2.223 Kapal Ikan Telah Diukur Ulang Ditjen Hubla Secara Gratis

Negara merugi dari segi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena kecenderungan pemilik kapal mengecilkan ukuran kapalnya.

MARINDO–Salah satu tindak lanjut dari kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan adalah verifkasi dan pengukuran ulang kapal-kapal perikanan yang diduga melakukan mark down atau pengecilan ukuran kapal.

“Verifikasi atau pengukuran ulang kapal perikanan dilakukan bukan dalam rangka penegakan hukum saja, tetapi sebagai upaya memberi kemudahan kepada pemilik kapal dalam pengurusan dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono.

Pernyataan Tonny tersebut menanggapi informasi adanya para pengusaha ikan di Pelabuhan Juwana-Pati, Jawa Tengah, yang menolak kapalnya dilakukan pengukuran ulang.

Terkait dengan pengukuran ulang tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub, menerbitkan Surat Edaran Nomor UM.003/47/16/ DJPL-15 tanggal 10 Juli 2015 tentang Verifikasi atau Pengukuran Ulang Terhadap Kapal Penangkap Ikan. “Adanya kapal-kapal yang Gross Tonase GT kapal tertulis di surat ukur berbeda dengan fisik kapal, yang mendorong kami melakukan kebijakan ini,” ujar Tonny.

Tonny membantah jika para pengusaha kapal penangkap ikan menyebutkan bahwa verifikasi atau pengukuran ulang kapal penangkap ikan telah mempersulit para pengusaha kapal penangkap ikan yang harus menyesuaikan wilayah penangkapan perikanan sesuai Zona Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP) sebagai akibat terjadinya perubahan tonase kapal setelah dilakukan pengukuran ulang,

“Verifikasi ini dilakukan dalam rangka pelayanan jasa transportasi laut yang bersih, cepat dan transparan yang tentunya hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi para pengusaha perikanan di Indonesia,” ungkapnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, justru dengan pengecilan ukuran kapal, negara merugi dari segi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pasalnya, dengan pengecilan ukuran, maka secara otomatis izin-izinnya seperti SIUP dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dikeluarkan dari Pemerintah Daerah. Paadahal kapal-kapal di atas 30 GT maka izin diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ukuran ulang gratis

Tonny juga menepis keraguan para pemilik kapal perikanan atau nelayan bahwa pengurusan verifikasi atau pengukuran kapal perikanan sangat sulit dan menyusahkan serta berbiaya tinggi yang memberatkan para pemilik kapal perikanan tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM 003/73/8/DJPL-16 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Verifikasi atau Pengukuran Ulang terhadap Kapal Penangkap Ikan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi atau pengukuran ulang kapal penangkap ikan, jelas Tonny, pengukuran ulang kapal ikan tidak dipungut biaya.

“Adapun penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dokumen kapal yang diterbitkan kembali berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi atau pengukuran ulang kapal penangkap ikan dikenakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan,” tegas Tonny.

Ditjen Perhubungan Laut juga memberikan kemudahan bagi pemilik kapal untuk proses pengukuran kapal, pengurusan dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang yang semuanya dapat diselesaikan di lokasi pengukuran kapal agar kapal tetap bisa beroperasi.

Hingga bulan Oktober 2016 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan telah melakuan verifikasi atau pengukuran kapal penangkap ikan sebanyak 2.223 kapal dengan berbagai ukuran Gross Tonnage (GT) dari total 15.800 unit kapal penangkap ikan yang tersebar pada 169 UPT pelabuhan yang memiliki kode pengukuran kapal. [nss]

311 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *