke Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menandakan bahwa  yang bersangkutan (Herbin P. Marpaung) tidak ada kaitannya dengan  masalah  penghambatan dwelling time di pelabuhan sebagaimana yang diekspos sejumlah media.

Sebagaimana diberitakan, penangkapan Herbin P. Marpaung pada 3 Oktober 2016 lalu dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus karena dicurigai terkait dengan masalah dwelling time di pelabuhan Belawan. Namun setelah diperiksa dengan intens tidak ditemukan indikasi ke criminal khusus dan akhirnya dialihkan ke kriminal umum.

Hal itu ditegaskan oleh Bendahara DPW APBMI Sumut, Salomo Nababan  saat rapat konsultasi dengan Pengurus DPP APBMI di Jakarta beberapa waktu lalu (14/10). Saat itu DPP APBMI menggelar rapat pleno yang dihadiri sejumlah DPW dan DPC untuk menyikapi masalah yang tengah dihadapi oleh pengusaha PBM Herbin P. Marpaung yang juga Ketua DPW Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara.

“Jadi kalau dikaitkan dengan masalah dwelling time, maka ini salah sasaran atau salah tangkap, Kami murni bisnis, bukan lain-lain yang disebut penyebab dwelling time,” kata Salomo Nababan,” kata Salomo.

Samolo yang sempat ditahan juga dalam kasus itu sebagai saksi dan akhirnya dilepas menambahkan, dalam kasus Herbin tersebut  terlihat tidak jelas arahnya dan seolah dipaksakan untuk mencari  tersangka dwelling time . Ia mencontohkan (indikasi dipaksakan) dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dirinya semula ditulis sebagai PNS (Pegawai Negeri SIpil) dan ia pun protes, namun sempat pihak pemeriksa tak mau mengganti  karena konon sudah disetting, akhirnya Salomo tetap ngotot tak mau tanda tangan jika status PNS tak diganti dengan swasta sebagaimana mestinya, barulah itu diganti.

Berawal dari hal di atas, melalui tim pengacara, pihak Herbin P. Marpaung resmi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan atas penetapan dirinya sebagai tersangka, pemerasan, padahal menurutnya itu bukan pemerasan tapi murni bisnis dan yang dilakukan adalah meminta uang muka dari tariff yang telah disepakati untuk melakukan bongkar muat batu split. Berkas pengajuan praperadilan sudah diterima Pengadilan terserbut dan akan memproses jadwal persidangan yang kemungkinan pada minggu-minggu akhir Bulan Oktober 2016 ini. (HBB)

218 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *