KKP Terbitkan 223 Dokumen Izin Kapal Nelayan Rembang

Kendala yang dihadapi dalam gerai perizinan adalah masih diizinkannya kapal-kapal melaut, meskipun kapal tersebut sudah dilakukan ukur ulang.

MARINDO–Gerai perizinan hasil ukur ulang kapal perikanan yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan secara nasional telah memasuki yang ke-22 kalinya. Salah satu lokasi gerai perizinan itu adalah di Pelabuhan Perikkanan Pantai (PPP) Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah. Untuk gerai di sana, KKP telah menerbitkan sebanyak 223 dokumen izin kapal perikanan.

Dokumen yang diterbitkan pada gerai perizinan di PPP Tasikagung, Rembang, itu ialah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 58 izin, Dokumen Cek Fisik Kapal 64 izin, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 55 kapal, dan Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 46 kapal.

“Hasil ini merupakan kerjasama yang baik antara KKP, Kemenhub dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan kesempatan emas buat para pemilik kapal, nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap untuk mengikuti markdown amnesty (MA) agar kapal perikanan melaut dengan aman tanpa was-was,” ujar Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Ir. Saifuddin, MMA, di sela penyerahan dokumen izin kapal perikanan di PPP Tasikagung, Rembang, Jateng, Jumat (28/10).

Menurut Saifuddin, pengukuran ulang dilakukan sebagai upaya pembenahan pemanfaatan sumberdaya alam sektor kelautan dan perikanan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menengarai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. KPK mensinyalir minimnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ini karena adanya mark down ukuran kapal perikanan. Kapal seharusnya memiliki ukuran lebih dari 30 Grosse Tonnage (GT), namun dikecilkan menjadi dibawah 30 GT. Akibatnya tidak ada PNBP yang masuk ke negara.

Padahal sesuai aturan, apabila kapal berukuran di atas 30 GT maka perizinannya diterbitkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan penyetoran PNBP ke Negara. Jika ukuran kapal kurang dari 30 GT maka kapal tersebut berizin provinsi dan menjadi retribusi daerah.

Kementerian Perhubungan, lanjut Saifuddin, telah proaktif melaksanakan pengukuran ulang kapal perikanan di seluruh Indonesia. Hingga saat ini KKP telah menerbitkan 457 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal-kapal yang telah diukur ulang dan mengalami mark down.

Saifuddin menjelaskan, kendala yang dihadapi dalam gerai perizinan ini adalah masih diizinkannya kapal-kapal melaut, meskipun kapal tersebut sudah dilakukan ukur ulang. “Seharusnya tidak diperbolehkan sebelum mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai ukuran yang baru, apalagi bila sudah mencapai 3 bulan pasca pengukuran ulang, kecuali kapal sedang beroperasi,” katanya.

Di PPP Tasikagung, Rembang, terdapat kurang lebih 200 kapal perikanan yang telah diukur ulang oleh Kementerian Perhubungan. Pelabuhan ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

“PPP Tasikagung-Rembang memiliki lokasi strategis sebagai pelabuhan pendukung di wilayah Jawa Tengah, yang rencananya akan dibangun sebagai sentra nelayan di wilayah Jawa Tengah sebagai upaya memajukan ekonomi wilayah Rembang,” terang Saifuddin.

Gerai kali ini mendapat dukungan penuh dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pada pelaksanaan gerai perizinan ini, turut serta dan dipantau oleh Tim Kemenko Maritim dan Tim dari KPK. [nss]

353 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *