KPK Harus Tuntaskan Perkara Grand Korupsi Reklamasi Teluk Jakarta

Dalam fakta persidangan maupun hasil penyadapan telepon oleh KPK yang dituangkan dalam berkas perkara, terlihat dengan jelas bahwa pengembang reklamasi dengan leluasa mengatur apa-apa saja yang harus dilakukan demi memuluskan proyek reklamasi.

MARINDO–Koalisi Selamatkan Teluk jakarta mendesak KPK untuk kembali melanjutkan penyidikan dan penuntutan terhadap Grand Korupsi reklamasi Teluk Jakarta. Desakan ini terkait dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan vonis bersalah dengan hukuman 7 tahun penjara kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhamad Sanusi atas perbuatan menerima suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi Teluk Jakarta.

Awal September lalu Pengadilan juga telah mejatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Ariesman Widjaja sebagai pemberi suap.

Atas vonis yang telah dijatuhkan tersebut, Koalisi mendesak KPK untuk kembali melakukan pengembangan kasus korupsi reklamasi Teluk Jakarta hingga tuntas.

Juru bicara Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Martin Hadiwinata menilai, kasus korupsi reklamasi tidak mungkin hanya melibatkan Muhamad Sanusi dan Ariesman saja, pasti ada banyak pihak yang terlibat dan memiliki berkepentingan terhadap proyek besar reklamasi Teluk Jakarta.

“Proyek reklamasi Teluk Jakarta sejak awal telah bermasalah dan mendapatkan penolakan banyak pihak karena menimbulkan kerusakan lingkungan dan menghilangkan kehidupan ribuan nelayan, sehingga pihak-pihak yang memiliki kepentingan akan menggunakan cara-cara korup dan melanggar aturan untuk memuluskan proyek reklamasi,” ujar Martin.

Sebelum persidangan digelar, KPK telah memeriksa berbagai pihak yang diduga memiliki kaitan kuat dengan korupsi reklamasi. Dimulai dari pihak pengembang yakni Ariesman Widjaja selaku Presiden Direktur APL dan Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudera pemegang konsesi Izin reklamasi Pulau G. Ariesman telah divonis bersalah karena memberikan suap, KPK juga telah mencekal dan memeriksa berulang kali pemilik PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan) dan Richard Halim Kusuma yang memiliki kepentingan membangun pulau C dan D.

Di pihak legislatif KPK telah memeriksa berbagai anggota DPRD DKI Jakarta di antaranya Ketua DPRD DKI Prasetyo Edhi Marsudi, Ketua Badan Legislasi DPRD M. Taufik, Ongen Sangadji, Slamet Nurdin, dll. KPK juga telah mencekal Sunny Tanuwidjaja dalam kapasitasnya sebagai staf khusus Gubernur DKI Jakarta Non Aktif Basuki T. Purnama (Ahok).

Dalam fakta persidangan maupun hasil penyadapan telepon oleh KPK yang dituangkan dalam berkas perkara, terlihat dengan jelas bahwa pengembang reklamasi dengan leluasa mengatur apa-apa saja yang harus dilakukan demi memuluskan proyek reklamasi.

Dalam persidangan Ariesman dan Sanusi, katanya, telah terungkap terjadi pertemuan antara beberapa anggota DPRD DKI Jakarta dan pengembang reklamasi untuk membahas Raperda reklamasi. Ini memperkuat dugaan keras bahwa pembahasan Raperda reklamasi yang berujung terjadinya tindakan korupsi reklamasi Teluk Jakarta diduga tidak hanya melibatkan Ariesman dan Muhamad Sanusi. Ada banyak pihak yang diduga keras secara bersama-sama menerima uang, menyuruh memberikan uang, dan mereka semua harus diajukan ke muka pengadilan.

“Oleh karena itu, Koalisi selamatkan Teluk Jakarta mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus reklamasi teluk Jakarta dengan kembali melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus reklamasi dengan memeriksa ulang seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan Raperda yang telah terungkap dalam persidangan,” katanya. [NSS]

579 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *