Masyarakat Perikanan Nusantara Menilai Raport KKP Merah

Lambatnya reaksi terhadap Inpres No. 7 Tahun 2016, mengakibatkan industri perikanan semakin terpuruk. Hal ini memicu pelaku usaha untuk melakukan mogok beroperasi sehingga pengangguran meningkat.

MARINDO–Sebuah lembaga survei menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti menempati posisi pertama sebagai kementerian dengan kinerja terbaik pada Kabinet Kerja dalam dua tahun Pemerintah Jokowi-JK. Disusul kemudian Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.

Namun Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) menilai survei tersebut kurang objektif. Pasalnya, yang disurvei buakanlah masyarakat kelautan dan perikanan, tetapi masyarakat umum yang hanya melihat sisi ‘pencitraan’ dari seorang Menteri Susi dengan aksi penenggelaman kapalnya. Publik hanya menilai upaya tersebut sebagai upaya penegakan kedaulatan di laut, tidak melihat sisi ekonominya.

Ketua Umum MPN Ono Surono mengatakan, seandainya survei dilakukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan maka hasilnya akan berbeda. Hal ini terlihat dari kondisi perikanan saat ini yang kian terpuruk. Sejumlah industri perikanan di sejumlah daerah mengalami gulung tikar dan puluhan ribu pekerja di sektor ini kehilangan pekerjaan.

Terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tetang Industri Perikanan adalah salah satu indikasi di mana banyak hal yang terkait dengan industri perikanan yang harus dibenahi. Namun kenyataanya hingga saat ini, hingga dua bulan berjalan, Inpres tersebut tetap tidak terealisasi dengan kebijakan konkrit yang membawa arah percepatan industri perikanan.

“Lambatnya reaksi terhadap Inpres No 7 Tahun 2016 ini mengakibatkan industri perikanan semakin terpuruk. Hal ini memicu pelaku usaha untuk melakukan mogok beroperasi sehingga pengangguran meningkat dan pada akhirnya akan menurukan kontribusi perikanan terhadap perekonomian nasional,” kata Ono Surono pada refleksi 2 tahun kinerja KKP, di Jakarta, Selasa (27/10).

Tidak itu saja, akibat kebijakan Menteri Susi lainnya, seperti moratorium, membuat Indonesia banyak kehilangan dan kesempatan di kancah global dan regional. Sebagai anggota CCSBT, WCPFC, dan IOTC, misalnya, Indonesia tidak dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik atau malah membiarkan laut kosong dari aktivitas penangkapan ikan.

Padahal kapal eks asing yang selama ini dituduhkan KKP sebagai kapal asing, bukanlah kapal asing. Tetapi kapal buatan luar negeri yang dibeli oleh pelaku usaha dalam negeri dan berbendera Indonesia. Kapal tersebut tidaklah dikategorikan sebagai illegal fishing.

“KKP telah banyak merilis berhasil menyelamatkan kerugian Negara sekitar US$ 200 milyar atau sekitar 300 triliun dari praktek illegal fishing. Padahal dalam hitungan MPN jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan hanya sekitar 0,005 % atau tidak sampai Rp 1 triliun. Angka US$ 200 miliyar sebenarnya merupakan angka hitungan NOAA untuk seluruh perikanan dunia,” ungkap Ono.

Dua tahun stagnan

MPN juga mengungkapkan peningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana yang diklaim KKP sesungguhnya lebih kecil dari sebelum tahun 2014. Jika pun ada peningkatan angka karena lebih dikaitkan dengan peningkatan pajak yang dikenakan sebesar 10 kali lipat terhadap kapal 30 GT ke atas.

Realisasi per semester I tahun 2016 baru mencapai Rp 168,64 milyar dari target Rp 693 milyar (24,33%). Realisasi tahun 2015 sebsar Rp 77,48 milyar dari target Rp 578 milyar (13,40%). Bila dibandingkan realisasi PNBP pada era sebelum Susi menjabat, maka angka realisasi lebih besar. Tahun 2014, misalnya, sebesar Rp214 milyar dari target Rp250 milyar (85,6%). Tahun 2013 sebesar Rp 227,56 milyar dari target Rp 250 milyar (91,02%), tahun 2012 sebesar Rp 215,48 milyar dari target Rp 150 milyar (143,65%).

Begitu juga dengan pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) hingga mencapai 8,37% pada tahun 2015 di sub sektor perikanan tangkap cenderung stagnan dalam dua tahun terakhir di kisaran 4,08 %. Pertumbuhan PDB perikanan tersebut lebih banyak disumbang oleh pertumbuhan PDB perikanan budidaya yang rata-rata tumbuh 10,70% dibandingkan dengan pertumbuhan PDB perikanan tangkap yang rata-rata hanya tumbuh 4,08% pada kurun waktu 2010-2014.

“Hal ini membuktikan bahwa KKP belum bisa memperbaiki PDB sub sektor perikanan tangkap yang cenderung mengalami penurunan. Capaian ini masih di bawah standar nasional. Itu pun lebih banyak didominasi oleh budidaya rumput laut bukan perikanan tangkap. Jadi kalau MPN harus menilai, kinerja KKP dalam dua tahun ini berangka merah,” tegas Ono.

Pada dasarnya, menurut Ono, MPN mendukung sustainability development, tetapi pemerintah harus konsentrasi pada perbaikan industri perikanan ke depan. MPN mendukung penuh program Presiden memberantas IUU Fishing, tetapi juga dibarengi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan industri di sektor ini.

MPN sendiri merupakan konfederasi dari 7 organisasi yang bergerak di bidang perikanan. Organisasi yang didirikan pada 31 Mei 1996 ini mewadahi organisasi Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO), Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI), Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISIKANI), Perhimpunan Penyuluh Pertaniaan Indonesia (PERHIPTANI) Bidang Perikanan, Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI), BUMN Bidang Perikanan dan Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI). [nss]

282 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *