2017, KKP Masih Berkutat Pada Pemberantasan Illegal Fishing

Menteri Susi lebih memprioritaskan pemberantasan illegal fishing ketimbang mengembangka usaha budidaya perikanan yang ditaksir sebagai tambang ekonomi di sektor perikanan.

MARINDO–Tahun 2016 akan segera berakhir. Memasuki tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap akan memfokuskan pada program pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) sebagai bentuk penegakan hukum dan kedaulatan negara di laut.

Masih maraknya kasus illegal fishing membuat Menteri Susi Pudjiastuti ngotot berkutat pada program illegal fishing, ketimbang program lainnya seperti pengembangan usaha budidaya perikanan atau serius melaksanakan industrialisasi perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Inpes Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Industrialisasi Perikanan Nasional yang ditaksir akan menjadi lokomotif ekonomi di sektor perikanan nasional.

“Kami tetap fokus kepada penegakan hukum dan pengamanan laut tetang pemberantasan illegal fishng,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat acara Refleksi 2015-2016 dan Outlook 2017 di Kantor KKP, Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Rabu (14/12).

Seperti diketahui, tindakan tegas Menteri Susi terhadap kapal-kapal illegal memang telah mengangkat citra menteri asal Pangandaran itu di mata masyarakat. Menteri Susi lebih memilih pemberantasan illegal fishing ketimbang produksi perikanan dengan alasan pemberantasan illegal fishing adalah salah satu tugasnya sesuai dengan visi pemerintah dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa.

“Tetap memberantas illegal fishing dengan menenggelamkan kapal. Bedanya, sekarang ini kami menenggelamkan kapal tapi tidak diekspos media. Karena menurut saya sudah cukup memberikan efek jera,” kata Susi.

Dalam dua tahun terakhir, katanya, ia telah menenggelamkan sebanyak 236 kapal yang terdiri atas 229 kapal asing dan 7 kapal Indonesia pelaku illegal fishing. Sementara pelanggaran yang telah ditangani sebanyak 481 kasus, termasuk 209 kasus berkekuatan hukum tetap (in kracht).

Terkait dengan programnya ini Susi akan terus melakukan koordinasi dengan lembaga lain untuk menjaga keamanan di wilayah pesisir agar hasil laut lainnya dapat terawasi langsung oleh pemerintah. “Kita terus mencoba mengamankan barang-barang Indonesia yang akan diselundupkan ke luar negeri. Intinya untuk menjaga kedaulatan kita tetap konsisten,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) Ono Surono mengatakan, konsep menjaga kedaulatan adalah menguatkan armada TNI Angkatan Laut, Bakamla, Polair dan KPLP. Namun untuk KKP harus diimbangi dengan memperbanyak armada kapal ikan skala besar yang mampu beroperasi ke wilayah ZEE dan laut lepas.

Menurut Ono, langkah KKP dalam penguatan armada nasional yang saat ini belum dilakukan secara maksimal ialah mempermudah perizinan kapal, kemudahan akses perbankan dan tidak ada batasan tonage kapal yang saat ini maksimal 150 GT. “KKP juga perlu mengizinkan kembali kapal-kapal yang pembangunannya di luar negeri yang tidak masuk daftar blacklist atau tidak melakukan tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya untuk beropersi lagi. Ini merupakan bagian dari upaya pengamanan atas kedaulatan di laut,” kata Ono kepada Maritim Indonesia.

Bantuan kapal

Terkait dengan program pengadaan kapal bagi nelayan, Menteri Susi mengungkapkan, pada tahun 2017, APBN KKP yang sebesar Rp 9,27 triliun juga akan lebih difokuskan pada pembangunan bantuan kapal bagi nelayan Indonesia. Target bantuan kapal 3.450 kapal pada tahun 2016 yang hanya tercapai sekitar 300-an kapal akan menjadi bahan evaluasi KKP di tahun 2017.

Menurut Susi, pada 2017 KKP akan memberikan bantuan kapal penangkap ikan 1.080 unit dengan ukuran < 5GT – 120 GT, 22 kapal pengangkut ukuran 70 GT dan 100 GT), 2.990 alat tangkap dan 500.000 asuransi nelayan.

Sementara di sektor pengawasan, KKP akan melakukan operasi pengawasan selama 150 hari, menyiapkan 8 unit speedboat pengawasan, 1 unit detention center, 140 hari airbone surveilance_ dan menyiapkan 526 asuransi awak kapal.

Menyikapi bantuan kapal penangkaan ikan, Sekjen Asosiasi Tuna Indonesai (Astuin) Hendra Sugandhi mengatakan, KKP tidak harus repot-repot membangun kapal dengan anggaran yang besar. Kapal yang selama ini dianggap sebagai kapal eks asing dinasionalisasikan saja dan dioperasikan melalui BUMN atau swasta.

“Coba bayangkan, bangun kapal 3000-an tapi yang terealisasi hanya 300 kapal, bagaimana manajemen seperti ini. Kalau saya jadi menterinya, nasionalisasi saja kapal-kapal yang ada atau kapal yang mereka anggap eks asing itu,” ucap Hendra.

Ono Surono menambahkan, bantuan kapal 100 GT ke atas untuk nelayan kecil dipastikan akan menimbulkan masalah. Hal ini berkaca pada program kapal Inka Mina (pada era SBY) di mana banyak kapal mangkrak karean nelayan belum siap mengoperasikan kapal besar. Sementara kebiasaan nelayan-nelayan Indonesia hanya mampu mengoperasikan kapal di bawah 30 GT.

“Lagi pula kalau yang dibantu adalah nelayan kecil, maka mereka tidak akan mampu dari sisi modal dalam mengoperasikan kapal, karena biaya melaut yang sangat besar,” ujar Ono Surono. [NSS]

660 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *