2017, CBIB dan CPIB Akan Disertifikasi Lembaga Independen

Tidak saja cara pembenihan dan pembudidayaan, bahkan cara pembuatan pakan pun, termasuk obat ikan dan peralatannya akan disertifikasi.

MARINDO–Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang selama ini sertifikatnya dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Ditjen Perikanan Budidaya, pada 2017 akan diambil alih oleh sebuah badan independen, yakni Indogap (Indonesian Good Aquaculture Practices).

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebijakto mengungkapkan, sertifikasi melalui Indogap diharapkan produk perikanan budidaya Indonesia semakin diakui di tataran global. Sering adanya penolakan hasil produk perikanan budidaya di pasar global, dapat teratasi.

“Sesungguhnya sertifikat yang ada, CPIB dan CBIB, sudah diakui karena sudah ada harmonisasi dengan FAO termasuk di tataran ASEAN. Tetapi karena yang mengeluarkan pemerintah, bukan lembaga independen, maka rasanya kurang pas,” ujar Slamet pada acara refleksi 2016 dan Outlook 2017 Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (29/12).

Menurut Slamet, sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini di sub sektor perikanan budidaya masih bersifat pembinaan. Pada tahun 2017 nanti sudah menjadi keharusan bagi pelaku usaha di sub sektor perikanan budidaya agar produk mereka memiliki daya saing global.

Lebih jauh Slamet juga mengungkapkan, bukan saja sebatas CPIB dan CBIB, bahkan nantinya untuk cara pembuatan pakan pun, termasuk obat ikan dan peralatannya akan mendapatkan sertifikasi dari Indogap. “Tidak hanya dari sisi kualitas karena mendapat pengakuan internasional, dengan adanya Indogap ini kita harapkan produksi perikanan buddaya dapat meningkat 20 sampai 30 persen,” terang Slamet.

Lembaga ini menurut Slamet sudah mendunia. Di Thailand ada Thaigap di Vietnam ada Vietgap. Terang saja, dengan sertifiaksi ini semua produk hasil buddaya perikanan akan tertelusuri seperti halnya produk perikanan (hasil tangkapan) pada sub sektor perikanan tangkap. Ketelusuran mulai dari benih, dari mana didapatkan, sampai pada prosessing dan pengiriman ke konsumen.

Ditjen Perikanan Buddaya pun, menurut Slamet, akan menerbitkan kartu pembudidaya (aqua card) dengan tujuan agar lebih mudah penomoran lokasi masing masing pembudidaya. “Nanti para pembudidaya juga akan memiliki kode penomoran seperti kode pos, sehingga akan mempermudah ketelusuran,” katanya.

Sebagai catatan, saat ini pasar di Amerika dan Eropa lebih ketat dalam penerimaan impor produk hasil perikanan. Mereka akan selalu menuntut perikanan yang nol persen dari residu dan antibiotik. Meskipun produk Indonesia saat ini sudah bebas residu antibiotik di dua pasar tersebut, kata Slamet, tetapi sertifikasi bersifat global sangat diperlukan agar produk perikanan Indonesia lebih memiliki daya saing tinggi. [NSS]

465 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *