Bantuan Kapal dan Alat Penangkapan Ikan Untuk Berdayakan Nelayan

Bantuan kapal tahun ini dan tahun depan didominasi kapal ukuran 3 GT sampai 30 GT. Nelayan diharapkan memanfaatkan bantuan ini.

MARINDO–Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, terus dilakukan pemerintah. Satu di antara pemberdayaan itu adalah bantuan kapal dan alat penangkapan ikan yang dilakukan oleh Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan KKP Minhadi Noer Sjamsu mengungkapkan, tahun 2016 KKP menargetkan alokasi bantuan 1.719 kapal dan 8.000 alat penangkap ikan. Semua bantuan tersebut dialokasikan untuk membantu nelayan agar bisa memanfaatkan sumberdaya ikan. Terang saja, sejak 1.132 kapal eks asing dengan bobot rata-rata 200 GT tidak diperkenankan lagi melakukan penangkapan ikan, sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia kian berlimpah.

“Kami juga ingin meningkatkan kemampuan nelayan untuk menangkap ikan lebih jauh. Bantuan kapal tahun ini dan tahun depan didominasi kapal ukuran 3 GT sampai 30 GT, dan nelayan diharapkan mampu memanfaatkan bantuan ini,” ungkap Minhadi saat acara sosialisasi kartu nelayan dan bantuan alat tangkap bagi nelayan Bangka, di ruang pertemuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, Kabupaten Bangka, Bangka Beitung, Rabu (30/11).

Pada acara yang digelar bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung itu, tidak saja sosialisasi kartu nelayan dan penyerahan alat bantuan alat penangkap ikan, juga pemberian sertifikat hak atas tanah nelayan dan kartu asuransi nelayan. Bantuan diberikan secara simbolis kepada sejumlah nelayan dan koperasi perikanan Sungailiat.

Di Bangka Belitung, ada 4 kabupaten dan kota yang mendapat batuan alat penangkapan ikan dengan jumlah paket bantuan 139 alat penangkapan ikan kepada 7 koperasi perikanan dengan nilai Rp 4,08 milyar. Kabupaten tersebut ialah Kabaupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang.

Minhadi berharap, selaian bantuan alat penangkapan ikan, para nelayan Babel juga mengajukan bantuan kapal perikanan. Saat ini belum ada nelayan Babel yang mengajukan kapal, padahal di Bangka Belitung sudah ada galangan kapal Mina Muara Emas, sebuah galangan kapal ikan yang sudah masuk e-katalog.

“Dekat dari sini ada galangan kapal. Minta saja, nanti bisa dibangun oleh Mina Muara Emas, tidak usah jauh-jauh. Kalau kapal bapak-bapak sudah disetujui lalu dibangun di sana, jadi tiap hari pun bapak nengokin terus juga tidak apa-apa,” katanya.

Menurut Minhadi, selain bantuan kapal dan alat penangkapan ikan, KKP juga memberikan perlindungan berupa asuransi bagi nelayan. Dengan premi Rp 175 ribu per nelayan per tahun, nelayan dapat memperoleh pertanggungan sebesar Rp 200 juta jika mengalami kecelakaan di laut, baik meninggal dunia maupun cacat tetap.

“Bukan berarti kita mengharapkan seperti itu, tetapi perlindungan seperti ini manfaatnya bagi keluarga sangat berarti, karena menangkap ikan di laut sangat tinggi resiko akan kecelakaannya,” ujarnya.

Sebagai catatan, KKP menargetkan sebanyak 1 juta asuransi nelayan hingga tahun 2019. Tahun ini sudah terealisasi sebanyak 600 ribu asuransi dan sudah diberikan kepada nelayan.

Pentingnya kartu nelayan

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bangka Belitung M. Hardi mengatakan, kartu nelayan sangat perlu dimiliki oleh nelayan sebagai awal untuk mendapat banyak bantuan yang diberikan, baik oleh Dinas KP setempat maupun oleh KKP. “Sosialisasi kartu nelayan sebagai informasi dasar bagi nelayan. Filter semua bantuan ya di kartu nelayan,” kata Hardi.

Menurutnya, untuk mendapatkan berbagai bantuan seperti, asuransi, kapal dan alat penangkapan ikan, serta sertifikasi hak atas nelayan, maka harus memiliki kartu nelayan. Saat ini, kata Hardi, pihaknya sedang mendata nelayan Babel melalui data kartu nelayan. Hal ini agar semua jenis bantuan untuk nelayan tidak tumpang tindih atau double mendapatkan bantuan. Untuk soal ini, Pemprov Babel akan lebih memprioritaskan nelayan yang belum berdaya.

“Babel menargetkan sampai 50 ribu per kabupaten/kota. Dari 50 ribu, nantinya akan disimpan di data base. Jadi nanti tinggal diklik, sehingga tidak ada lagi yang mengatasnamakan nelayan yang menerima bantuan. Dan tidak ada tumpang tindih di kabupaten dan propinsi mengajukan dua duanya,” katanya.

Dinas KP Babel juga akan melakukan koordinasi dengan

Sosialisasi kartu nelayan di PPN Sungailiat, Bangka Belitung.
Sosialisasi kartu nelayan di PPN Sungailiat, Bangka Belitung.

Kepala Desa dan kepala lingkungan, tentang siapa yang benar-benar nelayan dan memang layak mendapat bantuan. “Mana yang harus prioritas dibantu. Kalau nelayan rumahnya sampai tiga tingkat dan motornya banyak ya nanti dulu lah,” harapnya.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Bidang Perikanan Tangkap Azhar Romli mengungkapkan, pemberdayaan nelayan merupakan jawaban atas terbitnya UU No. 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

“Kami dari DPR berkomitmen bahwa nelayan harus memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Saatnya bagi nelayan lokal untuk berdaya, bukan untuk nelayan-nelayan asing,” ucap Azhar Romli.

Menurut Azhar Romli, nelayan sangat berkontribusi penting bagi kebutuhan pangan. FAO sudah menggariskan bahwa pangan tidak hanya terdapat pada padi, tetapi juga ikan. “Kita harus makan ikan. Jika ada berlebihan maka bisa dijual. Kalau memang laut untuk bangsa, maka sepantasnya pemerintah dan wakil rakyat harus melindungi nelayan,” tambahnya.

Setiap tahun, katanya, DPR memperjuangkan untuk nelayan berupa anggaran. Tahun ini telah disetujui anggaran sebesar Rp 9,34 triliun untuk KKP. Ini artinya untuk pembangunan di bidnag kelautan dan perikanan, khususnya nelayan. Untuk sub perikanan tangkap, ada Rp 2 triliun yang siap dialokasikan. [NSS]

680 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *