Proses ‘Due Dilligence’ Tidak Persulit Pelaku Usaha Perikanan

Tiap proses penerbitan izin baru harus dilakukan investigasi dan pendalaman informasi terkait permodalan dan kemampuan finansial pelaku usaha.

MARINDO–Jika perpanjangan izin SIPI dan SIKPI diawali melalui proses pengukuran ulang kapal, maka untuk penerbitan izin baru (SIUP, SIPI dan SIKPI) harus melalui proses ‘due dilligence’. Proses pelaksanaannya adalah wawancara terhadap pelaku usaha terkait pengecekan dokumen kapal, pemeriksaan fisik kapal dan penelusuran dokumen.

Namun meskipun harus melalui ‘due dilligence’, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memastikan setiap permohonan baru berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) tidak akan mempersulit pelaku usaha. Sebab pada dasarnya proses ‘due dilligence’ merupakan upaya penatakelolaan perikanan tangkap yang terukur dan akurat.

“Saya ingin pelaku usaha taat pada peraturan. Due dilligence diterapkan tidak untuk mempersulit pelaku usaha dan proses ini bebas dari unsur asing. Jadi, jangan berpikir proses ini merupakan upaya kami untuk menunda-nunda proses penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI baru,” ujar Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan KKP Saifuddin saat acara penyerahan SIPI/SIKPI kepada pelaku usaha di Jakarta, Rabu (2/11).

‘Due dilligence’ merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Proses ini dilakukan oleh DJPT, Satgas 115, dan Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak), di mana tiap proses penerbitan izin baru harus dilakukan investigasi dan pendalaman informasi terkait permodalan dan kemampuan finansial pelaku usaha.

Menurut Saifuddin, mekanisme dan SOP (standar operasional prosedur) ‘due dilligence’ disusun dan ditetapkan oleh Satgas 115 IUUF (Illegal Unregulated Unreported Fishing). Pelaksanaannya sendiri telah dilakukan pada tahap III, yang berlangsung antara bulan Agustus sampai Nopember. Hingga Nopember sudah ada 69 izin baru yang dikeluarkan oleh KKP.

“Selama pelaksanaan due dilligence tahap I, II dan II telah diterbitkan 69 izin untuk penerbitan SIUP, SIPI dan SIKIPI,” jelas Saifuddin.

Sementara aspek utama dari ‘due dilligence’ adalah terkait asal-usul permodalan pemohon izin dalam menjalankan usaha perikanan tangkap, pengetahuan dan pengalaman permohonan izin terhadap pelaku usaha perikanan tangkap serta kemampuan finansial pemohon izin.

“Hasil kegiatan ini berupa rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI di mana penerbitan izin tersebut dapat disertai dengan syarat tangguh dan syarat batal,” katanya.

Sebagai catatan, kapal yang melakukan daftar baru adalah kapal-kapal dengan ukuran maksimum 100 GT dan minimum 30 GT dengan jumlah PHP (Pungutan Hasil Perikanan) sebagai PNBP bervariasi antara Rp 60 juta sampai Rp 80 juta per unitnya. Kapal-kapal tersebut pada kisaran bobot antara 30 GT hingga 100 GT. [nss]

180 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *