Pelabuhan Patimban Akan Terapkan Konsep ‘Hub and Spoke’

Konsep Hub and Spoke menjadi bentuk integrasi pelabuhan yang lazim digunakan untuk membentuk keteraturan pola distribusi barang melalui pelabuhan.

MARINDO–Peran dan fungsi Pelabuhan Patimban dalam ‘Konsep Hub and Spoke’ menjadi pembicaraan serius dalam sebuah diskusi yang digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, di Hotel Borobudur Jakarta pada 24 November 2016.

Dirjen Perhubungan Laut Tonny Budiono berharap melalui forum diskusi itu mendapatkan masukan dan tanggapan dalam rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, sehingga semua pihak yang terkait dapat menyamakan persepsi terkait peran dan fungsi pelabuhan tersebut.

Menurut Tonny, pemilihan lokasi Pelabuhan Patimban telah didasarkan pada hasil Studi Pra Feasibility Study (FS) dan FS tahun 2015. Lokasi ini dinilai paling layak ditinjau dari aspek transportasi, hukum dan kelembagaan, teknis, lingkungan, keselamatan pelayaran dan migas.

“Ke depan pelabuhan ini dapat memberikan alternatif akses laut terdekat dari kawasan sentra industri sekaligus melengkapi fungsi New Priok Port sebagai pelabuhan internasional. Untuk itu, dalam pembangunan pelabuhan memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan juga dukungan masyarakat sekitar agar proyek nasional ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Tonny.

Konsep Hub and Spoke menjadi bentuk integrasi pelabuhan yang lazim digunakan untuk membentuk keteraturan pola distribusi barang melalui pelabuhan. Sistem hub and spoke sangat penting untuk membantu menurunkan biaya logistik transportasi karena prinsip dasar dalam sistem pengangkutan yaitu penggunaan kapal besar yang lebih ekonomis dari sistem pengangkutan yang biasa dipergunakan dalam sistem multiple ports of call.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo yang mewakli Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi, dalam sambutannya mengatakan, pembangunan Pelabuhan Patimban dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 47 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional.

“Dalam Perpres terebut diatur bahwa penyelenggaraan Pelabuhan Patimban dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Namun dalam pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, nantinya dimungkinkan untuk bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,“ ujar Sugihardjo.

Sekjen Kemenhub menjelaskan, rencananya pembangunan Pelabuhan Patimban akan dibangun dalam 3 (tiga) tahap pembangunan, di mana tahapan konstruksi akan dimulai pada bulan Januari 2018, soft opening pada bulan Juli 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada tahun 2027 dengan kapasitas total mampu menampung kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS, dan kendaraan sebanyak 500.000 CBU.

“Untuk membangun pelabuhan ini membutuhkan total dana sekitar Rp. 43,22 Triliun, yang terdiri dari pembangunan tahap I (Phase 1) sebesar Rp. 17,63 Triliun, tahap I (Phase 2) sebesar 14,16 Triliun, tahap II sebesar Rp. 7,58 Trilliun dan tahap III sebesar Rp. 3,86 Triliun,” jelasnya.

Sementara untuk proporsi pembiayaan pembangunan Pelabuhan Patimban, lanjut Sesjen, berasal dari LOAN 71% untuk breakwater, pengerukan, reklamasi, dermaga dan seawall, trestle, dan Jalan Akses, kemudian 19% dari APBN untuk lahan kurang lebih 360 Ha dan pajak 10%, serta Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sebesar 10% untuk peralatan dan pengoperasian.

Tujuan Pembangunan Pelabuhan Patimban sendiri untuk menekan biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi ke outlet pelabuhan serta menekan penggunaan BBM dan meningkatkan utilisasi truk, memperkuat ketahanan ekonomi dan menyediakan backup outlet pelabuhan, menurunkan tingkat kemacetan di Ibukota dengan memindahkan sebagian trafik angkutan berat ke luar wilayah, serta menjamin keselamatan pelayaran dan area eksplorasi migas.

Hadir dalam disuse tersebut Direktur Kepelabuhanan, Mauritz H.M. Sibarani, serta menghadirkan narasumber perwakilan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), perwakilan akademisi dari Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), serta perwakilan dari asosiasi yaitu Asosiasi Forwarding dan Logistik Indonesia (ALFI/ILFA), dan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI). [NSS]

454 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *