APBMI Dukung Regulasi Penggunaan TKBM Sesuai Kebutuhan

Saat ini masih dalam proses   revisi KM 35 /2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal. Dalam regulasi lama disebutkan  penggunaan TKBM 1 gang (regu) sebanyak 12 orang termasuk mandor

MARINDO— Asosiasi  Perusahaan Bongkar Muat  Indonesia (APBMI)  mendukung  rencana Ditjen Perhubungan Laut yang  akan menerapkan  kebijakan  penggunaan   tenaga kerja bongkar muat (TKBM) atau buruh pelabuhan  sesuai  kebutuhan.

Hal itu dikatakan oleh Sekjen DPP APBMI, Sahat Simatupang  SH, dalam sebuah rapat pleno beberapa waktu lalu di Jakarta.

Saat ini masih dalam proses   revisi KM 35 /2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal. Dalam regulasi lama disebutkan  penggunaan TKBM 1 gang (regu) sebanyak 12 orang termasuk mandor. Revisi KM35 sudah dibahas di Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub sejak Desember 2014 dan hingga kini belum juga keluar, hal inilah yang dipertanyakan oleh APBMI.

Selama ini, penggunaan TKBM di pelabuhan menjadi sorotan, sebab meski ditetapkan 1 geng 12 orang, namun masih sering dijumpai  1 geng tak lengkap alias geng “ompong”.  Selain itu juga, di sejumlah pelabuhan  meski tak menggunakan  TKBM, namun  konon ada koperasi TKBM yang tetep meminta kontribusi ampragh, dengan  adalah bahwa bongkar muat di pelabuhan  ada hak komponen TKBM. (HBB)

 

208 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *