Gerai Perizinan di Batam Mengamankan WPP Natuna

Gerai merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MARINDO–Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kembali melaksanakan gerai perizinan kapal ukur ulang. Gerai perizinan kali ini dilakukan di Batam, Kepulauan Riau.

Gerai Perizinan di Batam dilaksanakan hampir bersamaan di 3 lokasi lainnya, yaitu di Pekalongan, Bali, dan Manado.

Di Batam, lokasi gerai perizinan diselenggarakan di Pelabuhan Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Batam yang berdampingan dengan kantor Syahbandar Perikanan Batam.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan KKP Ir. Saifuddin, MMA mengatakan, gerai perizinan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang.

Hal ini telah selaras dengan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang di antaranya adalah percepatan penerbitan izin penangkapan ikan.

“KKP bersama Kemenhub selalu bersama dalam pelaksanaan gerai perizinan selayaknya Perizinan Terpadu Satu Pintu On the Spot,” ujar Saifuddin.

Hal ini juga merupakan salah satu bentuk Markdown Amnesty atau bentuk pengampunan terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan markdown ukuran kapal.

Pada kesempatan tersebut, Saifuddin juga menyampaikan bahwa gerai merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tentunya selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan.

“Artinya Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan sangat terbuka bahkan pemilik kapal/nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan,” jelasnya.

Syahbandar Perikanan Batam Mohamad Hasan mengatakan, gerai perizinan di Batam sangat strategis dalam mendukung pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 atau Natuna dan sekitarnya.

Sementara itu Kepala Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Batam H. Akhmadon menyambut baik dengan pelaksanaan gerai ini terutama dalam menjaga kedaulatan Wilayah NKRI di wilayah perbatasan Laut Cina Selatan.

Gerai di Batam telah menghasilkan 21 buku kapal perikanan (BKP) yang tercetak, SIPI terbit sebanyak 23, dan SIUP terbit sebanyak 22.

Bagi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), ini merupakan kesempatan kedua kalinya gerai perizinan dilaksanakan di wilayahnya, dan tidak menutup kemungkinan apabila jumlah kapal yang telah diukur ulang masih banyak dapat dilakukan gerai perizinan kembali di lokasi ini.

“Semakin banyak pemohon, dan semakin banyak SIUP dan SIPI yang diterbitkan, maka semakin terwujud cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia di Natuna,” ujar Saifuddin.

Gerai perizinan ini terselenggara berkat koordinasi dan kerja sama intensif KKP dan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). [NSS]

413 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *