Gerai Perizinan Tegal Banyak Diikuti Kapal Eks Cantrang

Negara sudah hadir di sini untuk memberikan pelayanan maksimal bagi pelaku usaha, sehingga nelayan nantinya dapat melaut lebih leluasa dan lega.

MARINDO–Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggelar gerai perizinan perikanan. Kali ini lokasi dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Gerai yang dilaksanakan pada 20-24 Desember 2016 ini telah menghasilkan 62 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), 150 cek fisik kapal, 66 Buku Kapal Perikanan (BKP), 97 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Sementara potensi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) ditaksir bisa mencapai Rp 8 milyar.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, Saifuddin mengatakan, dengan gerai ini KKP ingin membantu para pemilik kapal, khususnya bagi kapal dengan alat tangkap cantrang yang sebagian besar digunakan di PPP Tegalsari, Kota Tegal, untuk beralih ke alat tangkap yang direkomendasikan. Setelah melakukan ukur ulang, selanjutnya kapal-kapal eks cantrang mengajukan permohonan dokumen perizinan.

“Syahbandar tidak akan mengeluarkan lagi SPB (Surat Persetujuan Berlayar) bagi kapal cantrang. Jadi kami harap kesempatan seperti ini dpergunakan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha perikanan,” ujar Saifuddin saat penyerahan dokumen perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang kepada pelaku usaha perikanan, di PPP Tegalsari, Kota Tegal, Jumat (23/12).

Menurut Saifuddin, gerai perizinan kapal perikanan di Kota Tegal merupakan gerai yang ke-31 dan sekaligus gerai terakhir di tahun 2016. “Alhamdulillah tahun ini target kami tercapai hingga gerai sampai ke-31 kali. Pada 2017 kami tetap akan melanjutkan program ini hingga semua kapal-kapal hasil ukur ulang melakukan verifikasi dan mengajukan permohonan perizinan barunya,” tambah Saifuddin.

Saifuddin juga berjanji akan melakukan gerai perizinan di Kota Tegal pada tahun berikutnya. Pasalnya, masih banyak kapal-kapal ikan di Kota Tegal, khususnya kapal eks cantrang, yang belum melakukan pengajuan perizinan.

“Saya berharap semua kapal hasil ukur ulang melakukan verifikasi dan pengajuan perizinannya agar ketika mencari ikan di laut dengan nyaman dan tenang,” tandas Saifuddin.

Kepala PPP Tegalsari Agus Budiono mengungkapkan, dari sekitar 680 kapal ikan yang berlabuh di PPP Tegalsari, sebanyak 80 persen adalah kapal dengan menggunakan alat tangkap cantrang. Sisanya purse seine dan gillnet. Dari 680 kapal pun setelah dilakukan ukur ulang, sebanyak 80 persen bisa berubah bobotnya menjadi di atas 30 GT, sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Gerai ini banyak manfaatnya. Bagi kapal hasil ukur ulang dan menjadi di atas 30 GT, tidak perlu ke Jakarta, sebab negara sudah hadir di sini untuk memberikan pelayanan maksimal bagi pelaku usaha, sehingga nelayan nantinya dapat melaut lebih leluasa dan lega,” kata Agus.

Agus juga berharap pada tahun 2017 gerai seperti ini bisa dilakukan lagi di Kota Tegal, karena masih banyak kapal yang belum melakukan verifikasi dan mengajukan permohonan perizinan. Diperkirakan dari sekitar 158 kapal yang sudah verifikasi, baru 10 persen yang ikut melakukan gerai perizinan.

Agus berjanji siap menjembatani antara kapal eks cantrang dengan pemerintah pusat (KKP) untuk melakukan gerai perizinan.

Nelayan bingung

Berdasarkan pantauan Maritim Indonesia di PPP Tegalsari, antusias pelaku usaha perikanan di Kota Tegal untuk mengikuti gerai sebenarnya sangat tinggi, khususnya bagi kapal cantrang di mana hingga akhir Desember 2016 mereka sudah tidak diizinkan lagi beroperasi. Sayang, karena terbentur biaya alih alat tangkap, sebagian besar pelaku usaha di sana tidak bisa secepatnya mengganti alat tangkapnya.

Haryono, seorang nelayan asal Tegal adalah satu di antaranya. Saat dihubungi Maritim Indonesia di PPP Tegalsari, Haryono merasa bingung ketika kapalnya terhitung sejak pertengahan Desember lalu tidak boleh diberangkatkan lagi sebelum beralih alat tangkap dari cantrang ke alat tangkap lain, semisal purse seine atau gillnet. Sebagai seorang nelayan, ia tidak bisa berbuat banyak, ketika pemilik kapal menyatakan tidak sanggup mengganti alat tangkapnya.

“Kalau bos saya mengatakan tidak ada biaya mengganti alat tangkap, ya saya mau apa lagi. Sebagai nelayan saya kan bergantung sama bos, apakah kapal bisa melaut atau tidak bukan saya yang menentukan, tapi itu bos. Tapi kalau terus-terusan tidak melaut, bagaimana saya bisa mengasih makan anak isteri saya, mau kerja apa lagi saya,” ungkapnya seperti kebingungan.

Suasana di Tempat Pelelangan Ikan PPP Tegalsari, Tegal. (dok Marindo)
Suasana di Tempat Pelelangan Ikan PPP Tegalsari, Tegal. (dok Marindo)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang telah melarang alat tangkap cantrang untuk beroperasi di WPP RI melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP – NRI).

Larangan alat tangkap tersebut sebenarnya sudah diberlakukan sejak tahun 2015, tetapi KKP masih memberikan perpanjangan hingga akhir tahun 2016, dengan tujuan agar kapal-kapal cantrang segera mengganti alat tangkapnya dengan alat tangkap ramah lingkungan seperti gillnet atau purse seine.

Saham bersama

Seorang yang dipercaya mengurus perizinan kapal di PPP Tegalsari yang tidak mau disebutkan identitasnya kepada Maritim Indonesia mengatakan, para pemilik kapal di Tegal sebenarnya telah menyadari dan mereka mau mengikuti aturan pemerintah dengan mengganti alat tangkap, tetapi terganjal oleh biaya. Semisal untuk kapal cantrang dengan ukuran 30 GT saja, bila beralih alat tangkap maka membutuhkan biaya sedikitnya Rp 1 milyar.

Tetapi sumber tadi juga menyebutkan, tidak dipungkiri, sewaktu kapal cantrang masih diperbolehkan melaut, untuk kapal bobot 30 GT (setelah diukur ulang menjadi 60 GT), dalam dua bulan saja bisa menghasilkan pendapatan Rp 1 milyar dari hasil penjualan 10 ton cumi dan 500 basket ikan tongkol dan tenggiri. Sementara biaya operasional sekitar Rp 400 jutaan.

“Taruhlah biaya ABK (nelayan) dan kapten kapal habis Rp 200 juta, lalu biaya tak terduga seperti kerusakan mesin dan lainnya Rp 100 juta, jadi si pemilik kapal masih bisa mengantongi Rp 300 juta dalam dua bulan,” kata sumber tersebut.

Soal biaya penggantian alat tangkap sebenarnya bisa diakali. Widodo, seorang pemilik kapal eks cantrang asal Pati mengungkapkan, meskipun pergantian alat tangkap itu berat diongkos, tetapi ia tidak ingin melakukan konfrontasi dengan pemerintah (KKP). Untuk itu, ia harus mencari solusi yang tepat demi kenyamanan dalam berusaha di sektor perikanan tangkap di masa depan. Misalnya dengan patungan atau tanam saham bersama.

“Mungkin pemerintah sudah melakukan survei dan kajian sehingga cantrang dilarang, walau sebenarnya menurut kami yang ada di lapangan, cantrang itu tidak merusak lingkungan. Sebab ia tidak seperti trawl yang memakai seling sebagai talinya. Cantrang hanya menggunakan tali rapia sehingga ketika tersangkut ke karang malah putus tali pengikatnya,” ungkap Widodo.

Namun demikian, ia tetap akan mengikuti aturan pemerintah. Saat ini, misalnya, ia telah mengganti 7 kapal eks cantrangnya menjadi purse seine dan gillnet. “Untuk mengganti alat tangkap 7 kapal menjadi purse seine dan gillnet ini kami harus patungan saham bersama dengan beberapa teman,” ujarnya.

Menurut Wdodo, ada 7 kapal eks cantrang miliknya yang sedang ia urus perizinannya yang telah berubah jadi purse seine dan gillnet di Gerai Tegal ini. Yang telah menjadi purse seine 2 kapal di mana masing-masing kapal membutuhkan total biaya Rp 2,4 milyar. Sementara 5 kapal lainnya berubah menjadi gillnet di mana masing-masing membutuhkan total biaya sebesar Rp 1,8 milyar. Rata-rata ukuran kapal tersebut berbobot 80 GT.

Tak dipungkiri, kata Widodo, di Rembang dan Pati saja sekitar 90 persen kapal menggunakan cantrang, dan yang telah beralih ke alat tangkap lain tidak lebih dari 2 persen.

Sementara itu Syahbandar Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal, Maryadi, berjanji tidak akan memberikan lagi SPB bagi kapal cantrang. Hal ini sesuai surat edaran yang mengacu pada Permen KP No. 02 Tahun 2015 di mana terhitung per 31 Desember 2016 kapal cantrang dilarang beroperasi.

“Sesuai dengan aturan, dealine 31 Desembre dan per 1 Januari 2017, cantrang tidak boleh lagi melaut. Aturan ini harus kita laksanakan dengan konsekuensi sekitar 80 persen kapal di Tegal tidak melaut, karena sebagia besar yang mengajukan SPB adalah kapal cantrang,” tegas Maryadi. [NSS].

Teks foto atas : Direktur Saifuddin saat memberikan dokumen perizinan hasil ukur ulang kepada nelayan Tegal.

747 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *