Kerugian Capai Rp 3,4 Triliun Akibat Pelarangan Alat Tangkap Cantrang

Akibat pelarangan terhadap alat tangkap ikan cantrang membuat15 pabrik surimi tutup. Bahkan dampaknya hingga ke peternak itik, yang selama ini mendapatkan pasokan bahan baku ikan dari nelayan cantrang.

MARINDO–Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, telah mengakibatkan kerugian besar di sektor kelautan dan perikanan hingga mencapai Rp 3,5 triliun per tahun.

Berdasarkan kajian Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) di lima titik pesisir di Pulau Jawa, kerugian ekonomi akibat pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang mencapai Rp 1,9 triliun. Kerugian bertambah dengan potensi dampak sosial kehilangan 66.641 orang pekerja yang ditaksir senilai Rp 1,5 triliun. Jadi total kerugian ekonomi dan sosial mencapai Rp 3,4 triliun per tahun.

“Ini hanya untuk pelarangan alat tangkap cantrang saja, belum yang terdampak oleh kebijakan lainnya seperti moratorium, pelarangan transhipment, pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, dan pelarangan kapal angkut ikan hidup. Besar sekali kerugian di sektor kelautan dan perikanan akibat kebijakan Menteri KP ini,” ujar Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono pada refleksi 2 tahun kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Selasa (25/10).

Sekjen MPN Nimi Zulbainarni menambahkan, akibat pelarangan terhadap cantrang dan dogol juga telah berdampak di berbagai lini, misalnya tutupnya 15 pabrik surimi yang ada di Pulau Jawa. Terang saja, di Pantura Jawa, khususnya Jawa Tengah, alat tangkap ikan tersebut banyak digunakan oleh sebagian besar nelayan di sana.

“Selain pabrik surimi banyak usaha lain yang terdampak, misalnya pakan bagi peternak itik atau usaha tambak yang selama ini bahan bakunya dipasok dari ikan-ikan kecil hasil tangkapan dari cantrang dan dogol. Jadi dampaknya sangat luas sampai ke sana,” jelas Nimi.

Nimi juga mengkritisi kebijakan KKP yang akan mengganti alat tangkap cantrang dengan alat tangkap gillnet millennium. KKP menurut Nimi sejak lama akan menggandeng BRI dan BNI untuk mengganti alat tangkap bagi nelayan cantrang, tetapi kenyataannya di lapangan tidak pernah ada terwujud dan hanya sebatas wacana.

Rencana KKP hanya akan menganti alat tangkap cantrang bagi kapal-kapal di bawah 10 GT juga menjadi permasalahan tersendiri. Pasalnya, yang menggunakan alat tangkap tersebut tidak saja oleh nelayan di bawah 10 GT, tetapi nelayan di atas 10 GT pun banyak yang menggunakan alat tangkap cantrang.

“Ada sektar 4.000 unit kapal yang menggunakan alat cantrang dan 5.000 unit yang menggunakan dogol, mampu tidak KKP mengganti semua itu,” katanya.

Seperti diketahui, KKP telah memberikan batas waktu bagi pengguna alat tangkap cantrang untuk mengganti alat tangkanya hingga akhir tahun 2016. Menurut Plh. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Agus Suherman, dua bulan menjelang berakhirnya batas penggunaan alat tangkap ikan cantrang, KKP telah memberikan pendampingan untuk penggantian alat tangkap tersebut dengan alat tangkap ikan gillnet millennium.

“Untuk merealisasikan program ini, KKP melakukan pendampingan operasional penggantian alat tangkap tersebut kepada nelayan yang selama ini terbiasa menggunakan cantrang. Kegiatan pendampingan penggantian telah dilaksanakan pada 4-7 Oktober 2016. Lokasi pendampingan berada di Pelabuhan Pantai Morodemak, Kabupaten Demak, Jateng,” ujar Agus.

Agus juga menyatakan, kegiatan pendampingan telah dilakukan dari sosialisasi hingga ke tahap verifikasi nelayan. Anggota tim gabungan ada dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, BBPI (Balai Besar Penangkapan Ikan) Semarang, DKP Provinsi Jateng dan berbagai tokoh masyarakat.

Kegiatan pendampingan operasional, kata Agus, bertujuan agar bantuan yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu. “Selain itu, pemerintah ingin memastikan nelayan dapat mengoperasionalkan gillnet millennium secara efektif dan efisien, Daerah penangkapannya juga tepat,” tambah Agus.

Namun Koordinator Front Nelayan Bersatu (FNB) Bambang Wicaksana meminta agar KKP memberikan lagi tenggat waktu satu tahun ke depan. Pasalnya, selain nelayan belum siap, KKP juga belum optimal untuk memberikan solusi terkait permasalahan cantrang.

”Kami masih butuhkan waktu yang cukup lama untuk merealisasikan ini. Kami minta pemerintah mau memberi pengunduran waktu lagi sehingga permasalahan ini benar-benar dapat dituntaskan,” harap Bambang. [nss]

580 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *