Kini, Biaya Layanan Perkarantinaan Dibayar Non Tunai

Inovasi layanan pembayaran non tunai dicetuskan sebagai bentuk partisipasi BKIPM dalam meningkatkan integritas pelayanan publik.

MARINDO–Transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik memang harus terus didorong. Terkait dengan hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) telah mengembangkan e-payment (layanan pembayaran non-tunai).

Layanan pembayaran non-tunai ini merupakan cara pembayaran biaya layanan perkarantinaan dan mutu hasil perikanan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada KKP.

“Pembayaran tidak dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada petugas loket pembayaran, tetapi dilakukan pada Bank Persepsi dengan menggunakan kartu debit,” terang Kepala BKIPM Rina, pada acara peresmian penggunaan pembayaran e-payment yang dilaksanakan di ruang pertemuan BKIPM Jakarta I Cengkareng, Banten, Selasa (28/11).

Menurut Rina, inovasi layanan ini dicetuskan sebagai bentuk partisipasi BKIPM dalam meningkatkan integritas pelayanan publik. Selain itu, untuk menghindari potensi terjadinya kejahatan perampokan atau pencurian mengingat bendahara harus menyetorkan PNBP ke Bank Persepsi. Hal lainnya, mengantisipasi beredarnya uang palsu jika pembayaran dilakukan secara tunai.

”Manfaat lainnya pembayaran non tunai yaitu transaksi aman, mudah, cepat, transaksi terkontrol, mengurangi waktu penghitungan dan salah penghitungan saat transaksi,” jelas Rina.

Pelaksanaan sistem pembayaran non tunai ini, lanjut Rina, akan segera diberlakukan di seluruh UPT BKIPM. Beberapa kantor BKIPM yang telah menerapkan pembayaran non-tunai adalah Jakarta I, Jakarta II, Semarang, Surabaya I, Banjarmasin, Denpasar, Kendari, Kupang, Pangkal Pinang, Gorontalo, Manado, Tarakan, Palembang, Medan II, Luwuk Banggai, Pekanbaru, Yogyakarta, Padang, Balikpapan, Tanjung Balai Asahan, Palangka Raya dan Jambi.

Sisanya telah menandatangani Kesepakatan Kerja Sama dengan pihak perbankan namun masih menunggu ketersediaan mesin EDC (Electric Data Capture). “Kami ingin BKIPM selangkah lebih maju, menuju pelayanan publik yang bersih,” tambah Rina.

Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP Andha Fauzie Miraza yang turut hadir dalam acara tersebut menyambut positif upaya BKIPM dalam rangka meningkatkan integritas di bidang pelayanan publik. Andha berharap agar seluruh Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKIPM segera menerapkan pembayaran non tunai untuk PNBP.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas antara pengguna jasa dan BKIPM Jakarta I. Dengan adanya penandatanganan pakta integritas tersebut, diharapkan petugas BKIPM Jakarta I dan pengguna jasa akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [NSS]

1,072 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *