KKP Terbitkan 197 Dokumen Perizinan Kapal Nelayan Muara Angke

Gerai perizinan perikanan merupakan kesempatan emas buat para pemilik kapal dan nelayan serta pelaku usaha di bidang perikanan tangkap untuk mengikuti ‘markdown amnesty’.

MARINDO–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan gerai perizinan bagi kapal perikanan hasil ukur ulang. Gerai kali ini dilakukan di Pelabuhan Muara Angke Jakarta. Gerai yang kali kedua dilakukan di pelabuhan UPTD DKI Jakarta ini telah menerbitkan sebanyak 197 dokumen perizinan dengan potensi pemasukan PNBP ditaksir mencapai Rp 5 milyar.

97 dokumen yang telah diterbitkan itu ialah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 76 Izin, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 67 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 54 kapal. Secara nasional, dokumen yang telah diterbitkan oleh KKP dari hasil ukur ulang kapal perikanan sebanyak 850 dokumen yang terdiri dari SIUP, SIPI/SIKPI dan BKP.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP Ir. Saifuddin MMA mengatakan, gerai ini merupakan kesempatan emas buat para pemilik kapal dan nelayan serta pelaku usaha di bidang perikanan tangkap untuk mengikuti ‘markdown amnesty’ agar kapal perikanan aman melaut dan nelayan sejahtera tanpa was-was lagi.

“Gerai ini juga merupakan salah satu bentuk dari pengampunan terhadap kapal-kapal markdown tersebut atau bisa juga disebut markdown amnesty (MA),” jelas Saifuddin dalam siaran persnya yang diterima Maritim Indonesia, Jumat (9/12).

Pelabuhan Muara Angke sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta kali ini merupakan tempat penyelenggaraan Gerai Perizinan Kapal Perikanan Hasil Ukur Ulang yang ke 29.

Untuk Provinsi DKI Jakarta, hal ini merupakan kali yang kedua gerai perizinan dilaksanakan. Di pelabuhan ini sebelumnya banyak terdapat kapal-kapal markdown dan rata-rata berukuran di bawah 30 GT.

Muara Angke sendiri memiliki lokasi strategis sebagai pelabuhan pendukung Pelabuhan Muara Baru yang rencananya akan dibangun sebagai National Fisheries Center dan berskala internasional. Tentunya pelaksanaan gerai ini akan menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya hal tersebut.

Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Provinsi DKI Jakarta Ir. Darjamuni sangat mendukung program ini. Hal ini merupakan satu upaya penataan perikanan tangkap serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Saifuddin menambahkan, sesuai aturan, apabila kapal berukuran di atas 30 GT, maka perizinannya diterbitkan pusat dalam hal ini oleh KKP dan penyetoran PNBP ke negara.

Tetapi saat ini justru sebaliknya, banyak kapal-kapal di atas 30 GT tetapi dilaporkan di bawah 30 GT. Dengan demikian, keuntungan yang didapat bagi kapal-kapal perikanan di bawah 30 GT adalah izin penangkapan ikan yang gratis dan mendapat subsidi BBM. “Itulah mungkin yang menjadi alasan dasar kapal melakukan markdown ukuran kapal di wilayah ini,” ujar Saifuddin.

Namun, setelah praktik ini mulai terdeteksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka KPK merekemondasikan pengukuran ulang dilakukan sebagai upaya dalam pembenahan pemanfaatan Sumberdaya Daya Alam Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pasalnya, KPK menengarai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang menjadi persoalan bertahun-tahun adalah minimnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu penyumbang hal tersebut adalah adanya mark down ukuran kapal perikanan.

Gerai kali ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara KKP, Kemenhub, dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta. [NSS]

511 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *