PNBP Hasil Gerai Perizinan Kapal Perikanan Capai Rp 78 Milyar

Gerai perizinan merupakan langkah pemerintah untuk menertibkan dokumen kapal perikanan hasil pengukuran ulang serta penataan database kapal perikanan.

MARINDO–Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan gerai perizinan perikanan sebanyak 31 kali selama tahun 2016. Gerai terakhir dilaksanakan pada 20-24 Desember 2016 di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kota Tegal, Jawa Tengah.

Plt. Dirjen Perikanan Tangkap, KKP, Zulficar Mochtar dalam siaran persnya yang diterima Maritim Indonesia mengatakan, gerai perizinan yang telah dilakukan di 31 lokasi telah menghasilkan 956 buku kapal perikanan (BKP), 1.089 dokumen surat izin usaha penangkapan ikan (SIUP), 922 dokumen surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan 32 dokumen surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). Total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) selama pelaksanaan gerai perizinan mencapai Rp 78 miliar.

Menurut Zulficar, gerai perizinan merupakan langkah pemerintah untuk menertibkan dokumen kapal perikanan hasil pengukuran ulang serta penataan database kapal perikanan. “Ini merupakan upaya pemerintah dalam peningkatan PNBP sektor perikanan,” jelas Zulficar.

Gerai perizinan juga dapat mempermudah nelayan untuk memproses pengukuran ulang kapal, mengurus dokumen kapal hingga dokumen perizinan.

Menurutnya, mekanisme gerai perizinan one stop solution adalah salah satu konsep pelaksanaan gerai perizinan di mana KKP, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan perbankan secara on the spot duduk bersama dalam penerbitan izin di lokasi gerai.

Kapal cantrang

Gerai perizinan juga diikuti oleh kapal-kapal dengan alat tangkap eks cantrang di mana mulai per 1 Januari 2017 tidak boleh lagi diizinkan beroperasi. Data per 21 Desember 2016 menyebutkan, kapal eks cantrang yang sudah beralih izin ke pusat sebanyak 38 unit.

Menurut Zulficar, kapal-kapal tersebut masing-masing 1 unit di Jakarta Barat dan Jakarta Utara beralih ke alat penangkapan ikan gill net, 14 unit di kabupaten Pati beralih ke purse seine dan gill net, 6 unit di Kabupaten Tegal beralih ke gill net, 3 unit di Kabupaten Batang beralih ke bouke ami dan gill net, 12 unit di Kabupaten Rembang beralih ke purse seine dan gill net serta 1 unit di Kabupaten Brebers beralih ke gill net.

Ia mengakui, hingga saat ini masih banyak kapal-kapal dengan alat tangkap cantrang yang belum beralih ke alat tangkap lain, padahal batas waktu pengoperasian alat tangkap tersebut akan berakhir hingga 31 Desember 2016.

Berdasarkan telisik Maritim Indonesia di lapangan, mereka belum mengganti alat tersebut disebabkan mahalnya biaya total perubahan alat tangkap. Untuk kapal berbobot 60 GT saja, misalnya, membutuhkan biaya di atas Rp 1 milyar.

Sebagai catatan, sebagian besar memang alat tangkap yang digunakan oleh kapal-kapal ikan yang berpangkalan di Pantura Jawa menggunakan cantrang. Di Tegal, Rembang dan Pati, misalnya, sebesar 80 persen kapal perikanan di sana mengunakan cantrang.

Widodo, pemilik kapal eks cantrang asal Pati kepada Maritim Indonesia mengatakan, meskipun biaya penggantian alat tangkap ke alat tangkap lain sangat besar, tapi ia masih bisa mengakalinya.

Menurut Widodo, ia tidak ingin melakukan konfrontasi dengan pemerintah (KKP). Untuk itu, ia harus mencari solusi yang tepat demi kenyamanan dalam berusaha di sektor perikanan tangkap di masa depan. Misalnya dengan patungan atau tanam saham bersama.

“Mungkin pemerintah sudah melakukan survei dan kajian sehingga cantrang dilarang, walau sebenarnya menurut kami yang ada di lapangan, cantrang itu tidak merusak lingkungan. Sebab ia tidak seperti trawl yang memakai seling sebagai talinya. Cantrang hanya menggunakan tali rapia sehingga ketika tersangkut ke karang malah putus tali pengikatnya,” ungkap Widodo.

Namun demikian, ia tetap akan mengikuti aturan pemerintah. Saat ini, misalnya, ia telah mengganti 7 kapal eks cantrangnya menjadi purse seine dan gillnet. “Untuk mengganti alat tangkap 7 kapal menjadi purse seine dan gillnet ini kami harus patungan saham bersama dengan beberapa teman,” ujarnya.

Menurut Wdodo, ada 7 kapal eks cantrang miliknya yang sedang ia urus perizinannya yang telah berubah jadi purse seine dan gillnet di Gerai Tegal ini. Yang telah menjadi purse seine 2 kapal di mana masing-masing kapal membutuhkan total biaya Rp 2,4 milyar. Sementara 5 kapal lainnya berubah menjadi gillnet di mana masing-masing membutuhkan total biaya sebesar Rp 1,8 milyar. Rata-rata ukuran kapal tersebut berbobot 80 GT.

Sementara itu Ketua Front Nelayan Bersatu (FNB) Bambang Wicaksana kepada Maritim Indonesia mengatakan, jika data yang diungkapkan KKP memang benar adanya yakni telah beralihnya kapal-kapal cantrang ke alat tangkap lain, maka yang 38 unit itu tidak ada artinya jika dibanding dengan ribuan kapal cantrang lainnya. “Di Jateng saja pemilik cantrang yang terdata di Dinas KP Jateng ada 1.300 orang,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, alat tangkap cantrang hanya salah satu dari sekitar 13 jenis alat tangkap terlarang dalam Permen KP No. 02 Tahun 2015. “Artinya jumlah terdampak akan lebih banyak lagi, belum termasuk multiflier effect-nya” terang Bambang.

Penerapan Permen ini pada awal 2017, lanjut Bambang, adalah suatu pemaksaan yang bisa berakibat fatal, yakni timbulnya gejolak sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat perikanan, khususnya di Pulau Jawa.

“Tapi mereka tidak mau mendengar kekhawatiran kami. Sekarang FNB telah membubarkan diri dan kami menyerahkan sepenuhnya semua keputusan dan sikap yang akan diambil oleh nelayan,” tandas Bambang. [NSS].

Teks foto : Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar saat memberikan bantuan permodalan kepada nelayan Lamongan, Jatim.

634 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *