Suprasetyo : Deregulasi Peraturan Penerbangan Untuk Tumbuhkan Dunia Usaha dan Investasi

Jenis perizinan yang dihapus adalah liesensi navigator penerbangan (flight navigator license) dan pencatatan penjaminan pesawat udara.

MARINDO–Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, melakukan deregulasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan. Deregulasi dilakukan terhadap peraturan yang selama ini membawa dampak negatif terhadap dunia usaha dan investasi penerbangan di Tanah Air.

Dirjem Perhubungan Udara, Kemenhub, Suprasetyo mengatakan, deregulasi juga untuk mereduksi peraturan yang mengakibatkan beban ekonomi, seperti pembiayaan yang tidak tentu jumlahnya, baik bagi operator maupun bagi pengguna jasa.

“Kita ingin memberikan kemudahan dan kelancaran kepada stakeholders dan swasta untuk ikut membangun infrastruktur dan sarana transportasi udara. Kita juga ingin melalukan deregulasi bagi perizinan bidang usaha yang otoritasnya bersifat sentralisasi dan birokrasi yang berbelit-belit,” ujar Suprasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/11).

Menurut Suprasetyo, ada 10 peraturan penerbangam yang dilakukan deregulasi. Antara lain 5 peraturan yang sudah ditetapakan dan 5 peraturan lain yang masih dalam proses.

Peraturan perundangan penerbangan yang sudah ditetapkan ialah, pertama, Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara Online.

Kedua, Peraturan Menteri Perhubungan No. 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah NKRI.

Ketiga, Peraturan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubngan Nomor 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga.

Keempat, Peraturan Menteri Perhubungan No. 99 Tahun 2016 tentang Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication) Indoneisi dengan Menggunakan Sistem (berbasis internet).

Kelima, Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 610 Tahun 2016 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan Masa Berlaku Kewenangan dan Penerbitan Perizinan di Bidang Perhubungan Udara.

Jumlah perizinan berdasarkan KP 17 Tahun 2015 sebanyak 99 perizinan, sedangkan pada KP 610 Tahun 2015 menjadi 97 perizinan. Jenis perizinan yang dihapus adalah liesensi navigator penerbangan (flight navigator license) dan pencatatan penjaminan pesawat udara.

Sementara deregulasi terhadap peraturan perundangan yang masih dalam proses penyempurnaan adalah pertama, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi.
Kedua, Peraturan Menteri Perhubungan No. 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara sebagaimana yang telah diubah dengan PM No. 187 Tahun 2015.

Ketiga, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Keempat, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos. Dan kelima, Peraturan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PM 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga.

Sampai saat ini peraturan perundangan di bidang penerbangan ada 92 Peraturan Menteri, 155 Peraturan Dirjen, 5 Instruksi Menteri, 1 Surat Edara Menteri, 6 Instruksi Dirjen, dan 16 Surat Edara Dirjen. [NSS]

505 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *