DJPB Siap Kembangkan Perikanan Budidaya di Pulau Terluar

Produksi perikanan budidaya pada triwulan III Tahun 2016 mencapai 12.229.000 ton atau naik 5,96 % dibanding produksi triwulan III tahun 2015 sebesar 11.541.000 ton.

MARINDO–Program ‘keroyokan’ pemberdayaan masyarakat di pulau terluar menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Jokowi-JK. Di sektor kelautan dan perikanan, program tersebut dilakukan melalui Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang difokuskan pada 13 pulau terluar dan terdepan. Program ini diyakini akan menjadi sabuk pengaman dalam mengawal kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan.

Dalam kegiatan SKPT di pulau terluar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) telah melakukan berbagai kegiatan seperti membangun bantuan kebun bibit rumput laut, pengadaan sarana dan prasarana budidaya serta bantuan KJA dan excavator.

“Untuk mendukung tersebut, DJPB juga melakukan reformasi tata kelola kapal angkut ikan hidup dan pengendalian mutu dan keamanan pangan,” jelas Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebijakto dalam konferensi pers Refleksi Tahun 2016 dan Outlook 2017 Pembangunan Perikanan Budidaya, Rabu (29/12).

Menurut Slamet, kegiatan SKPT Kebun Bibit Rumput Laut telah dilaksanakan di 6 lokasi, antara lain di Natuna ada 20 unit terpasang dan 13 unit belum lengkap. Di Nunukan terealisasi 30 unit terpasang dan 15 unit belum lengkap. Di Sangihe terealisasi sebayak 20 unit proses pengiriman ke lokasi, di Tual 10 unit proses pengiriman ke lokasi, Rote Ndao terealisasi 20 unit terpasang dan 2 unit belum lengkap dan di Simeulue terealissi 20 unit terpasang dan 2 unit belum lengkap.

Sementara untuk kegiatan SKPT untuk sarana dan prasaana budidaya telah terealisasi di 13 lokasi pulau terluat yakni di Natuna ada 30 paket sarpras rumput laut dalam proses pengiriman dan16 unit Para-para dalam proses pengerjaan. Di Nunukan ada 32 paket sarpras RL dalam proses pengiriman, di Rote Ndao ada 32 paket Sarpras RL dalam proses pengiriman, di Sangihe 40 paket Sarbud RL proses pengiriman, di Simeulue 11 paket Sarbud RL proses pengiriman, dan di Talaud 40 paket Sarbud Air Tawar telah dilaksanakan.

Selain itu ada di Moa 3 paket Sarbud RL dalam proses pelaksanaan di lokasi, di Morotai 9 paket Sarbud RL dalam proses pelaksanaan di lokasi, di Merauke 46 paket Sarbud Air Tawar telah selesai dilaksanakan, Sarmi 25 paket Sarbud Air Tawar telah dilaksanakan, Mimika 21 paket Sarbud Air Tawar telah dilaksanakan, Biak Numfor 5 paket Sarbud RL dan 30 paket Sarbud Nila telah dilaksanakan, dan di Tual 30 paket Sarbud RL dalam proses pelaksanaan di lokasi.

Kegiatan SKPT juga untuk bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) dan Excavator, antara lain di Tual dengan realisasi pekerjaan 3 unit KJA sudah terlaksana dan sudah diisi benih ikan kakap putih 12.000 ekor dari BBL Ambon (tebar benih awal Oktober). Di Merauke realisasi pekerjaan 1 unit excavator sudah dilaksanakan, dan di Simeulue dengan realisasi pekerjaan 6 unit KJA Bulat (Diameter 10 M) sudah terlaksana dan sudah diisi benih ikan kakap putih 5.000 ekor dari BPBL Batam (tebar benih akhir Oktober).

Sementara untuk Reformasi Tata Kelola Kapal Angkut Ikan Hidup DJPB telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 721/DPB/PB.510.S4/II/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Berbendera Asing (SIKPI-A). Selain itu ada Permen KP Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang telah dirubah menjadi Permen KP 32/PERMEN-KP/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Permen tersebut berisi Pemisahan SIKPI ikan hidup dan penangkapan, Ukuran kapal angkut maks 500 GT, Frekuensi kapal masuk menjadi 12 kali/tahun dan Kapal Asing dapat izin 4 pelabuhan muat singgah (1 x per trip).

“Output dari penerapan Permen tersebut telah diterbitkan 21 SIKPI telah terbit terdiri dari 8 SIKPI-I-PB dan 13 SIKPI-A-PB dan sebanyak 551,05 ton ikan hidup telah diangkut ke luar negeri,” terang Slamet.

Untuk Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan, lanjut Slamet, telah terealisasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Benar) sebanyak 790 unit (116%) dari target 678, CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Benar) sebanyak 10.314 unit (105,24%) dari target 9.800 dan Monitoring Residu sebanyak 4.192 sampel atau 99,89% bebas residu.

Untuk proram keberlanjutan DJPB telah melakukan kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (Restocking) di mana 22.142.800 ekor benih ikan budidaya (12 jenis) di perairan umum (danau, situ, sungai dan pantai) telah dilaksanakan di 91 lokasi penebaran, 33 Kab/Kota dan 15 Provinsi. Sementara untuk kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat pada 2015 telah tersalurkan anggaran Rp 371,098 M) dan pada 2016 telah tersalurkan anggaran Rp 299,8 M.

“Proyeksi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar 96,89 % dari pagu anggaran sebesar Rp 1,435,079,319,000,” jelasnya.

Dampak kebijakan

Lebih jauh Slamet Soebijakto mengungkapkan, dampak dari kebijakan yang telah dilakukan oleh DJPB adalah meningkatkan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya pada triwulan III Tahun 2016 mencapai 12.229.000 ton atau naik 5,96 % dibanding produksi triwulan III tahun 2015 sebesar 11.541.000 ton.

“Selain adanya peningkatan produksi perikanan, impor tepung ikan juga mengalami penurunan dan produksi tepung dalam negeri mengalami kenaikan,” tutur Slamet.

Impor tepung ikan sampai September 2016 mencapai angka 4,698 juta ton, sementara impor tepung ikan pada 2015 sebesar 26,338 juta ton.

Anggaran dan Kegiatan 2017

Menurut Slamet, untuk APBN DJPB tahun 2017, sebesar Rp 1,088 trilyun akan dialokasikan 71,5% untuk kegiatan prioritas, 23,7% kegiatan rutin, 4,6% kegiatan pendukung dan 0,2% self-blocking. Lima kegiatan prioritas adalah bantuan benih atau bibit ikan, bantuan mesin pakan mandiri, KJA offshore terpadu, kebun bibit rumput laut dan budidaya rumput laut dan para-para. [NSS]

 

 

669 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *