Kapal Yang Sudah Ukur Ulang, Diminta Segera Ajukan Permohonan Perizinan

Di hadapan para pelaku usaha perikanan di Muara Baru, Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan KKP, Saifuddin, menjamin pelaksanaan gerai dilakukan secara transparan dan bebas pungli.

MARINDO–Pelaksanaan gerai perizinan kapal penangkap ikan hasil pengukuran ulang terus dilakukan di sentra-sentra perikanan di seluruh Indonesia. Dari beberapa lokasi gerai, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, merupakan gerai yang paling tinggi prosentase pencapaiannya, yakni di atas 60 persen.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saifuddin mengungkapkan, PPS Nizam Zachman di Muara Baru sebagai salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia, menjadi salah satu lokasi prioritas pelaksanaan gerai perizinan. Pasalnya, kapal-kapal berukuran lebih dari 100 GT banyak berpangkalan di pelabuhan ini. Selain itu, PPS Nizam Zachan menjadi pintu terdekat eskpor perikanan melalui pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Untuk itu markdown amnesty menjadi pintu awal pendataan kapal-kapal perikanan sebelum PPS Nizam Zachman dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan bertaraf internasional atau direncanakan menjadi National Fisheries Center,” ujar Saifuddin.

Gerai perizinan kapal perikanan hasil pengukuran ulang di PPS Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, dilakukan untuk kali yang ketiga. Sebelumnya pernah dilakukan pada September dan Oktober 2016. Pada gerai yang dilangsungkan antara 21-25 Nopember 2016 ini, telah menghasilkan 86 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), 55 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), 2 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan 49 Buku Kapal Perikanan (BKP). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima dari hasil gerai yang ketiga di Muara Baru ini mencapai Rp 6,5 miliar.

Kepala PPS Nizam Zachman, Rahmat Irawan menerangkan, kapal perikanan di kolam pelabuhan perikanan Muara Baru ada pada kisaran 485 kapal yang telah melakukan ukur uang. Di pelabuhan ini memang yang paling banyak melakukan ukur ulang dan melakukan pengajuan permohonan izinnya. Namun jika ditotal secara keseluruhan, tentunya masih banyak kapal yang belum melakukan ukur ulang dan permohonan perizinan di pelabuhan perikanan terbesar di Asia Tenggara ini.

“Tentunya akan terus dilakukan pada fase-fase berikutnya, selama ada permintaan dari pelaku usaha. Gerai seperti ini diyakini sangat efektif karena antara pemerintah dengan pelaku usaha akan lebih berdekatan, sehingga dapat mempercepat pengurusan izin,” kata Rahmat Irawan.

Sebagai catatan, hingga bulan Oktober 2016 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan telah merilis dan melakukan verifikasi atau pengukuran kapal penangkap ikan sebanyak 2.223 kapal dengan berbagai ukuran gross tonnage (GT) dari total 15.800 unit kapal penangkap ikan yang tersebar pada 169 UPT pelabuhan yang memiliki kode pengukuran kapal. Sayang, saat Maritim Indonesia melakukan konfirmasi up date, belum didapat jawaban berapa rekapitulasi terbaru yang melakukan ukur ulang.

Sebelumnya Dirjen Perhubungan Laut Tonny Budiono mengatakan, Ditjen Perhubungan Laut akan memberikan kemudahan bagi pemilik kapal untuk proses pengukuran kapal, pengurusan dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang yang semuanya dapat diselesaikan di lokasi pengukuran kapal agar kapal tetap bisa beroperasi.

Tonny bahkan membantah jika para pengusaha kapal penangkap ikan menyebutkan bahwa verifikasi atau pengukuran ulang kapal penangkap ikan telah mempersulit para pengusaha kapal penangkap ikan yang harus menyesuaikan wilayah penangkapan perikanan sesuai Zona Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai akibat terjadinya perubahan tonase kapal setelah dilakukan pengukuran ulang.

“Verifikasi ini dilakukan dalam rangka pelayanan jasa transportasi laut yang bersih, cepat dan transparan yang tentunya hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi para pengusaha perikanan di Indonesia,” ungkapnya.

Bebas pungli

Secara nasional, kapal yang telah melakukan permohonan perizinan hasil pengukuran ulang diperkirakan baru mencapai 40 persen. Namun sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang, pelaksanaan gerai perizinan atas kapal hasil ukur ulang akan terus dilakukan hingga April 2018.

Saifuddin menyatakan, belum optimalnya permohonan izin baru bagi kapal-kapal yang sudah melakukan ukur ulang disebabkan karena masih banyak kapal yang masih melaut. Pada bulan Desember diyakini akan lebih banyak lagi kapal yang mengajukan permohonan perizinan hasil ukur ulang. KKP akan menyediakan 8 lokasi yang menjadi prioritas untuk dilakukan gerai

Direktur Saifuddin didampingi Kepala PPS Muara Baru Rahmat Irawan berpose bersama para pelaku usaha perikanan sesaat setelah penyerahan dokumen perizinan. (Foto dok Marindo)
Direktur Saifuddin didampingi Kepala PPS Muara Baru Rahmat Irawan berpose bersama para pelaku usaha perikanan sesaat setelah penyerahan dokumen perizinan. (Foto dok Marindo)

perizinan hingga 2016, antara lain di Manado, Batam, Belawan, Pati, Bali dan lainnya.

“Sudah waktunya bagi pemilik kapal dan nelayan segera memanfaatkan momentum ini. Salah satu poin pentingnya adalah pembenahan perizinan usaha penangkapan ikan merupakan instrument pengendalian sumberdaya ikan,” jelas Saifuddin.

Di hadapan para pelaku usaha perikanan di Muara Baru, Saifuddin menjamin pelaksanaan gerai dilakukan secara transparan. Hal ini selaras dengan instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 Tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan.

“Kalau di lapangan terbukti ada yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, baik ada penambahan atau pengurangan, laporkan saja kepada kami dan akan kami akan tindak-lanjuti,” katanya.

Seperti diketahui, salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan selama bertahun-tahun adalah kurang maksimalnya PNBP di sektor ini. Hal ini disebabkan adanya ‘mark down’ ukuran kapal. Kapal seharusya memiliki ukuran lebih dari 30 GT, namun dikecilkan menjadi di bawah 30 GT.

Padahal sesuai aturan apabila kapal ukuran di atas 30 GT, maka perizinannya diterbitkan oleh pusat (KKP) dan penyetoran PNBP ke negara. Namun apabila ukuran kapal kurang dari 30 GT, maka Pemerintah Provinsi yang berhak mengeluarkan izin dan menjadi retribusi daerah.

Kusmawan, seorang yang sedang mengajukan permohonan izin kapal angkut (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan/SIKPI) di Pelabuhan Muara Baru, mengakui adanya penambahan bobot pada kapal angkut yang sedang diurusnya setelah dilakukan ukur ulang. Hal yang sama juga dilakukan Zainal, di mana sebelumnya kapal ikan yang diurus izinnya itu (SIPI) berbobot 29 GT, tetapi setelah dilakukan ukur ulang menjadi 49 GT.

“Iya, Mas, ada penambahan bobot setelah dilakukan ukur ulang. Tadinya hanya 29 GT dan izinnya di daerah, sekarang harus minta SIPI-nya ke pusat (KKP) karena bobotnya bertambah jadi 49 GT,” akunya kepada Maritim Indonesia. [NSS]

1,292 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *