Rokhmin Dahuri : Perikanan Budidaya Andalan Masa Depan

Indonesia memiliki sekitar 24 juta hektare wilayah perairan laut dangkal yang sesuai untuk usaha budidaya laut, dengan potensi produksi lestari sekitar 60 juta ton per tahun (terbesar di dunia) dan nilai ekonomi langsung (on-farm) sekitar 120 miliar dolar AS per tahun.

MARINDO–Di tengah lesunya sektor ekonomi di daratan, seperti tekstil, elektronik, properti, sawit, batu bara, dan mineral, akibat perlambatan ekonomi global, sektor ekonomi kelautan justru menjadi andalan sebagai penghela ekonomi bangsa.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB, Rokhmin Dahuri mengungkapkan, secara total potensi ekonomi pada 11 sektor kelautan Indonesia diperkirakan sebesar 1,3 triliun dolar AS per tahun atau sekitar 1,4 kali PDB dan tujuh kali APBN 2016. Adapun tenaga kerja yang bisa disediakan sekitar 45 juta orang atau sepertiga dari total angkatan kerja nasional.

Sebelas sektor itu adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, dan seafood, industri bioteknologi kelautan serta energi dan sumber daya mineral. Kemudian ada sektor pariwisata bahari, perhubungan laut, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, kehutanan pesisir (coastal fores try), industri dan jasa maritim, serta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan non konvensional.

“Namun salah satu sektor ekonomi kelautan Indonesia yang sangat potensial untuk menjadi penyelamat adalah sektor perikanan budidaya (akuakultur),” ujar Rokhmin Dahuri menanggapi kian melambatnya ekonomi global saat ini.

Menurut Rokhmin, Indonesia memiliki sekitar 24 juta hektare wilayah perairan laut dangkal yang sesuai untuk usaha budidaya laut, dengan potensi produksi lestari sekitar 60 juta ton per tahun (terbesar di dunia) dan nilai ekonomi langsung (on-farm) sekitar 120 miliar dolar AS per tahun.

Selain itu, ada sekitar tiga juta hektare lahan pesisir cocok untuk usaha budidaya tambak dengan potensi produksi 30 juta ton/tahun dan nilai ekonomi on-farm 60 miliar dolar AS per tahun. Sekitar 30 persen atau 60 juta hektare dari total luas lahan daratan Indonesia (190 juta hektare) berupa ekosistem perairan tawar, seperti sungai, danau, bendungan, dan rawa.

Dari 60 juta hektare perairan tawar itu, kata Rokhmin, sekitar lima persen (3 juta hektar) cocok untuk usaha akuakultur, dengan potensi produksi 15 juta ton per tahun dan nilai ekonomi on-farm 22,5 miliar dolar AS per tahun. Belum lagi potensi usaha akuakultur di kolam air tawar, sawah (mina-padi), saluran irigasi (dengan keramba tancap), dan akuarium.

“Potensi total produksi akuakultur lebih dari 105 juta ton per tahun dan potensi total ekonomi on-farm usaha akuakultur di perairan laut, payau (tambak), dan tawar (darat) lebih dari 202,5 miliar dolar AS per tahun. Angka ini hampir sama dengan APBN 2016,” terang Rokhmin.

Lebih jauh Rokhmin mengungkapkan, kalau setiap hektare usaha akuakultur memerlukan satu orang tenaga kerja saja, total lapangan kerja on-farm yang bisa disediakan sekitar 30 juta orang. Belum lagi nilai ekonomi dan tenaga kerja yang bisa diserap oleh beragam kegiatan industri hulu dan industri hilir dari bisnis akuakultur tersebut.

Hingga saat ini, total produksi budidaya laut baru sebesar 9,4 juta ton (16 persen total potensi produksi), budidaya tambak 2,4 juta ton (8 persen), dan budidaya perairan tawar 2,8 juta ton (19 persen). Artinya, dari sisi suplai, peluang bisnis akuakultur masih sangat terbuka lebar dan luar biasa besar.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan, pada tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap akan memfokuskan pada program pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) ketimbang mengembangkan usaha budidaya yang ditaksir bisa mendongkrak produksi, sebagaimana diamanatkan dalam Inpes Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Industrialisasi Perikanan Nasional.

“Kami tetap fokus kepada penegakan hukum dan pengamanan laut tetang pemberantasan illegal fishng,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat acara Refleksi 2015-2016 dan Outlook 2017 di Kantor KKP, Gedung Mina Bahari IV Jakarta, beberapa waktu lalu (14/12).

Alasan Menteri Susi lebih memilih pemberantasan illegal fishing ketimbang produksi perikanan adalah karena salah satu tugasnya sesuai dengan visi pemerintah dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa.

“Tetap memberantas illegal fishing dengan menenggelamkan kapal. Bedanya, sekarang ini kami menenggelamkan kapal tapi tidak diekspos media. Karena menurut saya sudah cukup memberikan efek jera,” kata Susi.

Dalam dua tahun terakhir, katanya, ia telah menenggelamkan sebanyak 236 kapal yang terdiri atas 229 kapal asing dan 7 kapal Indonesia pelaku illegal fishing. Sementara pelanggaran yang telah ditangani sebanyak 481 kasus, termasuk 209 kasus berkekuatan hukum tetap (in kracht). [NSS]

499 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *