Samsat Perikanan Tangkap Perpendek Rantai Perizinan

Kurang lebih dari lima hari, perizinan untuk Usaha Perikanan Tangkap (SIUP), Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Buku Kapal Perikanan (BKP) terbit dan langsung diserahkan ke pemohon izin.

MARINDO–Gerai Perizinan bagi kapal perikanan hasil ukur ulang terus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui ‘jemput bola’ di sentra-sentra perikanan. Hingga saat ini, secara nasional telah dilakukan yang kesembilan kalinya.

Di PPN Pengambengan, Benoa, Bali, yang didominasi kapal-kapal tuna berukuran di atas 30 GT, gerai perizinan telah berakhir pada 13 Oktober 2016. Gerai di Pulau Dewata itu telah menghasilkan penerbitan 50 SIUP, 43 SIPI/SIKPI, dan 51 BKP. Di Bali sendiri, gerai ini merupakan kali kedua dilakukan.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan KKP Ir. Saifuddin, MMA mengatakan, ke depan pelayanan model jemput bola seperti ini yang akan menjadi penggerak perizinan kapal perikanan.

“Ada kantor semacam Samsat di mana ada dua fungsi perizinan dari dua institusi berada di dalam satu atap,” ujar Saifuddin dalam keterangam persnya yang dikirimkan kepada Maritim Indonesia, Jumat (14/10).

Saifuddin menjelaskan, sesuai peraturan yang ada, maka kewenangan penerbitan surat ukur kapal perikanan dan grosse akta berada di Kementerian Perhubungan. Untuk itu, dalam jangka pendek yang dapat dilakukan KKP adalah berkoordinasi dengan Kemenhub dalam penempatan personil di Samsat tersebut.

“Contoh nyata dapat dilihat di gerai Bali kali ini, ada personil KKP dan ada personil Kemenhub,” lanjutnya.

Dengan gerai perizinan ini, lanjut Saifuddin, masyarakat tidak khawatir lagi adanya kelambatan proses dan pungli, karena semuanya akurat, tepat dan cepat.

Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa gerai Bali kali ini juga untuk mendorong produksi tuna di mana berdasarkan pertemuan ke 23rd Annual Meeting of Commission of Conversation Southern Bluefin Tuna (CCSBT) yang dilaksanakan di Taiwan padal 10 – 13 Oktober 2016, kuota tangkap Southern Blue Fin Tuna yang diberikan buat Indonesia meningkat dari 750 ton menjadi 1.023 ton.

Tanpa pungli

Gerai perizinan adalah bentuk nyata yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat luas bahwa perizinan kapal perikanan cepat, transparan, dan tanpa pungutan liar (pungli).

“Dalam jangka lebih kurang lima hari perizinan untuk Usaha Perikanan Tangkap (SIUP), Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Buku Kapal Perikanan (BKP) terbit dan langsung diserhakan ke pemohon izin,” ujar Saifuddin.

Pembayarannya pun sesuai dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jasa atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di KKP. Hal ini sesuai Selain itu, tndak lanjut pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pemanfaatan sumber daya alam sektor kelautan dan perikanan.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Ir. I Made Gunaja mengatakan, sebagai unsur pembina sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Bali, ia sangat mengapresiasi sekali apabila semakin banyak nelayan atau pemilik kapal yang memanfaatkan momen ini.

“Dapat dibayangkan pengurusan izin kapal perikanan yang melibatkan dua institusi yang berbeda berhasil dilaksanakan dalam waktu yang relative singkat,” katanya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, hingga bulan Oktober 2016, Ditjen Hubla telah melakukan verifikasi atau pengukuran kapal penangkap ikan sebanyak 2.223 kapal dengan berbagai ukuran Gross Tonnage (GT), dari total 15.800 unit kapal penangkap ikan yang tersebar pada 169 UPT pelabuhan yang memiliki kode pengukuran kapal.

“Kami memberikan kemudahan bagi pemilik kapal untuk proses pengukuran kapal, pengurusan dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang, yang semuanya dapat diselesaikan di lokasi pengukuran kapal agar kapal tetap bisa beroperasi,” ujar Dirjen Hubla Kemenhub Tonny Budiono. [nss].

Foto : Dok berita daerah.co.id

265 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *