Pajak Perikanan Rendah, MPN Minta Pemerintah Tinjau Kebijkan KKP

MPN berharap Menteri Keuangan bisa melakukan pendalaman terhadap wajib pajak dan calon wajib pajak pada sektor perikanan.

MARINDO–Predikat kementerian terbaik yang diberikan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus disoroti berbagai pihak. Setelah Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) memberikan ‘raport merah’, kini Kemeterian Kauangan mempertanyakan penerimaan pajak pada sektor perikanan yamg masih rendah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meragukan kepatuhan pembayaran pajak perusahaan pada sektor perikanan. Pasalnya, penerimaan pajak dari sektor ini masih sangat minim, padahal produksi perikanan melimpah.

Menanggapi statemen Menkeu, MPN mendukung untuk mengungkap permasalahan agar lebih jelas. Menurut Ketua Umum MPN Ono Surono, billa disebutkan pajak dari sektor perikanan sangat rendah, maka sudah saatnya permasalahnya dibuka sejelas-jelasnya.

“Apa yang menyebabkan sektor pajak perikanan sangat rendah. Apakah masih ada pelaku usaha perikanan yang belum punya NPWP, atau ada faktor lain,” ujar Ono Surono, di kantornya, Kamis (27/10).

Menurut Ono, baru sekitar 11% dari 252 Juta atau hanya 27 Juta penduduk Indonesia yang sudah mempunyai NPWP. Sehingga masalah NPWP ini bukan masalah di sektor perikanan saja tetapi hampir di seluruh sektor usaha.

Kemiskinan rumah tangga perikanan pun masih menempati posisi yang tertinggi karena 97 persen Perikanan Tangkap masih didominasi nelayan kecil. Pembudidaya Ikan dan petambak garam pun bernasib sama.

“Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) tahun 2015 rata-rata diangka 99 point sehingga dapat dikatakan pembudidaya Ikan tersebut merugi,” lanjutnya seraya menambahkan masalah petambak garampun hampir sama.

Anggota DPR RI Komisi IV itu menjabarkan, belum lagi masalah-masalah kebijakan yang dibuat Kementerian Kelautan dan Perikanan yang cenderung mematikan dunia usaha perikanan dan menambah penganguran. Seperti Moratorium Kapal yang mengakibatkan 1.132 Kapal tidak beroperasi dan 35 ribu orang mengganggu.

Masalah laiin, pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan yang mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan, di Kabupaten Tabanan, Bali saja produksi Lobster mencapai 1,2 Milyar per-bulan tetapi setelah ada kebijakan pelarangan hanya 80 juta per-bulan.

Untuk ekspor Ikan kerapu hidup hasil budidaya pun sama. Akibat dibatasinya akses kapal buyers dari Hong-Kong dari semula diperbolehkan bebas berbelanja ke 36 kawasan budidaya menjadi hanya 12 titik saja maka ekspor merosot drastis dari yang semula bisa menjual 4500 Ton per Tahun menjadi hanya 900 Ton saja,” Bebernya.

Untuk itu, MPN berharap Menteri Keuangan bisa melakukan pendalaman terhadap wajib pajak dan calon wajib pajak pada sektor perikanan. Hal ini sebagai upaya untuk peningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, sekaligus bisa menjadi entry point untuk mengurai masalah usaha pada sektor perikanan.

Menurut Wayan Sudja, Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo), akibat aturan pembatasan Kapal angkut ke Hongkong membuat negara kehilangan devisa sebesar US$ 54 juta per tahun dan 100.000 kepala keluarga pembudidaya kehilangan penghasilan. “Lebih dari 75 persen UMKM budidaya ikan kerapu Mati,” jelas Wajan.

Dia juga mengatakan perpanjang perizinan Kapal 30 GT ke atas yang lamanya bisa mencapai 3-9 bulan. Padahal sebelumnya 14 hari selesai. “Kalau penerimaan pajak sektor kelautan rendah itu menjadi bukti kalau KKP salah urus,” pungkasnya. [nss]

164 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *