KKP-Kemenhub Sepakat Perkuat Armada Kapal Perikanan Nasional

KKP dan Kemenhub akan membentuk sistem administrasi manungggal satu atap di bidang perikanan (SAMSAT Perikanan).

MARINDO–Salah satu faktor banyaknya kapal ikan asing melakukan ‘illegal fishing’ di wilayah perairan Indonesia adalah minimnya armada kapal perikanan nasional. Terang saja, lebih dari 80 persen kapal perikanan di dalam negeri didominasi oleh kapal tradisonal atau kapal nelayan kecil yang daya jelajahnya hanya di seputar perairan pantai.

Kekosongan ini tentunya dipergunakan oleh nelayan asing yang notabene kapal alat penangkap ikan yang sudah moderen. Padahal dengan ramainya wilayah pengelolaan perikanan (WPP) diisi oleh kapal dalam negeri, akan menjadi sabuk pengaman atau pengawasan secara langsung di lapangan. Untuk itu, armada kapal ikan nasional diharapkan dapat mengisi seluruh WPP di perairan Indonesia.

Nah, terkait dengan pemenuhan armada kapal nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai upaya pemberantasan pencurian ikan yang ditempuh melalui program penguatan armada kapal perikanan nasional.

Kerjasama yang disepakati adalah tentang optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak, guna aksesibilitas percepatan pelayanan pengukuran ulang kapal penangkap ikan di antaranya untuk eks cantrang dan pelayanan perizinan terpadu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama ini, akan dibuat Surat Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perhubungan Tentang Pembentukan Sistem Administrasi Manungggal Satu Atap di Bidang Perikanan (SAMSAT Perikanan).

“SAMSAT ini untuk mempermudah bagi pelaku usaha perikanan yang hendak mengurus dokumen kapal perikanan, baik yang berada di kewenangan KKP maupun yang ada di Perhubungan,” ujar Susi di sela forum Marine and Fisheries Business and Investment Forum, di Jakarta, Senin (28/11).

Forum tersebut bertujuan untuk mendorong perkembangan inovasi bisnis di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Di mana untuk penyelenggaraan kali ini, KKP berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Denmark dan Norwegia serta Kementerian Perhubungan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Pemerintah Denmark dan Norwegia ke Jakarta pada tahun 2015, serta kelanjutan forum bisnis dan investasi yang telah diselenggarakan KKP pada Januari 2016.

Saat itu KKP mengundang Kedutaan Besar Norwegia dan Denmark untuk mendukung rencana pembangunan infrastruktur dan fasilitas dalam lingkup perikanan tangkap, pengawasan laut, sistem rantai dingin dan industri pengolahan.

“Dengan Norwegia dan Denmark, kita akan bisa mengembangkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan lebih baik, sehingga visi Pemerintah Indonesia dalam menjadikan Indonesia sebagai negara maritim pun bisa terwujud,” ujar Susi.

Dalam kesempatan itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, kerja sama Kemenhub dengan KKP dapat mewujudkan sistem baru dalam transportasi di Indonesia, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan.

“Di sini ada Norwegia dan Denmark. Kita berharap Indonesia dapat berkembang dalam bidang kemaritiman layaknya dua negara ini. Nantinya kita akan hadirkan sistem baru dalam bidang transportasi di Indonesia. Untuk itu, kita harus bekerja sama dalam mewujudkannya,” kata Budi.

Lebih jauh Menteri Budi Karya juga mengajak perusahaan asing dari Denmark dan Norwegia untuk bekerja sama mengembangkan infrastruktur transportasi laut di Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, Menhub telah mengeluarkan keputusan untuk membuat sebuah tim pembiayaan untuk investasi transportasi.

“Denmark dan Norwegia mempunyai perusahaan-perusahaan yang merajai pelayaran dunia. Oleh karena itu, kami mengajak mereka untuk untuk membangun Selat Malaka dan di bidang navigasi pelayaran,” ujar Menhub.

Menhub menambahkan, akan meminta salah satu BUMN dari Indonesia untuk bekerja sama dengan Denmark dan Norwegia untuk mengelola Selat Malaka. Sehingga pelayaran di Selat Malaka dapat berjalan dengan baik untuk mempertahankan kedaulatan dan memelihara keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelestarian lingkungan laut.

Oleh karena itu, Menhub menyampaikan agar 33 perusahaan Denmark dan Norwegia yang hadir pada acara tersebut dapat bekerja sama di bidang infrastruktur di Indonesia. [NSS]

621 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *