Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Raih Penghargaan WBK-WBBM

Dari 376 instansi dan lembaga yang mengajukan penilaian WBK dan WBBM hanya 19 instansi yang lolos dan mendapatkan penghargaan.

MARINDO–Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan (PPI) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghargaan diterima oleh Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan KKP Saifuddin di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Riau, di Pekanbaru, Sabtu (10/12). Turut mendampingi pemberian penghargaan itu Inspektur Jenderal KKP Andha Fauzie Miraza. Penganugerahan juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Asman Abnur, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan beberapa pejabat lain.

Selain Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan KKP, ada 18 unit satuan kerja lain yang juga mendapatkan anugerah zona integritas dari KPK tersebut. Ke-18 lainnya itu ialah BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Perbendaharaan Kabupaten Kuningan, Kantor Pengawasan dan Pelayana Bea dan Cukai Tipe A Pasuruan, Lembaga Dana Pengelola Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok 3, Politeknik Kesehatan Jakarta 3 dan Sekolah Menengah Kejuruan Industri Yogakarta.

Selain itu ada Kepolisian Resort Kabupaten Gresik, Kepolisian Resort Kabupaten Sidoarjo, Kepolisian Resort Kabupaten Jember, Kantor SAR Surabaya, Balai Konservasi Tumbuhan Kabupaten Purwodadi, Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Yogyakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, RSUD Parikesit Kutai Kartanegara, Pusat Pedidikan dan Pelatihan BPK, dan Kantor Pembendaraaan Keuangan Amlapura.

Tahun ini, dari 376 instansi dan lembaga yang mengajukan penilaian WBK dan WBBM hanya 19 instansi yang lolos dan mendapatkan penghargaan yang digagas oleh KPK dan Ombudsman ini. Penghargaan ini merupakan upaya KPK dalam mendorong lembaga dan instansi Negara untuk terus melakukan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penganugerahan tahun ini dilakukan untuk kali keempat sejak tahun 2013.

Irjen KKP Andha Fauzie Miraza di sela pemberian penganugerahan tersebut, di Pekannaru, Riau, mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi satuan kerja lainnya di KKP untuk lebih meningkatkan kinerja terkait dalam melayani masyarakat. Andha juga berharap penghargaan ini ditiru oleh satuan kerja lainnya.

“Penilaian ini memang bagus sebab akan menjadi motivasi bagi satker lainnya. Tetapi kita bekerja tidak untuk mengejar itu. Kalau memang mendapatkan penilaian dari KPK ya sukur Alhamdulillah, tapi kalau tidak dinilai pun kita tidak apa-apa, tetapi kita tetap harus bekerja lebih baik lagi dalam pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Andha.

Menurut Andha, Wilayah Bebas Korupsi sebenanya memiliki dua komponen, yakni akuntabilitas dan integritas. Soal akuntabilitas akan sangat mudah dilakukan dan diraih karena tinggal meningkatkan dan membenahi sistemnya. Tetapi yang paling sulit adalah integritas, sebab terkait dengan mentalitas sumber daya manusianya. “Walau sistemnya bagus, tapi mentalnya buruk, sama saja. Nah, kita pelan-pelan ingin berubah dan kita ingin mengedepankan integritas itu,” katanya.

Samsat perikanan

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan KKP Saifuddin saat dimintai keterangan terkait satuan kerjanya mendapatkan penilaian tertinggi dari KPK, mengungkapkan, penilaian positif KPK tersebut merupakan kerjasama semua pihak di jajaran Direktorat PPI dan di lingkup KKP.

“Ini sebenarnya awal dan harus banyak yang diperbaiki untuk memotivasi teman-teman agar lebih baik lagi. Kita tekankan lagi yang internal supaya terus memberikan rasa puas bagi pelayanan masyarakat,” katanya di sela penghargaan tersebut.

Seperti diketahui, saat ini Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan DJPT, KKP, tengah memiliki program besar yakni melakukan sistem penataan perizinan bagi usaha penangkapan ikan baik melalui SIUP, SIPI/SIKPI maupun BKP yang diperoleh dari hasil ukur ulang kapal penangkapan ikan.

Program ini berawal saat KPK menengarai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di mana bertahun-tahun sektor ini minim Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Setelah ditelusuri, ternyata salah satu penyumbang hal tersebut adalah adanya ‘mark down’ ukuran kapal perikanan.

Tentunya, ini merupakan potensi PNBP yang sudah mulai tampak tergali, tetapi belum bisa dioptimalkan. Sebab kapal seharusnya memiliki ukuran lebih dari 30 Grose Tonage (GT), namun dikecilkan menjadi di bawah 30 GT. Akibatnya, tidak ada PNBP yang masuk ke negara.

Menurut Saifuddin, dengan adanya ‘mark down’, misalnya kapal perikanan di atas 30 GT tetapi ditulis menjadi di bawah 30 GT, maka izin penangkapan ikan menjadi gratis dan mendapat subsidi BBM. “Itulah mungkin yang menjadi alasan dasar kapal melakukan mark down ukuran kapal,” jelas Saifuddin.

Namun, setelah praktik ini mulai terdeteksi, maka KPK merekemondasikan pengukuran ulang dilakukan sebagai upaya dalam pembenahan pemanfaatan sumberdaya daya alam sektor kelautan dan perikanan. Sesuai aturan, apabila kapal berukuran di atas 30 GT, maka perizinannya diterbitkan pusat dalam hal ini KKP dan penyetoran PNBP ke negara.

Saat ditanya apa kendala yang dihadapi di lapangan terkait penataan perizinan, Saifuddin mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak pemilik kapal (pelaku usaha) yang tidak mau mengurus dokumen kapal sendiri. Mereka lebih senang mengurus dengan mempercayakan kepada orang lain (calo, red).

Ke depan, lanjut Saifuddin, pihaknya akan lebih pro aktif terkait dengan dokumen yang dimiliki para pelaku usaha. Misalnya, jika dokumen kapal sudah habis masa berlakuknya, ia akan mengingatkan melalui SMS atau telepon.

“Jadi, kita benar-benar ingin melayani lebih pro aktif. Saat ini dengan sistem gerai perizinan sudah dapat mempermudah mengurus dokumen. Nantinya kita aka membuat samsat bersama dengan instansi lain untuk memperpendek rantai perizinan,” katanya.

Gerai perizinan perikanan, lanjut Saifuddin, akan berakhir pada 2018. Ia juga mengakui, saat ini masih banyak kapal yang belum melakukan ukur ulang dan mengurus dokumennya. Dari sekitar 2000-an kapal ikan yang sudah diukur ulang oleh Kementerian Perhubungan, hanya baru 850 kapal yang sudah mengajukan dan diterbitkan dokumennya.

Gerakan massif

Sementara itu Menteri PAN RB Asman Abnur dalam sambutannya meminta semua aparatur sipil negara untuk terus melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus fokus perbaiki pelayanan publik. Karena selama ini banyak dikeluhkan di masyarakat. Selain itu Bapak Presiden juga meminta tolong terapkan sistem e-government, e-planing dan e-budgeting,” katanya.

Men-PAN RB optimis, jika dua hal tersebut diperbaiki, Indonesia akan naik kelas dan menjadi negara sebagai tujuan investasi dunia.

Terkait dengan penganugerahan tersebut, Menteri Asman menyambut antusias kepada para pemenang, khususnya kepada Kepolisian Resort Jember, Sidoarjo dan Gresik yang mendapatkan WBK dan WBBM. “Bayangkan dari 400-an Polres hanya tiga yang masuk kriteria. Ini luar biasa dan perlu kita beri aplaus bagaimana kepolisian bisa meraih WBK,” ujar Asman Abnur.

Men-PAN RB juga berharap gerakan yang digagas KPK ini harus menjadi gerakan massif di seluruh instansi pemerintah baik di pusat dan daerah. “Bahkan ke depan, untuk sekadar ngurus passport dan visa pun tidak boleh bertele-tele, harus kita permudah,” harapnya. [NSS]

1,180 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *