Ini Dokumen Yang Wajib Berada di Atas Kapal Perikanan

Perlu sinergi pengawasan dan kesepahaman antar APH dalam melakukan pemeriksaan dokumen kapal perikanan, sehingga memberikan rasa aman bagi nelayan sekaligus memastikan tidak ada lagi IUU Fishing di Indonesia.

MARINDO–Sebagian nelayan sering diperlakukan tidak adil oleh Aparat Penegak Hukum (APH) saat berada di tengah laut. APH sering melakukan penangkapan terhadap pelaku usaha (nelayan) dengan alasan kurang lengkapnya dokumen yang harus dibawa saat menangkap ikan.

Padahal ibarat sebuah kendaraan di darat, tidak semua surat-surat harus dibawa saat berkendara. Misalnya BPKB. Cukup ada SIM dan STNK saja kendaraan itu sudah dibilang lengkap.

Di laut pun demikian. Yang perlu berada di atas kapal cukup Surat Izin Penangkapan Ikan atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIPI/SIKPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasional (SLO). SIUP dan lainnya tidak harus berada di atas kapal.

Belum adanya kesepahaman antara APH di laut membuat bingung para pelaku usaha (nelayan). Ujung-ujungnya nelayan atau pelaku usaha yang dirugikan. Padahal kapal mereka sudah dilengkapi dengan berbagai dokumen sebagai persyaratan melaut.

Nah, dalam rangka meningkatkan sinergitas pengawasan dalam pemeriksaan kapal perikanan di laut, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, menyelenggarakan koordinasi dan sinergi antara APH di laut dan instansi penerbit izin terkait kapal perikanan.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, KKP, Ir. Saifuddin, MMA mengatakan, kesepahaman antara instansi penerbit izin dan aparat penegak hukum diperlukan agar APH dapat memastikan secara cepat mana izin yang palsu dan mana yang asli.

“Selain itu, APH juga dapat memahami mana dokumen yang seharusnya berada di kapal perikanan, sehingga apabila tidak ada dokumen yang dipersyaratkan tidak akan menjadi masalah,” jelas Saifuddin dalam siaran persnya yang dikirimkan kepada Maritim Indonesia, Rabu (19/10).

Acara koodinasi dan sinergi antar APH yang diselenggarakan di Bali pada 19-20 Oktober 2016 ini bertujuan agar terjadi kesepahaman antar para APH dan instansi terkait lainnya saat melakukan upaya penegakan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

Para APH dan instansi terkait itu ialah TNI AL, Polair, KKP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi tentang dokumen perizinan kapal perikanan yang wajib berada di atas kapal.

Menurut Saifuddin, pemahaman yang sama tersebut sangat perlu untuk memberikan jaminan kepastian berusaha bagi nelayan kecil maupun pemilik kapal.

Hal tersebut juga untuk mendukung upaya-upaya kebijakan keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia dengan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan mewujudkan kedaulatan nelayan Indonesia di wilayahnya sendiri, aman melaut dengan hasil melimpah.

Pada kesempatan tersebut Panglima Komando RI Kawasan Timur TNI AL Laksamana Muda TNI Darwanto, S.H, M.A.P memberikan pembekalan kepada seluruh peserta mengenai mekanisme pemeriksaan dokumen kapal oleh TNI AL.

Demikian pula Komisaris Besar Widodo dari Direktorat Polair Mabes POLRI memberikan pemahaman tentang prosedur pemeriksaan kapal perikanan oleh POLAIR.

Hal yang sama juga ditegaskan sumber dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan yang menyatakan perlunya dokumen kapal yang perlu untuk dokumen kapal perikanan.

“Wakil dari organisasi nelayan maupun pemilik kapal pun ada, salah satunya dari Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), dan mereka mendukung sinergitas tersebut,” kata Saifuddin.

Acara tersebut dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Dalam sambutannya ia menyatakan, IUU Fishing merugikan negara hampir USD 20 juta per tahun. Untuk itu, perlu sinergi pengawasan dan kesepahaman bersama APH dalam melakukan pemeriksaan dokumen kapal perikanan untuk memberikan rasa aman bagi nelayan sekaligus memastikan tidak ada lagi IUU Fishing di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mendukung acara tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sektor Kelautan.[nss]

1,333 total views, 5 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *