Banyak Lakukan Perdagangan Karang Hias, TKA Asal Tiongkok Langgar Administrasi Keimigrasian

Jumlah keseluruhan mencapai 7.887 TKA yang menyalahi peraturan keimigrasian, Sebagian besar TKA tanpa izin kerja dan Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas).

MARINDO–Praktik dagang tenaga kerja asing (TKA), khususnya asal Tiongkok, di Indonesia sempat merambah sampai sektor kelautan dan perikanan, terutama karang hias. Diduga terjadinya pelanggaran admonistrasi TKA walaupun transaksinya tidak dilarang.

Praktik dagang TKA untuk komoditi karang dan ikan hias itu sempat marak pada awal tahun 2016 yang lalu. Meski sampai saat ini praktik tersebut semakin berkurang, tetapi pemerintah diminta tegas terhadap soal ini, apalagi berkaitan dengan ramainya isu TKA asal China.

“Sampai sekarang masih ada praktik seperti itu walau sudah jauh berkurang. Masih ada, tapi tidak signifikan lagi,” ujar Soeyatno, Ketua Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKII) dalam konferensi pers, di Jakarta (3/1).

Menurut Soeyatno, AKKII sempat intens berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan kementerian terkait lainnya. Hal ini untuk mendesak tindakan dari Kemendag membenahi aturan soal ini. “Tapi ternyata Kemendag anggap belum ada peraturan terkait dengan monitoring orang asing berbisnis di Indonesia,” jelas Soeyatno kecewa.

Keimigrasian mencatat, pelanggaran administrasi TKA Tiongkok ini berujung pada deportasi di sepanjang tahun 2016. Jumlah keseluruhan mencapai 7.887 TKA yang menyalahi peraturan keimigrasian. Sebagian besar, yakni TKA tanpa izin kerja dan Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas). Sebagian besar datang untuk bekerja, berbisnis dengan kedok perjalanan wisata.

“Karena kelonggaran, TKA kurang terawasi. Contohnya di Bekasi, mereka langsung temui pembudidaya karang hias, ikan hias. Beberapa anggota kami (AKKII) sempat kewalahan. Mereka ambil dan kirim langsung,” katanya.

Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan bagi pelaku usaha dalam negeri Indonesia. Pasalnya, TKA terutama dari Tiongkok biasanya datang dengan modal besar. Mereka juga sudah mempelajari terlebih dahulu bagaimana kondisi di Indonesia.

Posisi Indonesia yang berada di kawasan tropis, memiliki potensi ikqn hias, termasuk spesies karang hias dengan berbagai jenis seperti Cynarina lacrymalis, Scolymia spp, dan lainnya.

Sementara itu para pelaku usaha di sektor ini sebagian besar masih mengandalkan pengambilan langsung dari alam. Sebagian kecil masih sudah banyak membudidayakan.

“Kalau mereka bisa transaksi, dagang langsung, tapi kalau kami di negara mereka tidak boleh. Kalau memang menggunakan visa wisata, seharusnya hanya beraktivitas wisata. Tapi kalau sudah berbisnis, apalagi berasimiliasi dengan penduduk lokal untuk bisa berdagang, ini harus ditindak,” jekas Soeyatno.

Harus dibatasi

Sementara itu Dewan Ikan Hias Indonesia (DIHI) mendorong pemerintah terutama Kemendag untuk melakukan debirokratisasi pada aturan dan prosedur ekspor.

“Contoh yang paling kentara yakni overlapping nya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) beberapa jabatan Kemendag dengan organisasi perdagangan internasional,” ujar Ketua Bidang Litbang DIHI Suhana.

Menurut Suhana, komoditi karang hias berada di bawah otoritas CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Permasalahan perdagangan karang dan ikan hias terutama aspek perizinan harus melalui scientific authority dan management authority.

“Eksportir berkewajiban memiliki surat persetujuan ekspor (SPE), di luar management authority. SPE diterbitkan Kemendag, kami minta ada peninjauan kembali. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda, masalah SPE bisa tuntas. Padahal kami sudah mendesak sejak tahun 2015 yang lalu,” katanya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, permasalahan dalam perdagangan karang hias mencakup beberapa hal. Pertama, sinergitas antara peraturan pusat dan daerah masih belum maksimal.

Kedua, sistem birokrasi yang masih jelimet. Ketiga, kantor administrasi dengan lokasi pengambilan karang menjadi beban pelaku usaha. Ke-empat, tumpang tindih dua otoritas yakni scientific dan management authority.

“Kemendag melempar masalah ini pada Biro Hukum. Mereka harus tepati janji. SPE belum tuntas, dan kami masih bisa toleran dengan (dualisme) scientific dan management authority,” tambahnya.

Menurut Soyatno, Scientific Authority CITES menghimbau perdagangan karang hias Indonesia, khususnya yang pengambilan karang hias dari alam, ke depan akan dibatasi. Kecuali untuk sumber induk sebagai upaya penyegaran induk lama karena faktor adanya kelelahan genetik dari metode fragmentasi.

“Koral lebih banyak masalahnya ketimbang ikan hias. Banyak yang tidak memahami mengenai koral sebagai komoditi yang sangat spesifik,” ungkap Soeyatno.

Menurut Soeyatno, koral memang dikategorikan endangered, sehingga harus dilindungi. Tetapi jangan sampai ‘pukul rata’ (dengan) pelarangan perdagangan. Karena koral hias masuk kategori renewable resources (sumber daya yang bisa diperbaharui). [NSS]

599 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *