GERAI PERIZINAN : KKP Terbitkan 112 Dokumen Kapal Nelayan Belawan

Pembayaran melalui sistem aplikasi online akan meminimalisir praktik pungli dalam pengurusan izin usaha perikanan.

MARINDO–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup gerai perizinan usaha penangkapan ikan di wilayah Gabion Belawan, Sumatera Utara, dengan menyerahkan sebanyak 112 dokumen kapal berupa BKP (Buku Kapal Perikanan), SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) kepada pemilik kapal. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Jumat (18/11).

Gerai perizinan yang dimulai pada tanggal 14 hingga 18 Nopember 2016 di Gabion Belawan, Sumatera Utara, itu merupakan gerai kali kedua terhadap kapal-kapal yang telah dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Perhubungan Laut.

“KKP proaktif menggandeng Kementerian Perhubungan melaksanakan pengukuran ulang kapal perikanan di seluruh Indonesia. Gerai ini merupakan salah satu bentuk dari pengampunan terhadap kapal-kapal ‘markdown’ atau bisa juga disebut markdown amnesty (MA),” ujar Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Saifuddin dalam rilisnya yang diterima Maritim Indonesia.

Menurut Saifuddin, gerai perizinan di Gabion Belawan merupakan kesempatan emas bagi para pemilik kapal atau nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap untuk mengikuti ‘markdown amnesty’, sehingga kapal perikanan aman melaut dan nelayan sejahtera tanpa merasa was-was.

Pelaksanaan gerai perizinan di 31 lokasi seluruh Indonesia, lanjut Saifuddin, dilakukan untuk mempermudah pelaku usaha memperoleh izin. Selain itu, untuk mewujudkan perikanan yang bertanggung jawab, kelestarian sumberdaya ikan dan keberlangsungan usaha perikanan tangkap.

“Dengan adanya gerai perizinan juga diharapkan tersedia data kapal perikanan di Indonesia secara akurat antara data pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya.

Hindari pungli

Pada kesempatan tersebut Saifuddin meyakinkan, dengan pembayaran melalui sistem aplikasi online akan meminimalisir praktik pungli dalam pengurusan izin usaha perikanan. Sosialisasi dan memberikan bimbingan mengenai tata cara pembayaran melalui sistem online akan mempermudah pelaku usaha ketika mengurus izin usaha perikanan.

Secara rinci, dari 112 dokukmen yang diterbitkan pada Gerai Perizinan di Gabion Belawan Sumatera Utara itu, ialah SIUP sebanyak 73 izin, SIPI/SIKPI sebanyak 19 izin, dan BKP sebanyak 20 kapal. Secara hasil, izin yang diurus lebih dominan pada pengurusan SIUP karena terjadi perubahan alokasi range GT dari hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh KSOP Perhubungan Laut.

Menurut Saifuddin, beberapa orang pemilik kapal mengharapkan untuk kegiatan gerai ke depan ada pelayanan juga dari KSOP/Perhubungan Laut secara kontinyu terkait hal-hal yang perlu dipertanyakan. “Mereka juga mengharapkan permohonan untuk dilakukan pengukuran ulang kepada KSOP terlalu lama menunggu, seperti yang terjadi sekarang. Jadi, ke depan untuk pengawasan di laut dapat lebih lebih terintegrasi dan terpadu,” kata Saifuddin.

Sebagai catatan, mekanisme gerai perizinan dilakukan dengan cara pelaksanaan on the spot antara KKP dengan Perhubungan Laut di lokasi gerai perizinan. Jenis izin yang diberikan adalah Buku Kapal Perikanan (BKP), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

[NSS]

557 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *