Penantian 3 Tahun, Pelindo II dan Pekerja Akhirnya Teken PKB

Dirut Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan bagi  perusahaan PKB  adalah sesuatu hal penting sebagai landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara manajemen dan pekerja.Dia juga minta kepada Direktur Personalia & Umum  Pelindo II agar setiap membuat kebijakan menyangkut ketenagakerjaan harus merujuk pada PKB yang telah diteken. “Baik manajemen mau pun serikat pekerja harus bisa menjalankan PKB secara profesional dan proporsional,” ujarnya.

MARINDO—Penantian pekerja Pelindo II (IPC) selama 3 tahun untuk bekerja di bawah garis PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dengan manajemen telah berakhir, menyusul ditantandanganinya naskah PKB pada Kamis, 10 November 2016.

PKB masa bhakti 2016 sampai 2018 itu diteken oleh Dirut PT Pelindo II Elvyn G Masassya dan Ketua DPP SPPI II (Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia-II) Nofal Hayyin, turut menyaksikan adalah  Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri.

Dirut Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan bagi  perusahaan PKB  adalah sesuatu hal penting sebagai landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara manajemen dan pekerja.Dia juga minta kepada Direktur Personalia & Umum  Pelindo II agar setiap membuat kebijakan menyangkut ketenagakerjaan harus merujuk pada PKB yang telah diteken. “Baik manajemen mau pun serikat pekerja harus bisa menjalankan PKB secara profesional dan proporsional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua SPPI II, Nofal Hayin mengapresiasi semua pihak manajemen dan pekerja atas penandatanganan PKB tersebut. Di sisi lain, ia  juga menyampaikan keresahan pekerja atas rencana pemerintah akan membentuk holding dari 15 perusahaan melibatkan Pelindo I sampai IV ditambah BUMN bidang pelayaran dan industry maritime (galangan). Karena banyak BUMN kemaritiman selain Pelindo kondisi keuangan kurang sehat, bahkan ada yang tidak sehat. Hal inilah yang mengkhawatirkan karena akan berdampak pada kesejahteraan pekerja dan jadi beban bagi perjalanan Pelindo.

Menaker M Hanif Dhakiri mengatakan SP sebagai instrumen penting dalam tatanan perusahaan harus mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara manajemen dan pekerja.

Ini dapat dicapai jika masing masing pihak memposisikan sebagai bagian penting dari perusahaan.”Sebaliknya kalau masing masing memposisikan diri sebagai lawan , hubungan industrial harmonis tidak akan terwujud,” kata Menaker.(HBB)

631 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *