KKP Terbitkan 189 Dokumen Perizinan Nelayan Pati

Nelayan Pati berperan aktif dalam mengganti alat tangkap cantrang dengan alat penangkap ikan ramah lingkungan pada gerai perizinan di sana.

MARINDO–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan gerai perizinan bagi kapal perikanan hasil ukur ulang. Gerai kali ini dilakukan di Pelabuhan Bajomulyo Pati, Jawa Tengah.

Gerai kali kedua dilakukan di pelabuhan UPTD Jawa Tengah ini telah menerbitkan sebanyak 189 dokumen perizinan. Dari 189 dokumen tersebut terdiri Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 94 Izin, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 43 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 52 kapal dengan potensi pemasukan PNBP mencapai Rp 5,033 milyar.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP Ir. Saifuddin MMA mengatakan, gerai ini merupakan kesempatan emas buat para pemilik kapal dan nelayan serta pelaku usaha di bidang perikanan tangkap. Dengan mengikuti ‘markdown amnesty’ ini diharapkan kapal perikanan aman melaut dan nelayan sejahtera tanpa was-was lagi.

“Gerai ini merupakan salah satu bentuk dari pengampunan terhadap kapal-kapal markdown atau bisa juga disebut markdown amnesty (MA), khusus cantrang sesuai kebijakan KKP yang tidak dapat diterbitkan lagi izinnya terhitung 1 Januari 2017.” kata Saifuddin dalam siaran persnya yang diterima Maritim Indonesia, Minggu (18/12).

Pelabuhan Perikanan Bajomulyo Juwana Pati merupakan satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Di pelabuhan ini sebelumnya banyak terdapat kapal-kapal markdown dan rata-rata berukuran di bawah 30 GT.

Pelabuhan Bajomulyo Pati juga merupakan pangkalan dari kapal-kapal cantrang, purse seine gillnet, dan merupakan pelabuhan kedua setelah pelabuhan perikanan Tasik Agung Rembang dengan dominasi kapal-kapal cantrang.

“Kita berharap sesuai dengan kebijakan KKP yang berorientasi pada pengelolaan sumberdaya yang lestari dan keberlanjutan usaha, maka kami sagat mengapresiasi atas kesadaran para nelayan di Pati untuk berperan aktif dalam mengganti alat cantrang dengan menggunakan alat penangkap ikan pada gerai perizinan kali ini,” tutur Saifuddin.

Saifuddin menambahkan, sesuai aturan, apabila kapal berukuran di atas 30 GT, maka perizinannya diterbitkan pusat dalam hal ini oleh KKP dan penyetoran PNBP ke negara.

Tetapi saat ini justru sebaliknya, banyak kapal-kapal di atas 30 GT tetapi dilaporkan di bawah 30 GT. Dengan demikian, keuntungan yang didapat bagi kapal-kapal perikanan di bawah 30 GT adalah izin penangkapan ikan yang gratis dan mendapat subsidi BBM.

“Itulah mungkin yang menjadi alasan dasar kapal melakukan markdown ukuran kapal di wilayah ini,” ujar Saifuddin.

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Jafar Lumban Gaol menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas usahanya untuk mendekatkan proses perizinan bagi kapal kapal hasil ukur ulang, khususnya kapal-kapal cantrang di daerah.

“Masih banyak kapal yang belum selesai proses ukur ulangnya, dan kami yakin di tahun 2017, minat nelayan untuk merubah alat tangkap yang sesuai peraturan akan semakin besar,” kata Jafar.

Jafar meminta agar para nelayan yang belum selesai dokumen kapalnya minimal mengurus untuk SIUP-nya terlebih dahulu sambil pengurusan dokumen kapal dari Perhubungan Laut selesai.

Ia optimis pada tahun 2017 kapal-kapal cantrang akan berubah menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sesuai peraturan yang berlaku. [NSS]

582 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *